TANA TIDUNG - Bantuan sosial beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra) yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu atau keluarga penerima manfaat (KPM).
Koordinator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tana Tidung, Muhammad Azni mengatakan, tidak ada biaya penerima program rastra karena seluruh biaya operasional sudah ditanggung pemerintah. “Penerima rastra masing-masing dijatah 10 kg beras tanpa harus menebus. Tidak ada pungutan lain lagi,” kata Azni saat di sela kegiatannya melakukan pengawasan terhadap 1.758 karung beras rastra yang siap dibagikan di 5 Kecamatan yang ada di Tana Tidung, Kamis (17/10).
Ia mengakui, teknis penyaluran rastra saat ini sudah berubah. Penentuan daftar penerima sudah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS). ”Biaya pendistribusian rastra hingga titik distribusi yaitu di kantor desa. Sedangkan biaya pendistribusian dari titik distribusi (kantor desa) menuju penyaluran ke warga, ditanggung anggaran dana desa (ADD) setempat. Jadi tidak lagi sistem pengajuan, tapi semua daftar penerima sudah ditentukan pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, untuk pagu penerima rastra di Kabupaten Tana Tidung (KTT) tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 8.790 kepala keluarga (KK). ”Kita berharap penyaluran rastra sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyaluran rastra harus dikawal semua pihak agar rastra tersebut benar-benar bisa dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya serta tepat sasaran," ungkapnya.
Ditambahkanya, ke depan rastra akan diganti dengan bantuan pangan non tunai. Dimana setiap KPM akan menerima kartu kombo yang diberikan oleh pihak bank. Dan setiap bulannya akan di top up dana dari kementerian sosial sebesar Rp 110.000 dan wajib dibelanjakan setiap bulan. Dengan dana itu KPM bisa membeli beras dan telur di e-Warung telah ditunjuk oleh pihak bank setempat.
"Kurang lebih 75.500 e-Warung yang akan mendukung pelaksanaan BPNT ini, dimana saat ini sejak tahun 2018 sudah dilakuksn dan memang penyaluranya bertahap," jelasnya.
Kartu yang lebih dikenal dengan e-Wallet ini nantinya akan didistribusikan oleh bank-bank kepada warga. Dengan basis data dan transaksi yang lebih tercatat dengan baik, diharapkan penyaluran bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu kepada penerima.
"Dalam pelaksanaannya ini kami berharap bahwa pelaksanaan BPNT bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, bantuan bisa tepat sasaran by name by adress. Kemudian tidak ada lagi pelaksanaan teknis yang mengganggu jalannya distribusi pangan non tunai," jelas Muhammad Azni.
Terpisah salah satu penerima bantuan rastra, Sikin mengatakan, hingga saat ini bantuan masih berjalan. Ia merasa sangat terbantu karena untuk mendapatkan rastra tidak perlu mengeluarkan uang atau gratis.
"Melihat kondisi kami yang kurang mampu, jika kami harus membeli beras per karung yang harganya hampir Rp 270 ribu mungkin kami tidak sanggup. Kami sudah bersyukur dengan bantuan ini," katanya. (*/rko/udn)
