TANJUNG SELOR - Progres pembangunan toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kebupaten Nunukan telah mencapai angka 80 persen. Rencananya, toko yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu akan mulai berfungsi pada akhir tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Sunardi mengatakan, jika pembangunan sudah 100 persen, DPUPR-Perkim akan menyerahkan bangunan itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk selanjutnya Gubenur menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang akan mengelola bangunan tersebut.
“Kewenangan pengelolaan ada di kepala daerah, kami hanya menyediakan prasarana saja,” ungkap Sunardi kepada Radar Kaltara.
Untuk sisa pengerjaan 20 persen. Yakni, tinggal pengerjaan interior. Sesuai instruksi dari Gubernur tahun 2020 mendatang toko Indonesia yang menelan anggaran kurang lebih Rp 15,6 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu sudah harus berfungsi.
“Toko itu dikerjakan dengan tiga tahun anggaran dimulai sejak tahun 2017 lalu,” jelasnya.
Menyoal apakah nantinya akan ada pembangunan toko baru, Sunardi menjelaskan, untuk menyangkut pemerataan distribusi barang yang berasal dari Indonesia. Tentunya bukan hanya satu titik, akan ada beberapa titik yang akan dibangun.
“Tapi yang perlu diprioritaskan sesuai apa yang telah disampaikan Ketua Menteri Sabah dalam kunjungannya beberapa waktu lalu. Beliau lebih menekankan untuk pembangunan pos lintas batas negara (PLBN), karena permasalahan yang kerap terjadi selama ini di lintas batas,” ujarnya.
Dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ada satu PLBN yang sudah dikerjakan di Sei Pancang. Selain itu ada tiga titik PLBN yang menjadi prioritas. “Kenapa menjadi skala prioritas, karena banyak saudara kita yang bekerja di Sabah, dengan adanya PLBN tentu akan dapat meminimalisir terhadap masalah yang terjadi antara Pemerintah Sabah dan Pemprov Kaltara,” jelasnya.
PLBN, sambung Sunardi, sudah pasti akan dipercepat oleh pemerintah pusat seiring adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu poin yang disampaikan Ketua Menteri Sabah, beliau lebih menekankan bukan dari sisi aturan tapi lebih ke kultur, bahwa sama-sama orang Melayu.
“Kita akui yang tinggal di Sabah ada juga keluarganya yang tinggal di Sulawesi maupun Kalimantan, dan Ketua Menteri Sabah itu masih erat hubungannya dengan keluarga bapak Sekprov Kaltara, jadi hal itu menjadi modal kita untuk bisa menyamakan persepsi,” sebutnya.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono menambahkan, untuk pengisian barang di toko perbatasan itu akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. “Tahun depan kita juga akan membangun toko Indonesia di wilayah Sebatik,” singkatnya. (*/jai/eza)
