PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang dipastikan menerima formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Merujuk pada prosesnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara belum dapat memastikan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi para calon pelamar untuk bisa mengikuti seleksi calon abdi negara guna mengisi 300 formasi yang ada.
“Persyaratannya belum ada. Jadi kami masih tunggu permenpan (peraturan menteri),” ujar Kepala BKD Kaltara Burhanuddin saat ditemui Radar Tarakan di Tanjung Selor, Selasa (29/10).
Tapi, berdasarkan informasi yang diterima, peraturan menteri itu akan diterbitkan secepatnya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Tentunya sebelum pendaftaran dibuka, permenpan itu pasti sudah terbit, karena persyaratan untuk mendaftar akan ditetapkan di dalam aturan tersebut.
Persyaratan yang harus dilengkapi, pasti tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, para sarjana yang ingin mengikuti seleksi diminta untuk mempersiapkan persyaratan dasar seperti foto kopi ijazah yang dilegalisir dan sejumlah persyaratan lainnya.
“Itu sama saja dengan yang tahun-tahun sebelumnya, paling nanti hanya ada beberapa perubahan. Dan itu belum bisa kami sampaikan karena belum terbit permenpan-nya,” kata Burhanuddin.
Disebutkannya, berdasarkan pengumuman resmi dari Kemenpan-RB, pendaftaran direncanakan akan dimulai pada 11 November 2019 secara online melalui SSCASN Badan Kepegawaian Negara. “Tapi ini baru direncanakan. Artinya bisa saja itu masih tentatif,” sebutnya.
Dalam ketentuannya lagi, pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan computer assisted test (CAT). “Untuk SKD direncanakan mulai Februari 2020 dan SKB (seleksi kompetensi bidang) di Maret 2020,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan, berdasarkan penegasan dari Kemenpan-RB bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan. Oleh karena itu, calon pelamar harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya penipuan.
Sementara untuk perintah Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie untuk bersurat ke Kemenpan-RB guna meminta penurunan syarat minimal standar IPK dari 2,75 menjadi 2,5 untuk warga Kaltara, baik itu yang lulusan perguruan tinggi di Kaltara maupun di luar Kaltara.
“Insyaallah usulan itu akan dikabulkan sama seperti yang kami usulkan sebelumnya juga begitu. Karena ini melihat kondisi Kaltara, terutama anak-anak yang di daerah yang memang sudah waktunya untuk diperhatikan,” sebutnya.
Pastinya, untuk kejelasan domisili, tentu juga akan menjadi atensi dari Pemprov Kaltara. Sementara anggaran yang digunakan, setiap tahun sudah disiapkan dan dapat dipastikan aman hingga selesainya rekrutmen CPNS. “Kami tidak sebut angka. Tapi, yang pastinya itu tersedia dan cukup,” ujarnya.
TANA TIDUNG 194 FORMASI
Pemda lainnya yang menerima kuota CPNS tahun ini adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung. Kepala BKD Tana Tidung Iwanto menyebutkan, tes CPNS tahun 2019 masih sama dengan model CAT sebelumnya dan berlangsung transparan. Seluruh hasil terdapat langsung dilihat dan ditayangkan secara langsung dan tidak mungkin ada yang manipulasi nilai. “Semua langsung di bawah BKN, dan sekarang ini semua bersifat online dan teliti serta tidak pakai berkas lagi,” jelasnya.
Ia menyatakan saat ini pemerintah mencari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
