TANJUNG SELOR – Kebijakan Presiden Jokowi dalam hal penunjukkan menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan suatu keputusan yang harus didukung oleh seluruh masyarakat serta pemerintahan yang ada di Indonesia.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di dalamnya akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden serta KIM nantinya.
“Saya selaku Gubernur juga berharap, sebagai provinsi baru, Presiden dan KIM dapat memberikan perhatian khusus kepada Kaltara, terutama dalam memberikan alokasi pembiayaan pembangunan yang lebih baik,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor.
Dalam hal ini, pihaknya juga akan siap mendukung terwujudnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang mana sesuai target Presiden Jokowi itu, 2024 sudah bisa terwujud dan sudah pindah pusat pemerintahan Indonesia di Kaltim.
Bahkan, provinsi termuda Indonesia ini juga siap menjadi daerah penyangga dalam mendukung kebutuhan IKN, baik itu dari sisi kebutuhan pangan, energi, bahkan kebutuhan industri.
“Semoga apa yang direncanakan sejak saya bertugas sebagai Gubernur Kaltara, itu bisa kita wujudkan dalam lima tahun ke depan,” harap mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim ini.
Namun, untuk Nawacita Presiden, Irianto mengaku belum tahu apakah itu nanti akan dilanjutkan atau tidak. Karena, Nawacita itu merupakan program di zaman kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK.
“Jika itu dilanjutkan, tentu akan lebih baik dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Tapi, saya yakin bahwa perhatian pemerintah, khususnya Pak Jokowi pasti akan tetap memprioritaskan pembangunan di perbatasan,” sebutnya.
Nawacita Presiden itu sesuai dengan visi dan misi Pemprov Kaltara, terkhusus visi dan misi Gubernur. Maka dari itu, Pemprov Kaltara tetap berharap ada perhatian khusus untuk pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di Kaltara.
Selain itu, berbicara soal baik atau tidaknya kinerja menteri di KIM, menurutnya biarkan berjalan dulu. Ia yakin bahwa Presiden akan memberikan target kepada para menteri dan akan mengevaluasinya dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.
“Ini sudah ditegaskan Pak Presiden saat ia dilantik. Bahkan, itu kembali disampaikannya pada pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa menteri serta pejabat publik yang tidak layak, itu bisa dicopot atau diberhentikan,” tuturnya.
Adapun tidak layak dalam artian, tidak mengikuti aturan dan perintah atasan, serta tidak mau kerja sama dalam satu tim. Pastinya, kerja menteri KIM ini tidak hanya dituntut tepat dan cerdas, tapi juga manfaatnya harus nyata dirasakan masyarakat.
“Kita tunggu saja. Kita berharap Kabinet Indonesia Maju ini dapat jadi satu tim yang solid, serta berintegritas dan profesional dalam membawa Indonesia menuju yang lebih baik dan maju,” pungkasnya. (iwk/eza)
