MANAGED BY:
SABTU
23 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 15 Oktober 2019 09:12
Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN
PEMEKARAN: Tanjung Selor akan diusulkan sebagai daerah khusus untuk dimekarkan di RPJMN 2019-2024.

PROKAL.CO,  TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di provinsi ke-34 ini.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024 nanti, ia akan mengusulkan untuk dimasukkan pemekaran daerah secara terbatas di dalamnya.

“Kan pemerintah sekarang sudah menyusun desain penataan pemekaran daerah. Jadi di situ dilihat, daerah mana saja yang prioritas dimasukkan (pemekaran daerah secara terbatas, Red),” ujar Irianto kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor belum lama ini.

Jika dimasukkan di RPJMN, maka itu akan menjadi dasar hukum yang kuat sebagai program pemerintah. Namun, apakah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan itu di RPJMN atau tidak, itu akan dicek nanti. Jika itu tidak masuk di RPJMN, tentu akan sulit.

“Maksud saya terbatas itu, memang dikhususkan untuk daerah-daerah yang membutuhkan, salah satunya seperti Tanjung Selor. Karena Tanjung Selor ini kan ibu kota provinsi (Kaltara), artinya dia wajib jadi daerah otonomi kota,” sebutnya.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebutkan, untuk meningkatkan status Tanjung Selor dari kecamatan menjadi kota, pihaknya berharap seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan yang lebih aktif.

Karena Bulungan merupakan daerah induk dari CDOB Kota Tanjung Selor ini. Dalam hal ini, jika tidak ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati, tentu itu tidak bisa pemprov langsung mengambil alih.

“Tapi ini tetap jadi program kita. Kita akan dorong terus, karena memang ada pengecualian untuk daerah perbatasan, itu masih dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran,” ungkapnya.

Namun, semua itu tergantung kebijakan dari kabinet yang baru nanti. Setidaknya, ke depan usulan itu akan disampaikan kembali oleh pihaknya ke kabinet baru di pemerintah Jokowi-Ma’aruf Amin, termasuk juga ke DPR RI.

“Harapannya DPR RI bisa mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait lainnya selaku mitranya di pemerintahan, untuk mengakomodir usulan ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, persoalan CDOB itu merupakan salah satu agenda yang hingga kini masih tertunda sejak ia masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kaltara periode 2014-2019.

“Utamanya CDOB Kota Tanjung Selor yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kaltara itu harus terus diperjuangkan,” tegas Norhayati.

Namun demikian, bukan berarti empat CDOB lainnya, yakni Sebatik, Apau Kayan, Krayan, dan Bumi Dayak Perbatasan itu tidak prioritas. Melainkan, semua itu juga tetap akan diperjuangkan dan disuarakan secara bersamaan ke pemerintah pusat.

“Ini akan kita perjuangkan terus. Harapannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama CDOB ini sudah bisa terwujud atas dukungan semua pihak,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dalam hal ini, dukungan itu mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, anggota DPRD, dan termasuk juga kepala daerah serta dewan presidium dari masing-masing CDOB yang selama ini sudah terbentuk.

Salah satu tolok ukur perjuangan pembentukan CDOB itu, karena di provinsi termuda Indonesia ini masih banyak daerah yang terisolir. Bahkan, daerah yang masih terisolir itu tidak semua masuk wilayah perbatasan.

“Jadi dia masih terpencil. Nah, dengan dibentuknya CDOB ini, mudah-mudahan bisa menyamai daerah yang sudah lebih maju dari pada kita,” harapnya.

Sementara, Ketua Dewan Presidium CDOB Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie mengatakan, berkaitan dengan usulan CDOB ini, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali berkunjung ke DPRD Kaltara.

“Tujuannya untuk mengulang kembali penyampaian aspirasi masyarakat ini. Kalau sebelumnya tidak banyak pergerakan, mungkin dengan adanya anggota DPRD yang baru ini, bisa lebih membantu untuk kelancaran terbentuknya CDOB ini,” tuturnya.

Adapun item yang akan disampaikan nanti tetap sama seperti yang sebelumnya, yakni mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk terus melakukan persiapan pemekaran, baik desa, kelurahan, maupun kecamatan.

Dalam hal ini, harus disertakan laporan progresnya. Sebab, seperti yang dilihat selama ini, dukungan pembentukan CDOB Kota Tanjung Selor itu tampak tidak ada progres apa-apa, jika dilihat dari kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pihaknya juga akan membawa unsur pimpinan dan Komisi DPRD Kaltara yang membidangi permasalahan daerah otonomi daerah ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan dipercepat.

“Ada dua alasan pembentukan CDOB Tanjung Selor ini. Pertama karena alasan ibu kota provinsi dan yang kedua karena alasan untuk percepatan pemekaran wilayah dari Tanjung Selor itu sendiri,” pungkasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Jumat, 22 November 2019 12:11

Distribusi Mesin Konverter Kit Diawasi Ketat

TANJUNG SELOR –Meski sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan pendataan terhadap…

Jumat, 22 November 2019 11:40

2020, Pembangunan Fisik PLBN Dimulai

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai…

Jumat, 22 November 2019 11:34

Pembangunan Gedung LPMP Masih Terkendala Lahan

TANJUNG SELOR – Hingga kini, status lahan yang akan digunakan…

Jumat, 22 November 2019 11:31

Tiga Nelayan Indonesia Disandera Abu Sayyaf

TANJUNG SELOR – Kelompok bersenjata Abu Sayyaf kembali berulah. Kali…

Jumat, 22 November 2019 11:28

Polda Akan Bangun Gudang Senjata

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh…

Kamis, 21 November 2019 12:15

Mesin Koverter Kit Mulai Didistribusikan

TANJUNG SELOR – Jika sebelumnya, nelayan kecil yang menggunakan mesin…

Kamis, 21 November 2019 12:11

Polemik Suket, Bisa Terindikasi Maladministrasi

TANJUNG SELOR – Polemik tak berlakunya surat keterangan (suket) sebagai…

Kamis, 21 November 2019 12:07

Dua Pelamar CPNS Gugur

TANJUNG SELOR – Sejak dibukanya pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri…

Rabu, 20 November 2019 17:59

Listrik Padam 5 Jam Tanpa Pemberitahuan

TANJUNG SELOR – Warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulungan…

Rabu, 20 November 2019 17:57

Kasus Sabu 38 Kg Segera Disidangkan, Vonis Mati..??

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan kasus sabu seberat 38…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*