MANAGED BY:
KAMIS
09 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 25 Oktober 2019 18:03
Pom Bensin Mini Ilegal, Disdak Beri Peringatan
MENJAMUR: Tempat pengisian bensin mini dinilai ilegal oleh Disdak Nunukan. Peringatan pun diberikan untuk tidak lakukan penambahan lagi.

PROKAL.CO,

NUNUKAN – Keberadaan pom bensin mini yang semakin menjamur di Nunukan, mendapat tanggapan dari Dinas Perdagangan (Disdak) Nunukan. Jumlahnya yang mencapai puluhan untuk seluruh wilayah Nunukan ini membuat pihak Disdak Nunukan memberi warning.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Disdak Nunukan, Andi Joni mengatakan, pom bensin mini ini jelas termasuk usaha ilegal. Selain tidak mengantongi izin, bisnis tersebut juga berbahaya bagi konsumennya. “Ya, pom bensin mini itu ilegal, bukan anak dari Pertamina. Belum lagi menyalurkan bensinnya mereka tidak melalui tera, tidak ada batasan harga. Risiko terjadi hal yang tidak diinginkan juga tinggi. Jadi memang rawan usaha ini,” ungkap Joni, sapaan akrabnya.

Melihat beroperasinya pom bensin mini tersebut, pihaknya sementara menyusun regulasi sesuai undang-undang yang nantinya akan disimpulkan di Peraturan Bupati, terkait tidak boleh beroperasinya pom bensin ini di daerah kawasan padat penduduk.

Namun sebelum adanya regulasi tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan langkah awal seperti sosialisasi terkait beroperasinya usaha bensin eceran tersebut. “Jadi langkah awal rencana memang kami sosialisasikan dahulu, seperti tidak lagi menambah usaha tersebut, karena di Sebuku terbilang sangat menjamur. Lewat sosialisasi paling tidak warga harus paham, karena akan kami tindak dengan penertiban,” tambah Joni.

Tindakan itu dilakukan berkaca dengan kejadian kebakaran besar di Tarakan yang disebabkan oleh pom bensin mini. Atas kejadian itu, pom bensin mini di Tarakan tidak ada lagi yang beroperasi. Atas dasar tersebut juga pihaknya harus lakukan penertiban.  “Harus dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, belum lagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan. Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera,” tegas Joni. (raw/ash)


BACA JUGA

Selasa, 07 Juli 2020 12:29

Satgas Pamtas Sita Senpi dan Miras

NUNUKAN - Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Batalyon…

Minggu, 05 Juli 2020 11:54

12 Calon Pengantin Terdeteksi Pengguna Narkoba

NUNUKAN – Setidaknya ada 12 orang calon pengantin (catin) yang…

Sabtu, 04 Juli 2020 11:12

Mabuk Lem, Remaja Kejar Polisi dengan Badik

NUNUKAN – Seorang remaja berinisial AN (22) diduga sedang mabuk…

Rabu, 01 Juli 2020 09:13

Pengendali di Lapas hingga Pemesan di Tana Tidung

NUNUKAN - Dalam sebulan terakhir, Satuan Reserse Narkoba (Satrekoba) Polres…

Selasa, 30 Juni 2020 10:27

PDIP Aksi di Polres Nunukan

NUNUKAN – Menuntut pengusutan tuntas pelaku pembakaran bendera Partai Demokrasi…

Senin, 29 Juni 2020 10:12

Langgar Protokol Kesehatan, Dihukum PushUp

NUNUKAN - Meski status tanggap darurat Covid-19 di Nunukan beum…

Sabtu, 27 Juni 2020 09:34

Satgas Pamtas dan Polhut Temukan Barak Pembalak Liar

NUNUKAN – Satgas Pamtas Yonif 623/BWU bersama Polisi Kehutanan (Polhut)…

Jumat, 26 Juni 2020 13:03

Penerima Tunjangan Khusus Guru Dikurangi

 NUNUKAN – Dengan adanya aturan terbaru mengenai pemberian tunjangan khusus,…

Kamis, 25 Juni 2020 14:30

Nonreaktif, 361 WNI Dipulangkan dari Malaysia

    RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN DIPULANGKAN LAGI: Setidaknya ada 361…

Kamis, 25 Juni 2020 13:24

Nonreaktif, 361 WNI dari Malaysia Dipulangkan, 134 Lanjut ke Sulsel

NUNUKAN – Sebanyak 361 warga negara Indonesia (WNI), dan 134…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers