Lagi, Kaltara Mendapat Hadiah Dana Insentif

- Selasa, 15 Oktober 2019 | 20:45 WIB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan menerima tambahan dana insentif daerah (DID) pada 2020 mendatang. Lagi-lagi karena prestasi yang diraih.

Setelah sebelumnya dipastkan menerima dana insentif sebesar Rp 49 miliar lebih, karena memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut, kemudian insentif dari Kementerian Tenaga Kerja setelah mendapatkan penghargaan terbaik I indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) untuk provinsi kategori kecil, Kaltara kembali akan mendapatkan DID. Ini setelah provinsi termuda ini, menjadi salah satu peraih penghargaan Top 45 Inovasi 2019.

“Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, bahwa kepada para peraih penghargaan Top 45 Inovasi ini akan diberikan reward berupa dana insentif, yang nantinya akan ditransfer pada 2020 mendatang,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin saat penyerahan penghargaan Top 45 Inovasi 2019 di Istana Wakil Presiden (Wapres), Selasa (15/10) lalu.

Meski demikian, lanjutnya, tidak serta merta peraih penghargaan menerima dana insentif. Masih ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan oleh BPK wajib opini WTP. Kemudian bagi pemerintah daerah, penetapan APBD-nya harus tepat waktu. dan terakhir, telah menerapkan e-government di jajaran pemerintahannnya.

Pemprov Kaltara sendiri, kemungkinan besar akan mendapatkannya. Dari syarat-syarat yang ditetapkan, semuanya telah terpenuhi. Bahkan informasi yang diperoleh DID sebagai hadiah atau reward untuk pemenang TOP 45 Inovasi ini, telah masuk dalam rencana dana transfer ke daerah 2020. Nilainya, Rp 7 miliar lebih.

Sementara itu, penyerahan penghargaan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah peraih yang memenangi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 dilakukan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Untuk pemerintah provinsi ada 5 daerah, dan salah satunya Pemprov Kaltara, yang diterima oleh Gubernur Dr. H. Irianto Lambrie.

Penghargaan untuk Pemprov Kaltara diberikan atas keberhasilan inovasi Sipelandukilat (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) yang digagas dan dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sipelandukilat, merupakan program pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sistem jemput bola mendatangi langsung ke masyarakat. Utamanya kepada masyarakat yang berada di daerah yang tak terjangkau, seperti di perbatasan dan pedalaman Kaltara. Program ini sudah berjalan sejak 2017 lalu, dan dinilai berhasil. Karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, kita bersyukur atas prestasi ini. Kaltara patut berbangga, karena sebagai provinsi baru, kita mampu menunjukkan eksistensinya, sehingga bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Yang lebih membanggakan lagi, Kaltara menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut,” kata Gubernur

Apresiasi dan penghargaan, Gubernur berikan kepada jajaran Disdukcapil dan pihak-pihak terkait yang telah menciptakan inovasi ini, serta menjalankan program tersebut dengan baik. Sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. “Saya berharap, tidak sampai di sini saja. Justru penghargaan ini menjadi inspirasi untuk lebih banyak berinovasi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pun bagi OPD-OPD lainnya, supaya saling berlomba untuk berinovasi,” katanya.

Untuk diketahui, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini, terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi (lihat grafis).

Kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB sejak 2014 lalu ini, menjadi simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat.

KIPP merupakan perwujudan gerakan one agency one innovation yang digalakkan Kementerian PAN-RB. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres mengatakan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh insitusi pemerintahan dan pemda tersebut diharapkan membawa kemajuan dan meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah.

"Jadi, yang akan menyelesaikan persoalan negeri ini adalah produktivitas, dan produktivitas itu berasal dari inovasi. Sumber inovasi itu pengetahuan, inisiatif dan teknologi. Jadi, tidak ada inovasi tanpa pengetahuan, teknologi, dan kemauan," kata Wapres.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X