MALINAU - Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) telah terbentuk 2017 lalu. Namun masih banyak yang belum memahami keberadaannya.
PUSPA merupakan wadah pertemuan koordinasi fundamental yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi lembaga-lembaga terkait, seperti pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Masyarakat, Media Dan Inspirator yang telah dipilih untuk menyebarluaskan dan menyukseskan program unggulan, yang di dalamnya berisi pesan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. “Semoga dengan terbentuknya PUSPA di Kabupaten Malinau, permasalahan perempuan dan anak bisa kita cari solusianya bersama-sama,” ucap Sri Prihatini Wijayanti, SH., MH yang menjabat sebagai Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini.
Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malinau, Dra. Tin Aprida, M.Si, menyatakan menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembentukan forum partisipasi publik seperti ini. Karena aspek kesetaraan gender merupakan misi Kabupaten Malinau yang ke-10, yakni “meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.”
“Dengan terbentuknya forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) di Kabupaten Malinau, maka semakin banyak pula yang berkontribusi positif bagi Kabupaten Malinau,” ujarnya.
Menurut Tin Aprida pula, urusan pemerintahan terlebih di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun perlu melibatkan semua pihak. dan setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (hms/ash)
