MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 30 Oktober 2019 16:02
RT Bagian dari Penyelenggara Pemerintahan Negara

Bupati: RT menentukan status dan legalitas kita

PERDA RT: Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna ke-2 masa sidang III Tahun 2019 DPRD Kabupaten Malinau, Jumat (25/10) lalu di Gedung DPRD Kabupaten Malinau.

PROKAL.CO, MALINAU – Peraturan daerah (Perda) tentang Rukun Tetangga (RT) sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan secara bersama dalam Rapat Paripurna ke-2 masa sidang III Tahun 2019 DPRD Kabupaten Malinau, Jumat (25/10) lalu.

Terkait penetapan Perda RT tersebut, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Perda tentang RT, maka berlakulah perda ini dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan riil Gerakan Desa Membangun (Gerdema) sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan secara nyata.

“Terdapat beberapa hal yang melandasi penetapan perda ini. Yang pertama, memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan RT dalam melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbasis komunitas sebagai bagian dari pemerintah desa,” ujar Bupati dalam sambutannya di hadapan dewan yang terhormat dan tamu undangan peserta rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malinau.

Berkenaan dengan itu, kata Bupati, tentu semua harus bersyukur bahwa selama ini RT yang hanya dianggap sebagai atribut, hanya menjadi lembaga ketahanan desa dan berfungsi hanya menyelenggarakan hal-hal yang substansinya terlepas dari penyelenggaraan formal pemerintahan, kini khususnya di Malinau sudah punya kedudukan khusus.

Untuk menjadi pengetahuan bersama, lanjutnya, jika mencernai secara mendalam peran RT, kedudukan RT dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan unsur-unsur legalitas dan substansi status kependudukan Warga Begara Indonesia, maka harus mengambil garis keras dan tegas bahwa RT punya peran legalitas, peran menentukan status terhadap setiap warga negara.

“Ya termasuk kita yang ada di dalam ruangan ini. Di mana KTP kita menunjukan keberadaan RT sebagai substansi menentukan status dan legalitas kita,” ungkap Bupati.

Ditegaskan Bupati lagi, RT tidak sekadar formal atau normatif saja, tetapi benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan negara. “Inilah yang menjadi dasar pertama RT ditetapkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) Kabupaten Malinau,” tegasnya.

Kemudian yang melandasi penetapan Perda RT yang kedua karena RT adalah kesatuan dari masyarakat bangsa. Di kala menyimak tujuan pembangunan nasional bahwa negara dan seluruh pemerintah negara sampai ke tingkat desa, tentu bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat sebagaimana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengatakan desa adalah penyelenggara kepentingan rakyat.

“Dan itu artinya rakyat yang berada di setiap RT, ya kita semua yang berada di seluruh kawasan negara yang tersebar luas di seluruh RT-RT dan desa-desa. Sebagaimana kita ketahui, RT-RT berada di seluruh desa-desa di Kabupaten Malinau yang berjumlah 109 desa dengan jumlah penduduk mencapai 80 ribu orang,” katanya.

Artinya, dengan menetapkan Perda tentang RT ini, sudah memayungi peran dari pelaku-pelaku pembangunan di seluruh kawasan negara, khususnya Kabupaten Malinau untuk bagaimana RT menjadi satu kekuatan penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama.

Kemudian, juga memberi kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan tetap atau insentif kepada ketua RT dan pengurus RT yang bersumber dari belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Hal ini penting kita syukuri, bahwa dana alokasi yang kita berikan kepada RT berjumlah Rp 260 juta secara legalitas mendapat pengakuan dan landasan formal dalam rangka operasionalisasinya. Dan tentu kita berharap dengan adanya Perda RT ini, maka semangat kerja ketua-ketua RT dan perangkat RT semakin lebih maksimal,” tukasnya. (ags/fly)


BACA JUGA

Selasa, 19 November 2019 13:57

MANTAP..!! PLTA 1.375 MW Akan Dibangun di Malinau

MALINAU – PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) akan membangun pembangkit…

Selasa, 19 November 2019 10:34

Menteri Utilitas Sarawak Kunjungi Malinau

MALINAU – Menteri Utilitas Sarawak, Malaysia Y.B. Dato Sri Dr.…

Jumat, 15 November 2019 15:18

Hidup Harmonis Tidak Ada Ruginya

MALINAU – Hidup aman, nyaman dan damai serta sejahtera menjadi…

Rabu, 13 November 2019 14:43

Cegah Konflik, Kodim Gelar Komsos Kebinekaan

MALINAU – Untuk mengantisipasi dan mencegah adanya konflik sosial di…

Rabu, 13 November 2019 14:24

Tangani Masalah Harus Gerak Cepat

MALINAU – Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (sara)…

Selasa, 12 November 2019 15:01

Kita Dilahirkan untuk Mengisi Kemerdekaan!

MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Senin (11/11) menggelar upacara…

Senin, 11 November 2019 12:15

ASN Tabu Membagikan Berita yang Tidak Baik

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si kembali mengingatkan…

Jumat, 08 November 2019 14:22

Melalui LKBB, Kepribadian Aparatur Desa Dibentuk

MALINAU – Setelah tahun 2018 lalu Lomba Kreasi Baris Berbaris…

Rabu, 06 November 2019 09:47

Populasi Banteng Borneo di TNKM Meningkat

TARAKAN - Dari pengamatan yang dilakukan Tim Monitoring SPTN II…

Rabu, 30 Oktober 2019 16:03

Pemerintah Dukung Pembangunan Gedung GKII Tanjung Nanga

MALINAU – Pembangunan gedung Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*