NUNUKAN – Kondisi pemerintahan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini belum stabil. Karena masih ada dua permasalahan yang masih menghantui Pemkab Nunukan, yakni permasalahan regulasi dan keuangan daerah yang belum keluar dari zona nyaman.
Bahkan di 2020 permasalah tersebut masih menghantui Kabupaten Nunukan utamanya defisit anggaran.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura mengatakan, masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah termasuk permasalahan regulasi. Ini terjadi karena kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas. Begitu juga dengan anggaran yang dimiliki pemkab.
“Memang semakin tahun semakin banyak kesulitan yang dihadapi, berbeda di tahun sebelumnya,” kata Laura.
Ia pun membandingkan APBD di pemerintahan sebelumnya mencapai Rp 1,9 triliun hingga Rp 2 triliun. Namun tahun ini APBD hanya Rp 1,3 triliun. Sehingga masih banyak kesulitan yang dihadapi.
Lebih jauh Laura mengatakan, APBD Rp 1,3 triliun sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran tersebut tidak dapat diganggu. Sehingga anggaran daerah yang tersisa dan harus digunakan selama setahun hanya Rp 800 miliar.
“Maka dari itu harus memaksimalkan pekerjaan dengan anggaran Rp 800 miliar,” ujarnya.
Di antaranya tetap menganggarkan 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, begitu pula dengan dana desa yang wajib dialokasi dan tidak dapat dihindari.
Ketiga anggaran tersebut wajib untuk diprioritaskan, selebihnya akan disesuaikan dengan kegunaan yang dipriortaskan seperti pembangunan, serta anggaran lainnya yang memang dibutuhkan. Seperti membayar gaji para tenaga honorer.
Porsi untuk tenaga honorer saat ini telah melewati batas, sehingga perlu ada solusi agar tenaga honerer dapat dialihkan ke pekerjaan lain, agar tidak membebani pemerintah daerah. Karena semakin banyak tenaga honorer, maka semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan.
Seperti diketahui, saat ini sejumlah daerah di seluruh Indonesia mengalami defisit anggaran, sebagai akibat tidak tercapainya target penerimaannya. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat untuk memotong sebagian atau menunda transfer dana perimbangan ke daerah juga turut menjadi sebab terjadinya defisit anggaran.
Pemkab Nunukan juga telah melakukan berbagai upaya dalam merasionalisasi dan efesiensi anggaran secara maksimal, sehingga Bupati pun meminta masyarakat tidak perlu panik dan pesimistis dalam menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Laura pun mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung langkah – langkah efisiensi dan rasionalisasi yang bakal diputuskan Pemkab Nunukan.
“Saya meminta kepada ASN untuk ikut menjelaskan kondisi yang kini tengah dialami Nunukan. Dan pihaknya berharap, Nunukan dapat segera keluar dari kondisi tersebut,” pungkasnya. (nal/ana)
