MANAGED BY:
SELASA
07 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 07 November 2019 13:29
Pakai Sistem Bagi Hasil, PLBL Liem Hie Djung Diserahkan
DIKELOLA PROVINSI: PLBL Liem HeiDjung akan diserahkan ke Pemprov Kaltara untuk dilakukan pengelolaan.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, akhirnya menyerahkan pengelolaan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Penyerahan tersebut dilakukan dengan opsi bagi hasil.

Kepala Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan, Wahyudi mengatakan, telah dilakukan rapat koordinasi dan telah memilih beberapa opsi yang dapat diambil terkait rencana pengalihan PLBL Liem Hie Djung kepada Pemprov Kaltara. Dengan dilakukan sistem bagi hasil, karena sebelumnya PLBL dikelola langsung oleh Pemkab Nunukan. Selanjutnya opsi tersebut akan dikelola oleh Pemprov Kaltara. “Opsi tersebut diambil setelah mempertimbangkan saran dari sejumlah OPD yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut,” kata Wahyudi.

Menurutnya, opsi tersebut diambil dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi seperti, disparitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan biaya operasional PLBL yang cukup besar. Ditambah belum memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), serta beberapa persoalan terkait kejelasan lahan PLBL. Maka akhirnya memilih opsi untuk menyerahkan pengelolaan PLBL kepada Pemprov Kaltara dengan sistem bagi hasil.

Dipilihnya opsi menyerahkan pengelolaan PLBL kepada Pemprov Kaltara dengan sistem bagi hasil akan memiliki implikasi yaitu aset Pemkab Nunukan tetap dan akan dikonversi untuk menentukan nilai bagi hasil masing-masing pihak. Pemprov Kaltara berkewajiban melakukan pengelolaan dan pembiayaan secara penuh.

Sementara, dampak positif yang akan diterima Pemkab Nunukan adalah tidak adanya lagi beban pembiayaan operasional dan pengelolaan PLBL, dan Pemkab Nunukan akan tetap mendapatkan porsi penerimaan PAD sesuai bagi hasil, serta yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, PLBL pun dapat difungsikan untuk pelayanan pelayaran regional dan internasional. Sementara dampak negatif dari opsi ini adalah Pemkab Nunukan tidak lagi memiliki peran dalam pengelolaan PLBL.

Satu hal yang juga ditekankan, jika opsi bagi hasil ini dilaksanakan, yakni nasib para tenaga honorer juga harus dipikirkan oleh Pemprov Kaltara. Diserahkan PLBL Liem Hie Djung kepada Pemprov Kaltara dengan sistem bagi hasil, termasuk keberadaan seluruh tenaga honorer tanpa terkecuali. Jika Pemprov Kaltara tidak menginginkan, maka opsi tersebut dipertimbangkan kembali.

“Hasil rapat koordinasi ini akan segera disampaikan kepada Pemprov Kaltara, serta menunggu jawaban terkait penyerahan PLBL Liem Hie Djung,” ujarnya. (nal/fly)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers