JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan menerima tambahan dana insentif daerah (DID) pada 2020 mendatang. Lagi-lagi karena prestasi yang diraih.

Setelah sebelumnya dipastkan menerima dana insentif sebesar Rp 49 miliar lebih, karena memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut, kemudian insentif dari Kementerian Tenaga Kerja setelah mendapatkan penghargaan terbaik I indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) untuk provinsi kategori kecil, Kaltara kembali akan mendapatkan DID. Ini setelah provinsi termuda ini, menjadi salah satu peraih penghargaan Top 45 Inovasi 2019.

“Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, bahwa kepada para peraih penghargaan Top 45 Inovasi ini akan diberikan reward berupa dana insentif, yang nantinya akan ditransfer pada 2020 mendatang,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin saat penyerahan penghargaan Top 45 Inovasi 2019 di Istana Wakil Presiden (Wapres), Selasa (15/10).

Meski demikian, lanjutnya, tidak serta merta peraih penghargaan menerima dana insentif. Masih ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan oleh BPK wajib opini WTP. Kemudian bagi pemerintah daerah, penetapan APBD-nya harus tepat waktu. dan terakhir, telah menerapkan e-government di jajaran pemerintahannnya.

Pemprov Kaltara sendiri, kemungkinan besar akan mendapatkannya. Dari syarat-syarat yang ditetapkan, semuanya telah terpenuhi. Bahkan informasi yang diperoleh DID sebagai hadiah atau reward untuk pemenang TOP 45 Inovasi ini, telah masuk dalam rencana dana transfer ke daerah 2020. Nilainya, Rp 7 miliar lebih.

Sementara itu, penyerahan penghargaan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah peraih yang memenangi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 dilakukan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Untuk pemerintah provinsi ada 5 daerah, dan salah satunya Pemprov Kaltara, yang diterima oleh Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie.

Penghargaan untuk Pemprov Kaltara diberikan atas keberhasilan inovasi Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) yang digagas dan dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sipelandukilat, merupakan program pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sistem jemput bola mendatangi langsung ke masyarakat. Utamanya kepada masyarakat yang berada di daerah yang tak terjangkau, seperti di perbatasan dan pedalaman Kaltara. Program ini sudah berjalan sejak 2017 lalu, dan dinilai berhasil. Karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, kita bersyukur atas prestasi ini. Kaltara patut berbangga, karena sebagai provinsi baru, kita mampu menunjukkan eksistensinya, sehingga bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Yang lebih membanggakan lagi, Kaltara menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut,” kata Gubernur

Apresiasi dan penghargaan, Gubernur berikan kepada jajaran Disdukcapil dan pihak-pihak terkait yang telah menciptakan inovasi ini, serta menjalankan program tersebut dengan baik. Sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. “Saya berharap, tidak sampai di sini saja. Justru penghargaan ini menjadi inspirasi untuk lebih banyak berinovasi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pun bagi OPD-OPD lainnya, supaya saling berlomba untuk berinovasi,” katanya.

Untuk diketahui, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini, terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi (lihat grafis).

Kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB sejak 2014 lalu ini, menjadi simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat.

KIPP merupakan perwujudan gerakan one agency one innovation yang digalakkan Kementerian PAN-RB. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres mengatakan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh insitusi pemerintahan dan pemda tersebut diharapkan membawa kemajuan dan meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah.

"Jadi, yang akan menyelesaikan persoalan negeri ini adalah produktivitas, dan produktivitas itu berasal dari inovasi. Sumber inovasi itu pengetahuan, inisiatif dan teknologi. Jadi, tidak ada inovasi tanpa pengetahuan, teknologi, dan kemauan," kata Wapres.

Jusuf Kalla juga berharap inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah itu dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan pemberian izin usaha dan pembangunan. "Inovasi itu tentunya penting untuk semua daerah, terutama yang masih memegang prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Padahal, sebenarnya kalau dipermudah, tentu daerah akan makmur lebih cepat dan lebih baik," tambahnya. (*/lim)

DAFTAR TOP 45 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2019

KEMENTERIAN

-     Kementerian Dalam Negeri – SUPERTAJAM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

-     Kementerian Kelautan dan Perikanan – OSS-Q (One Stop Service Quarantine)

-     Kementerian Keuangan – IdS (Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah)

-     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan)

-     Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web

-     Kementerian Luar Negeri – KBRI KL Jaman Now

-     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Sibima Konstruksi Sigap (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)

-     Kementerian Perdagangan – Suka Indonesia (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)

-     Kementerian Perindustrian – si Telmi Biam (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)

LEMBAGA

- Badan Pusat Statistik – Radar Padi (Raih Data Akurat Padi)

- Lembaga Administrasi Negara – Laboratorium Inovasi

- Kepolisian Negara Republik Indonesia – SKCK Online dan SKCK Keliling Online Polresta Sidoarjo

- BPJS Kesehatan – Insiden (Integrated System for Traffic Accident)

KABUPATEN

- Pemerintah Kabupaten Badung – BATIK (Bandung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal

- Pemerintah Kabupaten Badung – Fish GO (Penentuan Area Penangkapan Ikan)

- Pemerintah Kabupaten Banggai – Gerakan Moral PINASA (Pia Na Sampah Ala)

- Pemerintah Kabupaten Bangka – Ransel si DORA (Rangkul Calon Pendonor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah)

- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – OCe OKe (Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan)

- Pemerintah Kabupaten Bantul – SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan

- Pemerintah Kabupaten Banyumas – Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi – Banyuwangi Festival

- Pemerintah Kabupaten Bima – Sentuh Perempuan dengan Simawar (Sistem Informasi Warga)

- Pemerintah Kabupaten Bogor – Si Dalmu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)

- Pemerintah Kabupaten Brebes – Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)

- Pemerintah Kabupaten Cilacap – Balakar to Response Time (BArisan SukareLA KebaKARan menuju Response Time)

- Pemerintah Kabupaten Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan

- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul – Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting)

- Pemerintah Kabupaten Magelang – Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)

- Pemerintah Kabupaten Merauke – Simpatik (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)

- Pemerintah Kabupaten Wonosobo – Rumah Sakit Rasa Toyota

KOTA

- Pemerintah Kota Ambon – Ambon City of Music

- Pemerintah Kota Cilegon – Kader Gegana Pedes (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)

- Pemerintah Kota Cimahi – Gastrodiplomacy Cireundeu

- Pemerintah Kota Denpasar – Senyum Melia di Tubin (Sungai Elok, Nyaman untuk Masyarakat dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Sungai Tukad Bindu)

- Pemerintah Kota Makassar – Labinov Beken (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)

- Pemerintah Kota Malang – Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities)

- Pemerintah Kota Manado – Panada (Portal Analisis Data Berbasis Peta)

- Pemerintah Kota Palembang – Selfi (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)

- Pemerintah Kota Tangerang – Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa

BUMN

- PT Taspen (Persero) – Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)