TARAKAN - Nama Prof. Dr. Adri Patton mencuat jadi perbincangan di tengah masyarakat. Disebut-sebut sebagai figur yang layak bertarung di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020. Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyatakan dengan tegas bahwa dirinya akan maju apabila ia yang ditawari langsung oleh partai politik (parpol).
Adri bukan tidak memiliki niat untuk maju di Pilgub. Hanya, ia merasa lebih yakin jika parpol yang meminta atau meminang dirinya. Kalau partai politik beranggapan saya orang yang mampu dan bisa, ya kenapa tidak? Kalau partai politik loh ya. Tapi kalau saya mengusulkan diri, saya sudah berbuat untuk Kalimantan Utara, saya berbuat untuk Indonesia dalam menjalankan pendidikan, ujar pria yang akrab disapa Prof. Adri ini.
Menurutnya, dalam politik yang elegan, bukan lagi figur yang mencari partai politik, justru partai politik yang mencari figur yang mampu membawa perubahan positif. Tentu harus didukung popularitas dan elektabilitas, aksebilitas, komitmen, serta visi dan misi ke depan untuk membuat Kaltara lebih maju lagi.
Tapi, Prof. Adri juga menegaskan tidak sembarangan menerima pinangan partai politik. Ia akan melihat dulu apakah dirinya memang pantas untuk posisi yang ditawarkan. Ia tidak ingin hanya sekadar menjadi ‘bamper’ saja. Apakah kalau saya dipilih, memang pantas enggak seorang Adri Patton itu dipilih, sementara ia jadi seorang akademisi. Azas manfaatnya besar enggak dia jadi gubernur atau jadi wakil gubernur daripada jadi akademisi. Itu kan harus dievaluasi, bukan hanya sekadar menunjuk, ungkapnya.
Baginya, dicalonkan menjadi calon kepada daerah bukan hanya didukung dari sisi popularitas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti rekam jejak, kemampuan dalam membangun komunikasi di pusat dan faktor-faktor lainnya. Baginya, mengemban amanah menjadi kepada daerah adalah tugas yang berat.
Sampai kemarin, Prof. Adri mengaku belum ada satupun partai politik yang berkomunikasi dengannya, begitu juga dengan figur. Ia bukan tanpa pengalaman politik dan pemerintahan. Ia pernah menempuh pendidikan ilmu sosial dan politik dan pernah menjadi guru besar Fisip Universitas Mulawarman Samarinda. Prof. Adri juga putra daerah Kaltara yang lahir di Tanjung Selor, 15 Agustus 1963.
Di bidang pemerintahan, 2009-2012 ia menjabat kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah tertinggal (BPKP2DT) Kalimantan Timur, sebelum Kaltara terbentuk. Kemudian pada 2012 hingga 2015, Prof. Adri menjabat sebagai sekretaris Kabupaten Malinau.
Prof. Adri sendiri bukan kali ini saja dikaitkan dengan pilkada di Kaltara. Pada proses menuju Pilgub 2015 lalu, namanya juga sempat disebut-sebut meskipun pada akhirnya tidak maju.
TIGA BALON MENDAFTAR DI GOLKAR
Penjaringan oleh DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) telah dibuka. Hingga Minggu (3/11) tercatat baru tiga balon yang mendaftar. Di antaranya, mantan dr. H. Jusuf SK, Yunus Abbas dan Dr. H. Irianto Lambrie.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Suharno menyampaikan, sejak dibuka pendaftaran tercatat hingga saat ini sudah ada tiga bakal calon yang mengembalikan berkas. Sementara, satu balon yang sudah berkomunikasi akan mendaftarkan diri yakni H. Udin Hianggio. Yang menyampaikan akan mendaftarkan diri ada satu balon. Waktunya, belum diketahui dan kami masih menunggu, ucap Suharno kepada Radar Tarakan, Rabu (30/10) lalu.
Dijelaskan, jika batas pendaftaran berakhir proses selanjutnya jika hanya ada tiga nama tentunya balon yang terdaftar diserahkan ke DPP Golkar. Namun, sebelum itu, dari DPD I melaksanakan pertemuan tim terlebih dahulu melihat situasi.
Sementara, kapan rekomendasi dari DPP terbit belum dapat dipastikan. Sebab, ada banyak pertimbangan yang harus dilalui terlebih dahulu. Tim rapatkan dulu sama seperti yang dilakukan tingkat kabupaten. Kalau tiga nama ini yang terdaftar tentunya itu yang kami bawa ke tim nasional atau DPP. Sebab, yang memberikan rekomendasi ada di DPP sendiri, jelasnya.
Komunikasi dengan parpol sejauh ini tetap dilakukan. Namun, belum final akan bersama siapa. Partai Golkar sendiri belum menentukan lantaran proses penjaringan baru saja dilakukan. Untuk mengusung calon partai berlambang beringin ini dipastikan harus berkoalisi. Mengacu pada aturan setidaknya pengusung minimal mengantongi dukungan parpol dengan 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
