NUNUKAN — Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan menegaskan, tahun ini tidak membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Masalah dana jadi salah satu faktor tidak dilakukannya penerimaan CPNS tahun 2019 ini.
Itu diungkapkan Sekretaris BKPSDM Nunukan Kusworo kepada media ini ketika ditanyakan terkait hal itu kemarin. Minimnya anggaran memang membuat pihaknya enggan melakukan formasi penerimaan CPNS di tahun 2019. Bahkan, di tahun 2020 saja, masih belum ada kejelasan apakah pihaknya akan membuka pendaftaran CPNS.
“Ya, belum ada kepastian disetujui atau tidak anggaran di 2020. Namun, perihal ini sudah dibawa ke DPRD untuk dibahas. Jadi nanti jika ada persetujuan anggaran, baru bisa kami pastikan,” ungkap Kosworo kepada pewarta harian ini. Sejauh ini tenaga kesehatan dan pendidikan, diakuinya tenaganya masih sangat banyak dibutuhkan di Nunukan. Nunukan sendiri, sedang kekurangan sebanyak 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, jumlah PNS di Nunukan sebanya 4.000 orang PNS. Kekurangan 3.000 PNS tersebut, untuk sementara tertutupi dengan tenaga honorer yang berjumlah 4.000 orang.
Jumlah tenaga honorer 4.000 orang tersebut, hanya baru jumlah yang terdata diluar tenaga honorer di sejumlah sekolah yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang menjadi permasalahan sekarang, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengharuskan pegawainya tidak menggunakan tenaga honorer lagi.
OPD tersebut di antaranya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadan Kebakaran (Disdamkar). Dengan begitu, diharapkan memang harus ada pengangkatan CPNS lagi, namun terlebih ahulu melihat kemampuan daerah.
“Ada aturan dari Kemendagri yang mengharuskan beberapa OPD, tidak menggunakan tenaga honorer. Nah, untuk sementara memang kurangnya jumlah PNS masih bisa tertutupi dengan tenaga honorer. Namun bagaimana nantinya kalau sudah ada aturan itu, itu akan jadi permasalahan baru lagi. Jadi kami memang berharap usulan formasi CPNS tahun depan, bisa diusulkan termasuk persetujuan usulan anggaran tersebut,” harap Kusworo mengakhiri. (raw/zia)
