MANAGED BY:
KAMIS
21 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 25 Oktober 2019 18:03
Pom Bensin Mini Ilegal, Disdak Beri Peringatan
MENJAMUR: Tempat pengisian bensin mini dinilai ilegal oleh Disdak Nunukan. Peringatan pun diberikan untuk tidak lakukan penambahan lagi.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Keberadaan pom bensin mini yang semakin menjamur di Nunukan, mendapat tanggapan dari Dinas Perdagangan (Disdak) Nunukan. Jumlahnya yang mencapai puluhan untuk seluruh wilayah Nunukan ini membuat pihak Disdak Nunukan memberi warning.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Disdak Nunukan, Andi Joni mengatakan, pom bensin mini ini jelas termasuk usaha ilegal. Selain tidak mengantongi izin, bisnis tersebut juga berbahaya bagi konsumennya. “Ya, pom bensin mini itu ilegal, bukan anak dari Pertamina. Belum lagi menyalurkan bensinnya mereka tidak melalui tera, tidak ada batasan harga. Risiko terjadi hal yang tidak diinginkan juga tinggi. Jadi memang rawan usaha ini,” ungkap Joni, sapaan akrabnya.

Melihat beroperasinya pom bensin mini tersebut, pihaknya sementara menyusun regulasi sesuai undang-undang yang nantinya akan disimpulkan di Peraturan Bupati, terkait tidak boleh beroperasinya pom bensin ini di daerah kawasan padat penduduk.

Namun sebelum adanya regulasi tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan langkah awal seperti sosialisasi terkait beroperasinya usaha bensin eceran tersebut. “Jadi langkah awal rencana memang kami sosialisasikan dahulu, seperti tidak lagi menambah usaha tersebut, karena di Sebuku terbilang sangat menjamur. Lewat sosialisasi paling tidak warga harus paham, karena akan kami tindak dengan penertiban,” tambah Joni.

Tindakan itu dilakukan berkaca dengan kejadian kebakaran besar di Tarakan yang disebabkan oleh pom bensin mini. Atas kejadian itu, pom bensin mini di Tarakan tidak ada lagi yang beroperasi. Atas dasar tersebut juga pihaknya harus lakukan penertiban.  “Harus dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, belum lagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan. Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera,” tegas Joni. (raw/ash)


BACA JUGA

Selasa, 19 November 2019 13:59

Warga Mengeluh Kondisi Dermaga Mantikas Memprihatinkan

NUNUKAN – Dermaga Mantikas yang berlokasi di Desa Setabu digunakan…

Sabtu, 16 November 2019 14:58

Alasan Cuaca, Listrik Padam Lima Jam

NUNUKAN – Cuaca buruk melanda wilayah Nunukan, sehingga mengakibatkan listrik…

Sabtu, 16 November 2019 14:55

Tak Ada Anggaran Pemeliharaan, PJU Tak Berfungsi

NUNUKAN – Penerangan jalan umum (PJU) yang seriing tidak dinyalakan,…

Sabtu, 16 November 2019 14:44

Problem Guru, Sertifikasi hingga Penempatan

NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan mengungkap jika…

Jumat, 15 November 2019 15:10

Peningkatan Fisik Sekolah Harus Merata

NUNUKAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan saat ini…

Jumat, 15 November 2019 15:08

Tenaga Medis Pelosok Jadi Nakes Teladan

NUNUKAN – Salah seorang apoteker di Puskesmas Long Bawan, Kacamatan…

Rabu, 13 November 2019 14:06

Data Pemilih Akan Berubah

NUNUKAN – Pemilihan Kepala Daerah akan segera berlangsung. Komisi Pemilihan…

Rabu, 13 November 2019 13:58

Masuk Ilegal, WNA Malaysia Dideportasi

NUNUKAN - Imigrasi Kelas II Nunukan mendeportasi seorang Warga Negara…

Selasa, 12 November 2019 14:21

Peran Daerah Dibutuhkan untuk Pertumbuhan Ekonomi.

YOGYAKARTA – Daerah diberikan kesempatan berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan…

Selasa, 12 November 2019 14:18

Veteran Dwikora Ziarah Lokasi Tugas

NUNUKAN – Hari Pahlawan yang diperingati pada Minggu (10/11), membuat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*