NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, melalui Badan Anggaran DPRD Nunukan saat ini tengah membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Pemkab Nunukan untuk tahun anggaran 2020.
Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Hamsing mengatakan, dari pengajuan rancangan KUA dan PPAS APBD 2020 pada 20 September lalu, sudah ditindaklanjuti DPRD pada 24 September lalu. Sementara pada 14 Oktober lalu dilakukan pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Dilanjutkan lagi pembahasan pada 28 Oktober dan menghasilkan beberapa keputusan,” kata Hamsing.
Beberapa hasil pembahasan DPRD Nunukan untuk disampaikan ke TAPD, seperti melakukan penyusunan APBD 2020 dengan pendekatan kinerja, berpedoman pada prinsip efektif, efesien, ekonomis, dan transparansi, yang tentu memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Serta Pemkab Nunukan diminta untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar mengurangi ketergantungan, terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Selain itu melakukan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan melakukan pembangunan jalan yang memudahkan akses transportasi bagi petani ke pusat industri. “Untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah lewat pajak dan retribusi, perlu dikelola secara baik yang akhirnya dapat memberikan pemasukan bagi daerah,” tuturnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Nunukan, H. Irwan Sabri mengatakan, pembahasan KUA-PPAS tentunya membutuhkan waktu yang lama, saat ini baru diterima rancangan untuk dilakukan pembahasan lanjutan. “Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di 2020 perlu diberikan penjelasan, agar nantinya tidak merugikan masyarakat sendiri,” kata H. Irwan Sabri.
Nantinya dalam pembahasan lanjutan tersebut, akan melibatkan perwakilan dari dinas terkait. “DPRD Nunukan akan terus mengawal, agar kegiatan yang akan dilakuan di 2020 terarah dan tepat sasaran,” ujarnya. (nal/ash)
