TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara berencana memangkas tanjakan jalan poros Bulungan-Berau, Km 16, tepatnya di Jembatan Sei Sajau VII. Pemangkasan itu dilakukan karena tanjakan itu memiliki tikungan tajam, sehingga sangat rawan terjadinya kecelakaan.
Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara Muhammad Fadli menjelaskan, pemotongan itu sebenarnya sudah masuk di dalam paket pekerjaan di DPUPR-Perkim. Tetapi sebelum dilakukan pemotongan pihaknya harus terlebih dahulu melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
“Artinya, ketika sudah mendapatkan kesepakatan maka kita akan kerjakan,” ungkap Fadli kepada Radar Kaltara, Minggu (20/10).
Konsolidasi, sambung Fadli, penting dilakukan. Mengingat akses jalan yang ada di Km 16 itu sebagian menjadi kewenangan Pemkab Bulungan, Pemerintah Provinisi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kalau tidak ada konfirmasi ke pihak Pemkab Bulungan. Karena jika pekerjaan selesai ada namanya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyerahan aset,” jelasnya.
Banyak kegiatan yang dilakukan DPUPR-Perkim dilakukan perubahan. Di mana setiap kegiatan yang dilakukan teman-teman yang ada di DPUPR-Perkim harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pekerjaan itu memang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya, masyarakat di Kabupaten Bulungan.
“Bukti nyata adalah, kita akan ubah sistem di DPUPR-Perkim, bahwa sebelum melakukan pekerjaan NPHD harus dipastikan tuntas setelah itu dilakukan pekerjaan selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima (BAST),” ujarnya.
Selama ini terbalik, BAST dahulu baru baru NPHD berada pada posisi paling belakang. Padahal sebenarnya NPHD harus disetujui dahulu sebelum dilakukan pekerjaan. Jadi banyak progres yang dilakukan DPUPR-Perkim, termasuk juga Gubernur merespons dini terhadap pelaksanaan tender dini di Pemprov Kaltara.
“Kami berharap dengan dilakukannya tender dini di bulan Desember nanti maka tingkat kepastian dari integritas yang dilaksanakan Pemprov Kaltara akan lebih nyata ke depannya,” sebutnya.
Menyoal target pengerjaan di lapangan, Fadli menjelaskan, untuk koordinasi dengan Pemkab Bulungan sebenarnya sudah dilakukan. Diharapkan secepatnya pengerjaan bisa dilakukan. Jika bisa tahun ini sudah dimulai. “Yang pasti kita akan terus berupaya agar bisa secepatnya dilakukan pekerjaan,” bebernya.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan, Fakhrudin mengatakan, sesuai aset sebenarnya jalan poros itu merupakan ruas jalan nasional. Tapi sebelum dikerjakan tetap harus ada koordinasi dengan Pemkab Bulungan dalam hal ini DPU-PR dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan.
“Jalan itu kan berkaitan dengan transportasi, jadi perlu adanya koordinasi dengan Dishub Bulungan,” jelasnya.
Terlepas dari semua itu, untuk pengalihan kegiatan pekerjaan Jalan Salimbatu yang bersumber dari Bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltara telah dilakukan asistensi, dan tahun ini pekerjaan jalan itu mendapatkan tambahan anggaran Rp 3 miliar.
“Jadi selain dari APBD-P sebesar Rp 1,8 miliar, perbaikan jalan itu juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 3 miliar melalui bankeu,” ujarnya.
Untuk anggaran bankeu, saat ini sudah dalam tahap proses lelang. Jika selesai dilelang, anggaran itu akan dipergunakan untuk pengerjaan pemasangan agregat kelas B. “Tapi kemungkinan tidak bisa secara keseluruhan diperbaiki, karena anggaran yang tersedia cukup terbatas,” bebernya.
