JAKARTA - Meski baru berusia 6 tahun, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah mampu mengungguli provinsi-provinsi lain dalam hal urusan ketenagakerjaan.
Hal ini diketahui berdasarkan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada saat penganugerahan penghargaan IPK terbaik nasional di Jakarta, Senin (14/10). Di mana Kaltara merupakan provinsi kedua dengan IPK tertinggi, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kaltara berada di atas Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang berada di posisi ketiga.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan, sesuai hasil pengukuran IPK yang sejak tahun 2017 menggunakan metodologi berbasis SDGs, dan mulai tahun ini menggunakan aplikasi berbasis web dalam situs ipk.kemnaker.go.id menunjukkan, IPK Nasional pada 2019 adalah 61,06. IPK Nasional ini meningkat 0,25 dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 60,81. Dengan IPK sebesar 61,06 maka status pembangunan ketenagakerjaan nasional masih berada pada kategori “menengah bawah”.
Secara nasional, sebutnya, hampir semua provinsi IPK-nya mengalami kenaikan. IPK tertinggi pada 2019 diraih oleh DI Yogyakarta dengan indeks sebesar 70,79. Peringkat kedua ditempati oleh Kaltara dengan indeks sebesar 69,63.
Sedangkan peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan Indeks sebesar 68,34.
“Pada 2019, jumlah provinsi dengan IPK berkategori “menengah atas” atau IPK di atas 66 juga bertambah menjadi 7 provinsi. Naik dari tahun 2018 yang berjumlah 6 provinsi. Hal ini menunjukKan pemerintah daerah sudah cukup aware (sadar) dengan pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen pencapaian tujuan SDGs,” kata Hanif.
Disebutkan, provinsi dengan IPK berstatus “menengah atas” adalah DI Yogyakarta, Kaltara, DKI Jakarta, Kalteng, Papua Barat, Kaltim, dan Kepulauan Riau. Sebaliknya jumlah provinsi IPK berstatus “rendah” berkurang dari 2 provinsi di tahun 2018 menjadi hanya 1 provinsi di tahun 2019, yakni hanya Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengaku bangga dan bersyukur, dengan melihat penilaian IPK di provinsi termuda ini yang cukup tinggi. Bahkan sebagai tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta.
“Pertama saya apresiasi kepada jajaran OPD yang menangani ketenagakerjaan di Kaltara. Saya juga berterima kasih kepada para pelaku usaha, pelaku industri yang selama ini telah menjalankan fungsinya dengan baik. Terutama dalam memberikan perhatian kepada para tenaga kerja. Dan yang terutama lagi, terima kasih kepada asosiasi pekerja, serikat pekerja dan seluruh stakeholder lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Kaltara. Semua ini berhasil karena koordinasi, sinergi dan komunikasi yang terus berjalan dengan baik,” kata Gubernur.
Mengutip sambutan Menteri Ketenagakerjaan, kata Gubernur, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Yaitu mengenai tantangan ke depan di bidang ketenagakerjaan.
Di era digital seperti sekarang, di mana perubahan teknologi yang begitu cepat, dituntut adanya inovasi dan gerak cepat. Di antaranya, dengan melakukan pengembangan digital skill (keterampilan digital) bagi para generasi muda, kemudian meningkatkan industri kreatif dan industri digital.
“Di era sekarang telah terjadi disrupsi, atau perubahan industri dari berbagai bidang. Hal ini memengaruhi dalam bidang ketenagakerjaan. Contoh, kalau orang menganggap Bluebird sebagai pengusaha taksi kaya, wajar. Karena memiliki ribuan taksi. Tapi pengusaha taksi yang terkaya sekarang adalah Uber. Uniknya Uber tidak memiliki taksi. Begitu pun dengan perusahaan media, orang melihat CNN, Fox News sebagai media kaya, wajar, ada produknya. Tapi ternyata perusahaan media yang terkaya sekarang adalah Facebook. Dan Facebook tidak punya wartawan. Itulah contoh perubahan industri yang begitu jauh berbeda. Ini harus kita sikapi, kita siapkan,” kata Gubernur mengutip arahan Menteri Tenaga Kerja. (*/lim)
