TARAKAN - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 030 di Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah menolak tuduhan atas keluhan dari beberapa orang tua siswa mengenai dugaan menyepelekan mata pelajaran agama.
Ririn (37) orang tua mengeluhkan anaknya tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen dari sekolah. Ia dan sejumlah orang tua siswa lainnya mendatangi pihak sekolah. Setelah mengetahui tidak anaknya tak mendapat pelajaran agama di sekolah, ia sempat protes. Meski demikian, pihak sekolah memberi penjelasan jika hal itu dikarenakan tidak adanya guru agama. Menurut Ririn, hal itu disebabkan karena tidak adanya anggaran dari pihak sekolah tersebut.
“Kami merasa keberatan karena kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada pelajaran agama Kristen Protestan. Padahal pihak sekolah sudah meminta biaya sukarela kepada kami untuk membayar tenaga pengajar honorer, dan kami membayarnya setiap bulan. Tapi alasan pihak sekolah mereka tidak punya anggaran menggaji guru agama. Itu yang kami kecewakan,” ujarnya, kemarin (22/10).
Kekhawatiran orang tua jika sang anak sudah menghadapi ujian nasional (UN) ke depannya. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan sang anak tidak mendapat pendidikan agama yang cukup di usia dini.
“Ini ujian tengah semester sudah lewat, sampai saat ini anak saya dan beberapa siswa tidak mendapat pendidikan agama. Sementara pelajaran agama ini kan diujiankan saat UN. Jadi bagaimana anak kami nantinya mengikuti UN tanpa belajar. Apalagi soal ujian ini dibuat di pusat, kalau dia tidak bisa mengerjakan soal, percuma dia dikasih sekolah. Selain itu kan pendidikan agama sangat perlu untuk membentuk keimanan anak dari kecil. Kok malah semacam ada diskriminasi terhadap agama tertentu di sini,” nilainya.
Roslan F Sinaga, salah satu pegawai yang membidangi kesiswaan di SDN 030 menjelaskan jika tuduhan tersebut tidaklah benar. Ia menjelaskan, selama ini pihaknya memang kesulitan dalam mencari tenaga pengajar agama Kristen. Baru pada minggu lalu pengajar yang dimaksud didapatkan pihak sekolah.
“Itu tidak benar, minggu lalu kami telah mendapat guru pengganti yang bisa mengajar. Memang dia guru agama Katolik, tapi beliau juga bisa mengajar Protestan buat siswa. Memang untuk mencari tenaga pengajar guru agama Kristen cukup susah, selain SDM-nya terbatas, tidak semua orang bersedia mau mengajar dengan upah guru honorer. Sehingga hal itu yang membuat kami kemarin mengalami kendala. Tapi sejauh ini gurunya sudah ada,” ujar Roslan.
Ia mengakui, terbatasnya SDM pada mata pelajaran tertentu membuat pihaknya cukup kesulitan menemukan tenaga pengajar. Selain itu, upah guru honorer yang terbilang kecil, menjadi salah satu faktor sulitnya merekrut guru pengganti. Meski demikian, ia menegaskan jika sebelumnya sekolah memiliki guru agama. Hanya, tenaga pengajar tersebut mengundurkan diri karena alasan pribadi.
“Saking sulitnya, bahkan saya sempat menawari anak saya yang guru untuk mengajar agama Kristen di sini. Tapi berhubung anak saya kegiatannya padat, jadi dia tidak bisa. Untuk soal sekolah tidak sanggup memberi gaji itu tidak benar, kami bisa memberi upah layak tapi memang mencari tenaga pengajarnya yang susah,” ucapnya kepada pewarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan Tajuddin Tuwo menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan secara langsung oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua siswa. Meski demikian, ia menegaskan jika pihaknya selalu terbuka dalam menerima keluhan dalam proses belajar dan mengajar. Sehingga untuk saat ini pihaknya enggan berkomentar lebih jauh perihal masalah tersebut. Walau demikian, menurutnya jika pihak sekolah saat ini telah mendapatkan guru mata pelajaran tersebut, maka seharusnya masalah tersebut telah selesai.
“Tapi kami selalu mengintruksikan agar setiap sekolah, tidak menyepelekan salah satu mata pelajaran, apalagi pelajaran yang diujiankan pada ujian nasional. Tapi nanti akan mencari tahu kebenaran informasi. Tapi nanti kami cek lagi ke sekolahnya, mungkin ada yang harus dievaluasi,” tutur Tajuddin.
Ia menegaskan jika pihak sekolah maupun siswa tidak menutup diri terhadap keluhan yang menyangkut proses belajar mengajar. Menurutnya, dengan sikap terbuka sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Sebenarnya masalah ini bisa dikatakan urgen kalau memang benar tidak adanya pengajar pada satu pelajaran agama tertentu, tapi di sini ada 2 keterangan berbeda dari pihak sekolah dan orang tua siswa. Sehingga kami belum dapat menyimpulkan apakah ada unsur menyepelekan atau tidak. Karena bisa saja ada yang dilebih-lebihkan atau yang dikurangkan. Oleh karena itu, kami menunggu laporan pihak sekolah. Di rapat internal kami sering menghadirkan setiap kepala sekolah dan kami memberikan ruang bicara jika ada hal yang mau disampaikan. Sehingga mungkin itu bisa menjadi bahan jika memang ada sesuatu yang harus dievaluasi,” imbuhnya. (*/zac/lim)
