MANAGED BY:
KAMIS
29 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 06 November 2019 11:28
Maju di Pilkada, ASN Tak Harus Mundur ?

KPU: Kami Sepenuhnya Pelaksana Aturan

Suryanata Al Islami – Ketua KPU Kaltara

TANJUNG SELOR – Berkembang isu bahwa anggota DPR, DPD, atau DPRD, serta TNI/Polri, dan pegawai negeri sipil (PNS) diusulkan untuk tidak harus mundur jika ingin maju atau mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara), Suryanata Al Islami mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima regulasi baru yang diterbitkan secara resmi oleh KPU RI terkait persyaratan pencalonan tersebut.

“Kalau regulasi yang ada hari ini, itu harus mundur. Tapi apakah kemudian undang-undang (UU) itu akan direvisi, saya kira di sini kami sepenuhnya (hanya) pelaksana aturan,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui, Selasa (5/11).

Artinya, KPU RI yang akan menyesuaikan regulasi tentang pencalonan dan menetapkannya dalam bentuk PKPU yang baru. Namun, sepanjang belum ada keputusan resmi soal pasal yang menyebutkan wajib mundur itu direvisi, maka pihaknya tetap masih mengacu pada aturan yang ada sekarang wajib mundur. 

Suryanata mengatakan, dalam hal ini KPU RI sudah mengikuti rapat dengar pendapat yang salah satunya mengenai rancangan PKPU tentang pencalonan. Intinya akan dilihat hasil akhirnya dalam bentuk PKPU.

“Sejauh ini kita belum ada lihat aturan yang menyebutkan tidak harus mundur. Sehingga apapun yang menjadi keputusan KPU RI nanti, tentu kami di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota akan melaksanakan,” sebutnya.

Hanya saja untuk saat ini, pihaknya masih menunggu penerbitan regulasi yang baru nantinya. Apakah kemudian akan mengakomodir keinginan untuk tidak harus mundur atau tetap harus mundur. Tentu itu akan dilihat pada final pembahasan nanti.

“Pastinya, untuk PKPU baru, kami masih menunggu. Tapi, kalau ditanya bagaimana PKPU tentang pencalonan pada pemilihan terakhir di 2018 lalu, itu ditetapkan DPR, DPD, atau DPRD, serta TNI/Polri dan PNS wajib mundur,” tegasnya.

Ketentuan itu ditetapkan dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 Pasal 69 yang menyebutkan bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, serta TNI/Polri dan PNS wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. 

“Artinya, sepanjang aturan itu belum dilakukan perubahan, maka itu masih berlaku dan kami akan mengacu pada peraturan tersebut,” pungkasnya. (iwk/ana)


BACA JUGA

Kamis, 29 September 2022 11:03

Ditumbuhi Tanaman Air, Sungai Selor Buntu Parah

Kondisi Sungai Selor dan drainase dalam kota di Tanjung Selor,…

Kamis, 29 September 2022 11:01

Pemprov Kaltara Bakal Buka 400 Formasi untuk PPPK

 Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diberikan 400-an…

Rabu, 28 September 2022 10:04

Pendataan Non-ASN Tak Ada Kaitan dengan PPPK

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa pendataan…

Selasa, 27 September 2022 12:32

BPN Bulungan Target 9.443 Bidang Tanah Daftar di PSTL

TANJUNG SELOR - Badan Pertanahanan Nasional (BPN) Bulungan menargetkan 9.443…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Stok Tersedia dan Terjangkau, Pemkab Bulungan Klaim Inflasi Bisa Dikendalikan

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mengklaim angka inflasi di Bumi…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Parpol di Kaltara Mulai Susun Strategi

TANJUNG SELOR - Sejumlah partai politik (parpol) sudah mempersiapkan diri…

Selasa, 27 September 2022 12:29

Lantik 39 Pejabat, Ini Pesan Gubernur Kaltara

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal…

Selasa, 27 September 2022 12:28

Gubernur Kaltara Dukung Instruksi Penggunaan Kendaraan Listrik

TANJUNG SELOR - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden dan…

Selasa, 27 September 2022 11:35

Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara, Ditreskrimsus Kejar Bukti Transaksional

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku…

Senin, 26 September 2022 15:14

Untuk Transportasi Air di Kaltara, Kebutuhan BBM 72 Ton per Hari

Bahan bakar minyak (BBM) menjadi hal wajib yang harus terpenuhi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers