TANA TIDUNG - Setelah melewati tahapan panjang, akhirnya Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) anggaran Pilkda 2020 disepakati oleh Pemkab KTT bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) KTT. Kesepakatan tersebut dilaksanakan di Hotel Monaco Tarakan, Senin (14/10) malam.
Tim anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tana Tidung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KTT. Disepakati anggaran Pilkda 2020 untuk KPU Tana Tidung sebesar Rp 15,73 miliar dari yang diajukan sebelumnya Rp 20,8 miliar.
Ketua KPU KTT Hendra Wahyudi mengatakan NPHD mendesak untuk segera ditandatangani. Apalagi di Kaltara semua kabupaten sudah melakukan penandatanganan NPHD. Setelah melewati perjalanan panjang akhirnya dilakukan sesuai deadline yang diperpanjang hingga 14 Oktober 2019.
"Berapa hari lalu kami juga sudah memenuhi undangan Kemendagri untuk membahas permasalahan ini. San sesuai arahan Kemendagri maka diberi rentang waktu hingga 14 Oktober untuk melakukan penandatanganan. Dan KPU bersama Pemkab sudah melakukan penandatanganan. Kalau sampai tertunda lagi, Pemkab bisa dipanggil lagi oleh Kemendagri," kata Hendra Wahyudi.
KPU mengusulkan anggaran pilkada Rp 20,8 miliar. Namun yang disetujui Pemkab 15,73 miliar. Sedangkan Bawaslu mengusulkan Rp 8 miliar dan yang disetujui hanya Rp 3 miliar. Setelah melakukan pertemuan antara TAPD dan KPU, tidak mempunyai titik temu antara keduanya. Kemendagri akhirnya mengundang TAPD Pemkab KTT dan KPU untuk membicarakan permasalahan tersebut dan memberikan deadline hingga 14 Oktober.
"Meski anggaran yang kami usulkan mengalami kekurangan dari yang kami usulkan Rp 20,8 miliar, turun menjadi Rp 15.753.608.863 dan akhirnya NPHD ditetapkan," jelas Hendra Wahyudi, usai melakukan penandatanganan NPHD.
Ia mengakui, jika nanti anggaran tersebut kurang maka Pemkab akan menambah kekurangan tersebut sesuai dengan adendum yang ada di dalam perjanjian NPHD.
"Iya kalau kurang kami bisa minta lagi ke Pemkab, karena hanya itu kemampuan daerah jadi kami juga akan menyiasati agar anggarannya cukup. Mungkin dengan memangkas beberapa kegiatan. Hanya yang dipandang paling wajib saja akan kita laksanakan. Insya Allah Pemkab siap, karena ada termuat dalam adendum di dalam NPHD ada klosul pasal di NPHD yang menjaminkan itu dan itu juga sudah disepakati bersama," ungkapnya.
Bupati H.Undunsyah mengatakan, setelah beberapa kali pembahasan akhirnya pihaknya melakukan penandatanganan NPHD bersama KPU.
"Memang kemaren sempat beberapa kali pembahasan bersama KPU, untuk anggaran Pilkada 2020 nanti. Sejauh itu memang kita masih mengkaji besaran anggaran KPU yang diajukan ke Pemkab dari Rp 20,8 miliar akhirnya kita hanya sepakati Rp 15,73 miliar,” ungkapnya. Tambahnya dengan catatan jika nanti memang selama itu tejadi kekurangan maka Pemkab akan mengusahakan untuk memberikan tambahan. “Mengingat saat ini kita sedang difisit anggaran sehingga kesanggupan Pemkab hanya sesuai nominal tersebut," jelas Bupati.
Ia mengharapkan, semoga dengan apa yang telah disepakati bersama bisa memberikan kontribusi kepada pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Sehingga dengan anggaran tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
"Saya mengharapkan pilkada tahun depan bisa berjalan lancar damai dan dinamis, sehingga pilkada memberikan ruang damai untuk memilih kepala daerah baru yang sesuai dengan hati nurani masyarakat," harap Bupati. (*/rko/zia)
