TARAKAN – Persoalan yang dihadapi Tarakan saat ini terbilang cukup banyak. Di antaranya persoalan krisis air, penataan kota, penanganan kawasan kumuh, ledakan penduduk dan ancaman kepadatan lalu lintas. Untuk bisa mengurai persoalan tersebut, pemerintah perlu kerja sama dari berbagai pihak.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tarakan dr. Khairul M.Kes, bahwa dari sekian banyak masalah yang dihadapi pemerintah, tentunya memerlukan kolaborasi dari pemerintah pusat dalam menanggani beberapa permasalahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan, terbatasnya APBD tentunya menjadi kendala utama pemerintah kota (pemkot) dalam menuntaskan berbagai persoalan yang ada.
"Hari ini kami (kemarin) melakukan sosialisasi dan lokakarya program Kotaku. Persiapan menyusun strategi pelaksanaan dan kolaborasi terhadap berbagai permasalahan daerah, yang membutuhkan anggaran besar. Kami meminta bantuan pemerintah pusat agar tetap dapat menjalankan semua strategi kebijakan," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khairul, semakin besarnya ledakan penduduk kota, menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjalankan beberapa upaya pada kebijakan strategi daerah (jakstrada). Salah satunya ialah masalah padatnya lalu lintas.
Semakin bertambahnya penduduk diikuti dengan meningkatnya jumlah bangunan yang ada. Tentunya dengan semakin banyaknya bangunan di Kota Tarakan, akan menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan penataan kota.
"Penduduk terus bertambah, sementara kota kita ini tidak mungkin dilebarin lagi. Oleh karena itu harus ada pemikiran antisipasi terhadap 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Ini memang butuh biaya besar, termasuk juga untuk mengurangi pertumbuhan bangunan ke laut sekaligus menata kawasan pantai," tutur lelaki yang akrab disapa Pak Dokter ini.
Tak hanya itu, banyaknya permasalahan kota Tarakan saat ini, membuat pemerintah cukup kesulitan dalam menyeselaikannya sendiri. Sehingga menurutnya, Pemkot Tarakan memerlukan sinergitas pemerintah pusat dalam menanggani permasalahan tersebut khususnya melalui anggaran.
"Ini kan program jangka panjang tapi harus ada yang memulai perencanaannya. Jika hanya mengandalkan APBD kota, pasti tidak mungkin. Jadi itu salah satu usulan kami, akan kami usulkan kembali ke pusat pada tahun 2021. Sebab untuk tahun depan sudah tidak mempuni waktunya," jelasnya.
Namun, untuk mengantisipasi semakin sulitnya penataan kota di Tarakan, saat ini pihaknya akan terfokus pada kawasan yang belum terdapat banyak bangunan. Dengan begitu, dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi dikemudian hari.
"Untuk saat ini yang memerlukan pengembangan adalah Tarakan Utara dan Timur. Karena di sana masih banyak wilayah yang kosong. Kalau Tarakan Barat dan tengah kan sudah cukup sulit karena bangunan bertambah sehingga membuat lingkungannya terlihat kumuh khususnya kawasan pesisir," ucapnya.
Menurutnya, selain permasalahan pemukiman kumuh dan air bersih, Tarakan juga memiliki masalah baru ialah ancaman kepadatan lalu lintas. Saat ini kemacetan sudah terjadi pada momen tertentu. Sehingga jika penataan kota tidak dilaksanakan sejak dini maka hal tersebut dapat semakin parah.
