MANAGED BY:
SABTU
14 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 23 Oktober 2019 09:41
SPTI Keluhkan Kuota Taksi Online
INGIN PENEGAKAN REGULASI: Sejumlah angkutan parkir di depan Kantor Wali Kota Tarakan saat sejumlah perwakilan mereka menggelar pertemuan dengan pemerintah, kemarin (22/10).

PROKAL.CO,  TARAKAN – Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) akhirnya membawa keluhan mereka akan transportasi online ke Kantor Wali Kota Tarakan, Selasa (22/10). Mereka menginginkan agar transportasi online dapat sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Kaltara yang membatasi 20 unit mobil transportasi online yang dapat beroperasi di Tarakan.

Mereka menilai jumlah transportasi online yang beroperasi dianggap melebihi kuota. Ketua SPTI Tarakan Hamka mengatakan pihaknya selalu berjuang untuk aspirasi taksi konvensional. Keinginan mereka agar aturan terkait transportasi online diperjelas. “Jangan sampai kami tidak makan dengan adanya pelayanan aplikasi ini,” keluhnya.

Sesuai SK Gubernur, disebutkan bahwa kuota taksi online hanya 20 di Tarakan. “Kami datang ini dengan niat baik, mau diskusikan dengan Pemkot karena perizinannya memang di Provinsi (Pemprov), tapi beroperasi di Tarakan. Kami tidak mau dianaktirikan, dalam arti kami warga Tarakan yang mau difasilitasi, jadi kami mau dikemanakan kalau ini terjadi?” katanya.

Usai diberi pengarahan oleh Satlantas Polres Tarakan, Hamka menyatakan bahwa perlu membentuk satuan tugas (satgas) dan menindaki transportasi online yang beroperasi lebih dari kuota. Sebab pihaknya menuntut agar transportasi online dapat segera melengkapi perizinan dan memaksimalkan kuota 20 tersebut. “Berarti di sini yang buat gaduh siapa? Bukan kami. Karena kami hanya ingin menanyakan nasib kami ke depannya. Intinya begitu,” ujarnya.

Hamka menjelaskan dalam Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/KANG-831/2018 telah ditetapkan wilayah operasi dan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi teknologi informasi, serta tarif batas atas dan bawah. “Yang paling penting dalam PM 118 (Peraturan Menteri Perhubungan) itu tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga keamanan pada angkutan. Disebutkan bahwa ada 17 unit kendaraan yang diajukan Koperasi Mitra Empat Sekawan yang bekerja sama dengan aplikasi,” jelasnya.

Dijelaskan Hamka, sebelumnya salah satu perusahaan aplikasi telah mengoperasikan kendaraan roda empat sebagai angkutan sewa khusus dengan jumlah armada 2 unit. Sesuai kebutuhan angkutan sewa khusus di Kaltara ini mencapai 172 unit, dengan peruntukan Tarakan 20 unit, Bulungan 62 unit, Nunukan 62 unit, Malinau 30 unit dan Tana Tidung 40 unit. “Tapi yang beroperasi lebih banyak,” tuturnya.

“Kami sudah tahu (banyak beroperasi), tapi kami selalu sabar. Angkot ini sudah ada sebelumnya, sudah senior. Aplikasi ini modelnya baru,” nilainya.

Hamka mengaku bahwa pada 10 Agustus 2019 pihaknya telah membuat pertemuan dengan mengundang pihak transportasi online untuk melakukan pembahasan bersama. Hamka menginginkan agar pihak pemerintah dapat mengambil sikap. “Siapa perusahaan yang mau menjamin angkutan kami pelat kuning? Kami harus bekerja sama dengan leasing, berbeda kalau kami menggunakan mobil pribadi. Kami harus cash, proses kami panjang untuk ini. Kami mau berubah, tapi pemerintah harus mencari gerakan seperti apa,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Kaltara, Adrianinur mengatakan penertiban yang berkenaan dengan operasi angkutan online berada di tangan aparat hukum. “Bukan masyarakat lain,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap driver wajib memiliki surat izin angkutan sewa khusus (SIASK), namun menurutnya belum ada instruksi khusus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga Satlantas belum dapat melakukan penilangan karena tidak memiliki dasar.

“Yang penting jangan ada tindakan kriminal. Kalau terjadi kriminal, yang jelas kami akan membawa ke ranah hukum. Karena kami bersama teman-teman sebagai mitra, siap mematuhi aturan yang berlaku sesuai PM 118 itu, apalagi taksi online yang ada di Tarakan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasatlantas Tarakan AKP Arofiek Aprilian Riswanto menjelaskan bahwa pihaknya memediasi pihak terkait agar tidak terjdi gesekan. Arofiek hanya menekankan aturan.

“Kalau memang kuotanya sudah seperti itu, kami minta daftar-daftarnya, siapa saja yang terdaftar. Di luar dari itu, kami akan melaksanakan penindakan, tapi pada intinya dari pihak konvensional harus mengerti adanya regulasi tersebut dan menerima adanya taksi online. Kami hanya berusaha untuk memediasi, sehingga tidak lagi terjadi gesekan,” katanya.

“Kurang atau tidaknya, itu semua penilaian dari masyarakat. Ketika masyarakat yang menyampaikan kepada pemerintah bahwa itu kurang, ya silakan pemerintah menyediakan regulasi baru. Kalau mau ditambah, ya harus ada regulasi yang jelas, karena yang tahu kurang atau tidak adalah keinginan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Radar Tarakan, Ketua Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri, Badan Hukum Grab Tarakan, Indra Wahyudi tak ingin berkomentar lebih jauh. “No comment. Itu bukan kapasitas kami. Kalau Grab pasti punya press release,” singkatnya. (shy/lim)

 


BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 14:16

Kabul Pernikahan Bisa Diwakilkan

TARAKAN - Setelah hebohnya kabar perceraian dapat dilakukan secara online,…

Jumat, 13 Desember 2019 14:14

Sertifikat HGB Bisa Diubah SHM

TARAKAN – Minimnya pengetahuan soal mekanisme sertifikasi laha di Bumi…

Jumat, 13 Desember 2019 14:12

Pendapatan Samsat Terealisasi 98 Persen

TARAKAN – Pertengahan Desember ini, Kantor Pelayanan Samsat Induk Tarakan…

Jumat, 13 Desember 2019 14:08

Perpanjangan Dermaga 200 Meter

TARAKAN – Dermaga Pelabuhan Malundung Tarakan rencananya akan diperpanjang ke…

Jumat, 13 Desember 2019 13:58

Apresiasi KPU Terhadap Dukungan Radar Tarakan

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mengapresiasi partisipasi SKH…

Kamis, 12 Desember 2019 11:36

Rekomendasi PAN ke Ibrahim, DPW Kaget

TARAKAN – Ibrahim Ali, A.Md, menjawab isu yang berkembang mengenai…

Kamis, 12 Desember 2019 11:33

Tegas Meminta Antrean Panjang Dihilangkan

TARAKAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara…

Rabu, 11 Desember 2019 13:21

Dukungan Independen Bisa Ditolak

TARAKAN - Untuk maju melalui jalur independen atau perseorangan pada…

Rabu, 11 Desember 2019 13:14

Siaga Nataru, PLN Tak Menjamin 100 Persen

TARAKAN – Status siaga PT PLN (Persero) Tarakan menjelang Natal…

Selasa, 10 Desember 2019 12:38

Warga Amal Tenggelam, Ditemukan Meninggal

TARAKAN - Warga RT 11 Kelurahan Pantai Amal dihebohkan dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.