TANJUNG SELOR – Pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober nanti tidak hanya terpusat di lokasi pelantikan, tapi juga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk di wilayah perbatasan negara. Salah satunya di perbatasan Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Itu dilakukan agar prosesi sakral lima tahunan dapat berjalan lancar dan aman. Karena itu, pengamanan pelantikan orang nomor satu di republik ini menjadi atensi khusus. Mengingat presiden dan wakil presiden merupakan sebuah kedaulatan negara. Sehingga wilayah perbatasan pun memiliki andil dalam memberikan jaminan keamanan.
Dandim 0910 / Malinau Letkol Inf Nopid Arif mengatakan, pihaknya sejauh sudah mempersiapkan pengamanan jelang pelantikan kepala negara hasil pemilu 2019. Salah satunya dengan menggelar apel bersama dengan Polri maupun instansi terkait lainnya.
“Insyaallahdapat kami sampaikan bahwa nanti aman. Karena memang tak ada indikasi-indikasi (kekacauan). Namun, tetap kita (TNI) khususnya, betul-betul akan mengawal (pelantikan),’’ ungkap Nopid kepada Radar Kaltara, Rabu (16/10).
Di perbatasan, kata Nopid, memiliki karakter yang berbeda dengan lainnya, yaitu bagaimana dapat menunjukkan kedaulatan yang benar-benar berdaulat sehingga negara tetangga segan dengan kedaulatan yang dimiliki Indonesia, khususnya yang ada di wilayah perbatasan.
“Kita harus meyakinkan akan kedaulatan ini. Termasuk dalam hal menjunjung tinggi demokrasi,’’ ucapnya.
Demokrasi yang ada di negeri ini jangan sampai dicederai oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Meski diakui momen pelantikan menjadi ‘makanan’ bagi mereka dengan menggiring opini yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Untuk itulah mengapa persiapan sejak dini perlu dilakukan. Tujuannya agar dapat mencegah adanya upaya oknum – oknum tersebut,’’ bebernya.
“Demokrasi kita jangan sampai ternodai. Pengamanan yang baik menjadi salah satu kuncinya. Apel gabungan yang sudah dilakukan akan terus digelar setiap sebulan,’’ sambungnya.
Sebelumnya, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit memastikan kondisi di Kaltara masih tetap kondusif. Sebab, tidak ada aksi yang ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dari pantauan, semua masyarakat di Kaltara mendukung pelantikan.
“Karena kita semua sudah paham dan sudah konstitusional. Presiden kita terpilih dan melalui proses pemilihan,” ungkapnya, Selasa (15/10).
Tambah Indrajit, semua proses pemilihan telah berlangsung dengan cukup baik dan aman. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan apa yang disengketakan dalam pemilu. Dari semua proses pemilihan, akhirnya rakyat Indonesia telah memiliki pemimpin yang dipilih dari rakyat Indonesia sendiri. Untuk itu, pria berpangkat bintang satu meminta tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung proses pelantikan presiden.
“Jika ada yang tidak mendukung itu aneh. Kita semua akan bertanya hal itu. Kalau memang kita warga negara yang patuh hukum, maka harus mendukung dan tidak perlu mendukung untuk mencoba mengganggu,” bebernya.
Menurut Indrajit, semua masyarakat Kaltara sudah cerdas dalam menerima informasi dan menegaskan tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu kamtibmas jelang pelantikan presiden. Di sisi lain, Kapolda memastikan akan menindaklanjuti klaim oknum atau kumpulan orang yang berusaha menggagalkan pelantikan presiden."Semua akan ditindak polisi, tergantung pada eskalasinya," pungkasnya. (omg/ana)
