TARAKAN - Pasokan elpiji yang terkendala dalam perjalanan beberapa hari lalu, menyebabkan stok pada beberapa agen dan pangkalan elpiji menipis bahkan kosong. Mereka yang bisa memanfaatkan elpiji 3 kg pun mengaku kesulitan.

Samiati (33) warga RT 03, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah menuturkan, kelangkaan di agen dan pangkalan diperparah dengan harga selangit elpiji eceran. “Kemarin dapat beli elpiji sama orang harganya Rp 45 ribu. Di pangkalan sudah seminggu elpiji kosong. Jadi daripada tidak bisa masak, akhirnya harus membeli lebih mahal. Kalau begini terus, kasihan nasib masyarakat kecil seperti kami yang punya penghasilan pas-pasan. Harapannya ini bisa jadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan Tarakan Muhammad Romli mengatakan, kelangkaan elpiji yang terjadi karena terkendalanya pasokan cuaca buruk.

“Memang kemarin ada keterlambatan dari Balikpapan ke sini. Faktor antrean pengisian di stasiun sana, angkutan laut dock (masuk galangan) dan cuaca. Karena pengisian ini tidak hanya melayani pasokan daerah-daerah Kaltara saja, namun juga melayani wilayah Kaltim,” terang Romli.

Meski demikian, hingga saat ini pihaknya menjamin pendistribusian kembali berangsur normal. Mengingat sejak Kamis (24/10), beberapa kapal dilaporkan telah tiba di Kota Tarakan membawa pasokan cukup besar.

“Tapi perkembangan terbaru ini sudah mulai normal. Tadi kan sudah ada laporan kapal pengangkut sudah tiba di pelabuhan. Berarti tinggal disebar saja ke agen dan agen menyebar ke pangkalan kemudian bisa didapatkan masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam upaya mencegah adanya oknum menimbun di saat terjadi kelangkaan, seharusnya agen bersikap proaktif dalam pengawasan kepada pangkalan. Menurutnya, agen elpiji tidak hanya melakukan pendistribusian, namun juga harus melakukan pemantauan kepada pangkalan guna memastikan pendistribusian dilakukan secara merata.

“Sebetulnya pola distribusi itu dari Pertamina ke agen dan ke pangkalan. Selanjutnya sudah sampai ke masyarakat. Tidak ada lagi penjual eceran-eceran yang tidak terdaftar pada pangkalan. Ini kan barang subsidi. Seharusnya agen itu mengawasi pangkalan-pangkalan wilayah agennya masing-masing, karena sebenarnya itu tanggung jawab agen. Sebagai instansi pengontrol perdagangan kami tidak mungkin bisa mengawasi ratusan pangkalan-pangkalan yang tersebar di Tarakan. Namun kami hanya bisa melakukan pemantauan ke agen. Nah agen ini tugasnya mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing,” jelasnya kepada pewarta.

Dijelaskan, hal tersebut tercantum dalam poin perjanjian. Sehingga jika ditemukan adanya pelanggaran, maka Disdagkop-UKM dapat melakukan penindakan. Menurutnya, sejauh ini elpiji subsidi banyak tidak tepat sasaran. Hal itu diduga, adanya kongkalikong pangkalan dan pengusaha atau pengecer.

“Sebetulnya di dalam perjanjian itu sudah ada, antara agen dan pangkalan kalau ada pangkalan yang melanggar dalam pendistribusian, maka agen bisa melaporkannya kepada kami. Karena ini subsidi LPG 3 kilo ini menggunakan APBN. Sebenarnya LPG ini hanya bisa digunakan usaha mikro kecil, misalnya pedagang gorengan, pedagang gerobak keliling, dan warung kecil. Jadi sebenarnya untuk rumah makan tidak bisa menggunakan elpiji karena rumah makan sudah tidak termasuk usaha mikro,” ucapnya meluruskan.

Anggota DPRD Tarakan H.M. Rusli H. Jabba telah berkoordinasi dengan Pertamina. Dalam koordinasi tersebut, pihaknya meminta agar Pertamina dapat melakukan evaluasi pendistribusian khususnya menyiapkan waktu opsi saat adanya aktivitas perawatan angkutan laut. Dengan begitu, diharapkan aktivitas perawatan angkutan laut tidak menjadi penghalang untuk kelancaran elpiji.

“Karena kalau sudah lambat di perjalanan, pasti ada oknum yang menjual LPG di atas HET. Ini yang kami tidak mau terjadi,” ujar pria yang juga ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan ini.

Meski demikian, sejauh ini pihaknya tidak mencium adanya dugaan penimbunan pada kelangkaan elpiji tersebut. “Sejauh ini kami melihat tidak ada unsur penimbunan. Tapi ini memang karena unsur keterlambatan dalam perjalanan. Tapi Pertamina telah berkomitmen agar ini bisa menjadi evaluasi,” ulasnya. (*/zac/lim)