MANAGED BY:
RABU
21 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 24 Oktober 2019 12:01
Pelabuhan Tengkayu 1
2020, Parkir Tengkayu I Hitungan Per Jam

Akan Pakai Portal Otomatis

RENOVASI: Pelabuhan Tengkayu I saat ini dalam tahap peningkatan fasilitas. Salah satunya layanan parkir yang akan menggunakan tarif berbeda.

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Plt. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Imam Pratikno mengatakan, untuk sektor penarikan retribusi, saat ini telah dilakukan oleh pihaknya, tapi belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.

“Seperti di Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan itu, saat ini kita masih menggunakan sistem manual untuk penarikan retribusinya,” ujar Imam kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Artinya, kendaraan yang masuk semua memang ditarik pungutan retribusi menggunakan karcis. Tapi, antara yang lama dan sebentar di pelabuhan itu tidak ada perbedaan, karena sistemnya tidak menggunakan ketentuan waktu.

“Tapi, ke depan kita akan gunakan portal otomatis. Jadi, kendaraaan yang masuk terhitung per jam. Artinya, semakin lama di dalam, maka akan semakin besar juga biaya parkirnya,” jelas Imam.

Imam menyebutkan, saat ini portal tersebut sudah dipesan oleh pihaknya yang mana saat ini sedang dalam perjalanan. Jika itu sudah dipasang nanti, maka secara otomatis waktu atau lama kendaraan itu di dalam pelabuhan akan ketahuan.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers