MANAGED BY:
RABU
16 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 21 Oktober 2019 09:14
Akan Revisi Puluhan Undang-Undang

Janji Jokowi Dalam Pidato Pelantikan

PENUH OPTIMISTIS: Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 Joko Widodo (tengah) dan Kyai Ma'ruf Amin (kiri), Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai prosesi pelantikan di Gedung Nusantara, MPR-DPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

PROKAL.CO,

 JAKARTA – Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hirarki birokrasi.

Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya 5 tahun mendatang.

Yang pertama, dia akan membangunan sumber daya manusia (SDM). “Pembanguann SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia. Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi  harus dengan cara-cara baru.  Dalam mengembangkan SDM, kata dia, membutuhkan endowment fund, dana abadi yang besar. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Selain pengembangan SDM, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan wali kota Solo itu.

Tidak hanya itu, Jokowi juga akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. "Harus kita pangkas, kita potong," ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 15 Juni 2021 19:11

Banyak Laporan WNA di Tanjung Selor Mau Jadi WNI

TARAKAN – Dalam pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) di…

Selasa, 15 Juni 2021 19:09

Hanya Prokes yang Relevan Tekan Covid-19

TARAKAN – Penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat oleh masyarakat,…

Selasa, 15 Juni 2021 18:55

Koordinasi Unit Kerja Cegah Pemalsuan Dokumen Covid-19

TARAKAN – Mencegah adanya tindakan pemalsuan surat bebas Covid-19 oleh…

Selasa, 15 Juni 2021 14:15

SPBE Sudah Layani 5 Agen di Kaltara

TARAKAN - Pasca diresmikannya SPBBE di Tarakan membuat Tarakan tak…

Selasa, 15 Juni 2021 11:14

Masih Banyak Jukir Liar Berkeliaran

TARAKAN - Adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas aksi…

Selasa, 15 Juni 2021 11:09

MENGEJUTKAN..!! Identitas Mayat Terungkap, Korban Diduga Diterkam Binatang

TARAKAN - Pihak kepolisian akhirnya menemukan identitas mayat seorang pria…

Selasa, 15 Juni 2021 11:08

Kebakaran Ludeskan Kios Sembako dan Konter HP

TARAKAN - Kebakaran terjadi kembali di rt 12 Kelurahan Juata…

Selasa, 15 Juni 2021 11:07

Soal Narkotika, Malaysia Dinilai Acuh dan Cuek

PEMERINTAH Malaysia dinilai acuh terhadap persoalan narkotika yang masuk ke…

Selasa, 15 Juni 2021 11:05

Pipa PDAM Jalur Tarakan Timur Bocor

TARAKAN - Kebocoran pipa PDAM kembali terjadi di Kota Tarakan.…

Senin, 14 Juni 2021 18:00

KNKT Tidak Turunkan Tim Investigasi

TARAKAN – Dalam peristiwa kecelakaan Speedboat (SB) Ryan yang mengakibatkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers