TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga saat ini masih terus melakukan pembangunan fasilitas umum dan perkantoran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya dengan membangun gedung baru di Tanjung Selor, tepatnya di samping Kantor Gubernur Kaltara. Namun, apakah nanti gedung itu dijadikan Kantor Gubernur atau organisasi perangkat daerah (OPD), sejauh ini belum dapat dipastikan.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara, Sudjadi mengatakan, untuk tahun ini pembangunan gedung baru itu dikucurkan anggaran sekitar Rp 40 miliar.
“Anggaran ini dipergunakan untuk mendirikan sebagian struktur bangunannya sekitar 20 x 30 meter yang saat ini sedang dikerjakan dan untuk pemasangan sheet pile di bagian sisi kanannya,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (21/10).
Dijelaskannya, pembangunan sheet pile tersebut bertujuan untuk mengamankan bangunan Kantor Gubernur yang ada di samping lokasi proyek tersebut. Sebab, dalam perencanaannya, lokasi itu akan digali sekitar tiga hingga lima meter untuk basement.
“Tahun ini kita amankan pondasi ini dulu, kalau tidak, takutnya bangunan yang di sampingnya ini (Kantor Gubernur) runtuh,” sebutnya.
Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pendirian struktur bangunannya tahun 2020. Sementara ini perencanaannya masih di-review karena ada beberapa item yang mengalami perubahan dari yang sudah dibuat sebelumnya, salah satunya basement.
“Karena basement yang awalnya direncanakan dua lantai, itu diminta sama Pak Gubernur untuk dihilangkan satu lantai, jadi tinggal satu lantai. Fungsinyakan hanya untuk tempat parkir, terlalu besar biayanya untuk dua lantai,” sebutnya.
Sementara untuk konstruksi bangunannya dibuat empat lantai dengan kondisi helipad dihilangkan. Dengan begitu tentu biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pembangunan akan lebih murah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya.
“Sementara ini kita belum tahu berapa anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan setelah dilakukan perubahan. Pastinya kita berharap tahun depan, struktur bangunannya sudah bisa kelihatan,” tuturnya.
Jadi, tahun 2021 pengerjaan proyek tersebut sudah bisa masuk tahap finishing. Tapi itu baru sebatas harapan jika anggaran yang dialokasikan tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi, jika tidak tentu itu berbicara lain lagi.
“Tapi untuk pemanfaatannya nanti untuk tempat apa, itu tergantung Pak Gubernur yang akan menetapkannya. Karena di sini kami hanya pengerjaannya, selebihnya itu kewenangan Pak Gubernur,” tuturnya. (iwk/eza)
