TARAKAN – Baru-baru ini pemerintah pusat menegaskan seluruh produk di Indonesia yang beredar di tengah masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala Bidang Yankes dan SDK pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan, Ronny Christmono, S.Si, Apt, mengaku sebelumnya pernah mendengar wacana penetapan produk wajib bersertifikat halal.

Namun yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI). Tetapi dalam hal ini MUI bekerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Memang pernah mendengar wacana ini sebelumnya. Semua makanan berkemasan ada label halalnya, ada logo dan nomor serinya. Tapi untuk surat resminya kami belum terima. Sepengetahuan saya yang berwenang memberikan sertifikat halal adalah LPPOM MUI,” terangnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/10).

Sejauh ini, pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah (UKM) banyak yang belum mengantongi sertifikat halal. Seperti keripik. Meski demikian, ia meminta agar pelaku usaha maupun masyarakat bersama mengawasi kehalalan suatu produk.

Proses produk halal ini terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan yang digunakan. Dikatakannya tentu dari LPPOM MUI memiliki syarat agar memenuhi kriteria yang dimaksud.

Dilanjutkannya, sedangkan Dinas Kesehatan memfasilitasi pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan untuk sertifikasi  produk industri rumah tangga (PIRT).

Yang meliputi sanitasi, bahan kimia yang dilarang, pengolahan produk, saluran pembuangan hingga kemasan yang digunakan. Kemudian, dapur produksi terpisah dengan dapur umum atau rumah tangga. Tingkat keamanan produksi ini wajib terjaga.

“Kucing pun tidak boleh masuk dalam ruang produksi, karena itu bisa membawa bakteri. Jadi kebersihan dan tingkat pengolahannya lebih terjaga. Dari bahannya sampai kemasannya, itu ada regulasinya. Apakah kemasan plastik, botol atau kertas makan. Jadi pelatihan ini kami rutin, minimal setahun sekali, kadang dua kali,” bebernya.

Biasanya pelaku usaha banyak mengajukan permohonan nomor PIRT menjelang hari raya keagamaan. Meski demikian, untuk mendapatkan nomor tersebut, tentu mengikuti prosedur yang ada. “Supaya mereka merasa aman menitipkan produknya di toko, karena sudah ada izin dari Dinkes. Kami juga tidak persulit, jadi masyarakat mudah buka usaha, tapi tetap memperhatikan keselamatan konsumen,” lanjutnya.

Dikatakannya jaminan produk halal, maupun PIRT ini dapat memberikan kenyamanan, keselataman dan ketersediaan produk halal bagi konsumen. Meski suatu produk sudah memiliki nomor PIRT, secara berkala Dinkes tetap evaluasi dan mengawasi proses pengolahan pemegang izin.

“Jangan sampai kami kasih nomor PIRT, ternyata (ke depannya) bermasalah. Kami tetap awasi lagi setiap berapa bulan, apakah persyaratan di awal saat mengajukan terus digunakan. Misalnya saat mengurus izin, prosedurnya lengkap. Pakai masker, penutup kepala, tapi setelah dapat izin prosedurnya tidak sesuai,” tutupnya.

KEMENAG JUGA PERTEGAS RUMAH MAKAN

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan H.M. Shaberah Ali menerangkan pihaknya berharap pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) agar pihaknya dapat mencari SDM berkompeten untul membentuk tim dalam mempertegas aturan tersebut.

"Di Kementerian Agama pusat, itu memang ada jaminan produk halal untuk melaksanakan UU yang sudah berjalan 4 tahun itu. Walaupun memang PP-nya itu sebenarnya belum terbit. Itu rencananya untuk tingkat provinsi se-Indonesia, UPT (unit pelaksana tugas) badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) belum ada SDM-nya. Saat ini kami belum memiliki auditor khusus,” terang Shaberah Ali kepada Radar Tarakan, kemarin (17/10).

Kemenag Tarakan selama ini hanya bekerja sama dengan perguruan tinggi di bidang pangan untuk menjadi auditor. Selain itu Kemenag juga bekerja sama dengan MUI, karena MUI yang selama ini memiliki auditor khusus. “Namun MUI ini LPPOM belum 100 persen bisa berfungsi karena masih baru terbentuk," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika aturan tersebut benar-benar dipertegas, maka di tubuh Kementerian Agama akan melahirkan satuan kerja (satker) baru untuk menjalankan tugas tersebut. Mengingat selama ini pihaknya hanya bekerja sama dengan MUI dan dibantu pihak-pihak berkompeten dalam proses auditoring.

"Konsekuensi ini ketika diadakan, akan menghadirkan satker baru di lingkungan Kementerian Agama. Untuk sementara, hanya melalui MUI. Karena memang auditornya di Tarakan belum ada. Untuk LAB, penelitiannya juga saat ini kami belum punya. Kalau di Kaltim kan sudah ada. Kalau di sini belum. Kami berharap juga jaminan dari produk halal itu. Karena dengan menjamin, kehalalan makanan dan tempat makan di restoran ini kebanyakan dimiliki nonmuslim. Untuk menjamin kehalalan makanan yang disajikan ia harud memiliki sertifikat halal," tukasnya kepada pewarta.

Meski demikian, ia berharap jika aturan tersebut dipertegas pihaknya siap melakukan auditoring di rumah makan dan pada produk UKM. Tentunya audit tersebut atas permohonan usaha bersangkutan. Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mendapat jaminan halal dari produk yang dikonsumsi.

"Paling tidak di setiap rumah makan ada dipajang sertifikat halal. Masalahnya di tempat makan itu kebanyakan mereka memasang sertifikat sendiri. Begitu juga produk UKM masyarakat, seharusnya ada label itu karena sejauh ini tidak semua produk UKM bersertifikat halal," ucapnya tegas.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan Hidayat menjelaskan, sesuai dalam Pasal 4 UU NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai konsumen memiliki hak jaminan produk. Oleh karena itu, menurut adalah hal wajar jika rumah makan dan UKM disertai sertifikat halal.

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi wajar jika konsumen menuntut jaminan itu," terangnya.

Meski demikian, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut tidak mudah. Menurutnya dalam proses tersebut, sebagian produsen memiliki masalah yang cukup variatif. Jika aturan tersebut dipertegas pada semua produk, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah tersendiri pada prosesnya.

"Untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sangat tidak mudah. Ini bukan soal memeriksa lalu selesai. Banyak aspek yang dilihat seperti kebersihan, bahan makanan, lingkungan produksinya, cara memotongnya dan lain-lain. Tentu setiap produsen memiliki masalah pelik berbeda. Contohnya saja dulu ada sebuah rumah makan yang mengajukan sertifikat halal, tapi karena lokasinya ada terdapat beberapa ekor anjing yang dipelihara, sehingga dia gagal mendapatkan sertifikat itu. Itu hanya contoh kecil. Yang jelas ini tidak mudah diterapkan pada semua jenis makanan atau rumah makan," pungkasnya. (*/one/*/zac/lim)