MANAGED BY:
KAMIS
01 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 25 Oktober 2019 18:03
Pom Bensin Mini Ilegal, Disdak Beri Peringatan
MENJAMUR: Tempat pengisian bensin mini dinilai ilegal oleh Disdak Nunukan. Peringatan pun diberikan untuk tidak lakukan penambahan lagi.

NUNUKAN – Keberadaan pom bensin mini yang semakin menjamur di Nunukan, mendapat tanggapan dari Dinas Perdagangan (Disdak) Nunukan. Jumlahnya yang mencapai puluhan untuk seluruh wilayah Nunukan ini membuat pihak Disdak Nunukan memberi warning.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Disdak Nunukan, Andi Joni mengatakan, pom bensin mini ini jelas termasuk usaha ilegal. Selain tidak mengantongi izin, bisnis tersebut juga berbahaya bagi konsumennya. “Ya, pom bensin mini itu ilegal, bukan anak dari Pertamina. Belum lagi menyalurkan bensinnya mereka tidak melalui tera, tidak ada batasan harga. Risiko terjadi hal yang tidak diinginkan juga tinggi. Jadi memang rawan usaha ini,” ungkap Joni, sapaan akrabnya.

Melihat beroperasinya pom bensin mini tersebut, pihaknya sementara menyusun regulasi sesuai undang-undang yang nantinya akan disimpulkan di Peraturan Bupati, terkait tidak boleh beroperasinya pom bensin ini di daerah kawasan padat penduduk.

Namun sebelum adanya regulasi tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan langkah awal seperti sosialisasi terkait beroperasinya usaha bensin eceran tersebut. “Jadi langkah awal rencana memang kami sosialisasikan dahulu, seperti tidak lagi menambah usaha tersebut, karena di Sebuku terbilang sangat menjamur. Lewat sosialisasi paling tidak warga harus paham, karena akan kami tindak dengan penertiban,” tambah Joni.

Tindakan itu dilakukan berkaca dengan kejadian kebakaran besar di Tarakan yang disebabkan oleh pom bensin mini. Atas kejadian itu, pom bensin mini di Tarakan tidak ada lagi yang beroperasi. Atas dasar tersebut juga pihaknya harus lakukan penertiban.  “Harus dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, belum lagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan. Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera,” tegas Joni. (raw/ash)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers