MANAGED BY:
JUMAT
27 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 18 Oktober 2019 08:50
Wajib Sertifikat Halal, Satker Belum Ada
WAJIB SERTIFIKAT HALAL: Produk UMKM diwajibkan mengantongi sertifi kasi. Secara teknis sertifi kasi itu ditangani BPJPH, LPH dan MUI.

"Konsekuensi ini ketika diadakan, akan menghadirkan satker baru di lingkungan Kementerian Agama. Untuk sementara, hanya melalui MUI. Karena memang auditornya di Tarakan belum ada. Untuk LAB, penelitiannya juga saat ini kami belum punya. Kalau di Kaltim kan sudah ada. Kalau di sini belum. Kami berharap juga jaminan dari produk halal itu. Karena dengan menjamin, kehalalan makanan dan tempat makan di restoran ini kebanyakan dimiliki nonmuslim. Untuk menjamin kehalalan makanan yang disajikan ia harud memiliki sertifikat halal," tukasnya kepada pewarta.

Meski demikian, ia berharap jika aturan tersebut dipertegas pihaknya siap melakukan auditoring di rumah makan dan pada produk UKM. Tentunya audit tersebut atas permohonan usaha bersangkutan. Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mendapat jaminan halal dari produk yang dikonsumsi.

"Paling tidak di setiap rumah makan ada dipajang sertifikat halal. Masalahnya di tempat makan itu kebanyakan mereka memasang sertifikat sendiri. Begitu juga produk UKM masyarakat, seharusnya ada label itu karena sejauh ini tidak semua produk UKM bersertifikat halal," ucapnya tegas.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan Hidayat menjelaskan, sesuai dalam Pasal 4 UU NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai konsumen memiliki hak jaminan produk. Oleh karena itu, menurut adalah hal wajar jika rumah makan dan UKM disertai sertifikat halal.

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi wajar jika konsumen menuntut jaminan itu," terangnya.

Meski demikian, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut tidak mudah. Menurutnya dalam proses tersebut, sebagian produsen memiliki masalah yang cukup variatif. Jika aturan tersebut dipertegas pada semua produk, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah tersendiri pada prosesnya.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 27 November 2020 14:18

Buka Sekolah di Tarakan, Wajib Ada Persetujuan Wali Siswa

TARAKAN - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang telah mengeluarkan…

Kamis, 26 November 2020 18:57

BREAKING NEWS!! Lakalantas, Diduga Suami Istri Meninggal Dunia di Tempat

  TARAKAN- Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Aki…

Kamis, 26 November 2020 10:00

Satpol PP Siapkan Denda untuk Pemilik Usaha

  TARAKAN – Dengan semakin bertambahnya pasien Covid-19 di Kota…

Kamis, 26 November 2020 09:52

KSOP Lakukan Uji Petik Speedboat Reguler

TARAKAN - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas Kantor Kesyahbandaran…

Kamis, 26 November 2020 09:50

Distribusi LPG Terhalang Cuaca Ekstrem

TARAKAN - Kelangkaan liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram kembali…

Kamis, 26 November 2020 09:49

KPU Mulai Lakukan Pelipatan Surat Suara

TARAKAN - Surat suara yang akan nantinya akan digunakan masyarakat…

Kamis, 26 November 2020 09:44

Mantan Buruh Cuci Bagikan 5 Ton Beras di Tengah Pandemi

Tidak harus memiliki jabatan atau pejabat untuk bersedekah. Itulah yang…

Kamis, 26 November 2020 09:43

KRI Bima Suci Lanjutkan Pelayaran Etape ke-8

TARAKAN – Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Bumi Paguntaka, Kapal…

Rabu, 25 November 2020 10:26

Pilihan di Tangan Orang Tua

TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara (Kaltara) rencananya…

Rabu, 25 November 2020 10:23

Tahun Depan Potensi Pemulihan Ekonomi

TARAKAN – Mohammad Faisal, Ph.D, Executive Director, Center, of Reform…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers