TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menerima formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bahkan tahapan pelaksanaannya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang akan berlangsung hingga tahun 2020. Untuk di Kaltara, selain pemprov, tahun ini juga ada dua kabupaten yang mendapatkan formasi CPNS, yakni Malinau dan Tana Tidung.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, kepastian pemberian formasi rekrutmen abdi negara di provinsi termuda Indonesia itu secara resmi telah diterima oleh pihaknya dari Kemenpan-RB pada Kamis (17/10) lalu.
“Tapi, amplopnya masih tersegel. Sehingga, untuk berapa jumlah yang diberikan ke Pemprov Kaltara itu belum kita ketahui. Ini tujuannya ke Gubernur, jadi itu nanti akan dibuka Pak Gubernur,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (21/10).
Hanya saja, untuk saat ini tahapan pelaksanaan rekrutmen abdi negara tersebut belum keluar jadwalnya dari pusat. Namun, pemprov sudah siap untuk melaksanakan rekrutmen CPNS tersebut.
Berbicara soal anggaran, Suriansyah menyebutkan itu sudah tersedia dan saat ini ditangani melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk anggaran yang tahun ini, hanya akan dipergunakan untuk proses yang dilaksanakan tahun ini.
“Ini sistemnya anggaran tahun tunggal, jadi berapapun yang terserap, maka sampai situ saja penggunaannya. Tidak bisa lanjut ke 2020,” jelasnya.
Dalam hal ini, untuk tahapan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 yang masuk di 2020, itu akan di-backup dengan anggaran tahun 2020. Karena anggaran rekrutmen CPNS tahun 2020 juga sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
“Seandainya di 2020 nanti kita dapat jatah formasi CPNS lagi, maka sisa anggaran yang ada itu yang akan kita gunakan. Jika kurang, kita bisa masukkan di usulan APBD Perubahan,” bebernya.
Anggaran untuk rekrutmen CPNS tahun 2019 dan 2020 itu ada. Jadi, jika sudah keluar jadwal pelaksanaan dari pusat, maka pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan menjalankan tahapan.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Kaltara, Waluya mengatakan, setiap tahun anggaran untuk rekrutmen CPNS itu pasti diusulkan. Tapi, untuk tahun ini anggaran yang ada tidak terserap semua, karena pelaksanaannya sampai tahun depan.
“Saat ini, anggaran sudah disiapkan sekitar Rp 700 juta. Anggaran tersebut hanya untuk penyelenggaraan mulai awal hingga akhir, bukan untuk penggajian CPNS setelah diterima,” sebutnya.
Ia memperkirakan, untuk anggaran yang ada saat ini paling hanya termanfaatkan sekitar 30 persen. Karena, meskipun pihaknya harus melakukan konsultasi ke pusat terkait hal itu, tapi untuk pelaksanaan tahun ini hanya pendaftaran.
“Nah, yang paling banyak dibutuhkan anggaran itu tahun depan. Karena selain melakukan tahapan yang ada, kita juga pasti datangkan orang dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) ke sini,” katanya.
Oleh karena itu, tahun 2020 nanti, selain menganggarkan untuk kebutuhan rekrutmen CPNS tahun itu, juga untuk melanjutkan proses yang tahun ini. Karena, anggaran yang ada saat ini tidak bisa digunakan untuk tahun depan.
