MANAGED BY:
JUMAT
29 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 10 Oktober 2019 09:01
PTSL Tak Akomodir di Lahan WKP dan Hutan Lindung
DISKUSI: Ketua Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin memberikan penjelasan saat diseminasi hasil akhir rapid assessment pada implementasi SKB 3 menteri pada pembiayaan PTSL, Rabu (9/10).

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemeritah Kota Tarakan menegaskan masyarakat yang tinggal di lokasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan hutan lindung tidak berhak mendapatkan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M. Kes mengatakan, pada dasarnya persoalan WKP dan hutan lindung bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan. Sehingga pihaknya tidak dapat melakukan revisi terhadap kawasan hutan kota yang memang masih masuk di kawasan pemerintah Kota Tarakan.

“Tapi tetap saja yang WKP tetap WKP, hutan lindung ya tetap hutan lindung,” tegas Khairul kepada Radar Tarakan.

Tinggalnya masyarakat di kawasan hutan lindung dan WKP menurut Khairul merupakan implementasi kehidupan masyarakat. Meski tinggal di kawasan tersebut, namun secara legal masyarakat tidak dapat mengajukan izin membangun, sertifikasi termasuk PTSL.

“Legalitasnya, itu (WKP dan hutan lindung, Red) merupakan tanah negara, sehingga tidak mungkin,” jelasnya.

Disinggung terkait hutan kota, Khairul menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki hak, sebab secara eksisting masyarakat telah hidup selama berpuluh-puluh tahun di lokasi tersebut untuk bercocok tanam. Hal inilah yang menjadi permasalahan pihaknya.

Melalui revisi RT dan RW yang telah diajukan pihaknya kepada Gubernur yang kemudian diteruskan ke pusat, Khairul menyatakan tentang pengalih fungsi status lahan tersebut. Menurutnya, hal ini tidak akan membuat status ukuran hutan kota menjadi berkurang, sebab pemda memiliki lahan secara legal dan tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga inilah yang difungsikan pihaknya sebagai hutan kota.

“Luas hutan kota sebesar 30 persen itu tetap kami pertahankan,” tuturnya.

Pada dasarnya, lahan WKP bukanlah milik Pertamina, namun aset negara yang dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan, sehingga status Pertamina merupakan penyewa tanah negara. Melalui hal tersebut, Khairul mengharapkan adanya alih status lahan menjadi milik Pemkot, hal ini sudah dibahas sejak Wali Kota Tarakan yang pertama, dr. Jusuf SK sampai saat ini. Namun hingga kini pelaksanaan rapat tidak dapat dilakukan.

“Negara saja susah, apalagi sama masyarakat. Jadi ini agak repot. Exsistingnya memang dimiliki, tapi secara legal ya agak sulit, kami saja sesama negara sulit, apalagi sama masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), Ibramsyah Amiruddin mengatakan, awalnya pihaknya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pembuatan PTSL. Namun dengan sosialisasi dan kunjungan lapangan, tidak ada lagi masyarakat yang mengadu soal PTSL.

Saat ini dikatakan Ibram, Ombudsman sedang meneliti PTSL dikarenakan adanya aduan Tarakan dan Nunukan, namun karena adanya pembinaan yang bersangkutan menginginkan adanya pengembalian dana.

“Karena ada aduan, mereka berpatokan pada SKB plus Perwali. Sebenarnya temuan kita dengan Tarakan sudah tidak ada, hanya salah mempersepsikan. Sebenarnya dalam SKB tidak melibatkan RT, dan lebih banyak di lurah, sementara ada oknum lurah kalau ada yang mau mendaftar, diserahkan kepada RT, jadi RT-nya nggak dikasih biaya. Sebenarnya niatnya bagus, tapi ini untuk personel di lapangan, sebagian masyarakat ada yang paham, tapi karena komunikasi dengan masyarakat yang tidak pas,” bebernya.

Dikatakan Ibram, permasalahan PTSL ini tak hanya berdampak di Tarakan dan Nunukan saja. Pihaknya ingin memperbaiki sistem sumber daya manusia dalam pembinaan, sebab ini merupakan program nasional. Pada dasarnya masyarakat ingin gratis, dengan membayar Rp 250 ribu pembayaran materai.

“Ternyata ada terjadi lagi, tidak boleh diberikan satu tiket kalau pajak pembiayaan belum diselesaikan. Yang lebih parah kenaikan pajaknya lebih tinggi, dari Rp 100.000 menjadi Rp 3 juta. Makanya kami mengusulkan agar diberikan 0 rupiah selama orang mengurus PTSL, ini beban masyarakat loh juga. Sebenarnya temuan masalah ini bukan menjadi temuan kasus, tapi perbaikan,” ujarnya. (shy/eza)


BACA JUGA

Kamis, 28 Mei 2020 18:34

Mendagri: Pilkada Serentak Dimajukan

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian memastikan pemilihan…

Kamis, 28 Mei 2020 14:48

PN Tarakan Masih Lakukan Sidang Secara Virtual

TARAKAN - Semenjak pandemi Coronavirus disease (Covid-19) dan Kota Tarakan…

Kamis, 28 Mei 2020 14:23

Sejak Ada Covid-19, Volume Sampah Berkurang

tarakan — Volume sampah  biasanya terus meningkat, apalagi saat hari…

Kamis, 28 Mei 2020 14:20

Pengolahan Higienis, Pesan Langsung Antar

Tarakan - Depot air minum merupakan salah satu usaha industri…

Kamis, 28 Mei 2020 12:07

Penerbangan di Tarakan Tak Otomatis Normal

Tanggal 1 Juni merupakan masa terakhir berlakunya pembatasan transportasi udara…

Kamis, 28 Mei 2020 12:01

Di Tarakan, Berlakukan New Normal atau Gelombang Kedua

MENJADI salah satu daerah yang dinyatakan siap memberlakukan protokol new…

Rabu, 27 Mei 2020 13:43

Usai Lebaran, Razia PSBB Tetap Lakukan

Tarakan –  Dengan adanya perpanjangan waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar…

Rabu, 27 Mei 2020 13:38

Udin Tetap Optimistis Berpasangan dengan Yansen

TARAKAN - Bursa pilgub Kaltara nampaknya akan memasuki babak baru…

Rabu, 27 Mei 2020 13:33

Rencana Ingin Silaturahmi, Sampan Justru Terbalik

TARAKAN – Kecelakaan kapal jenis sampan dengan muatan 2 orang…

Selasa, 26 Mei 2020 10:06

66 Narapidana Menunggu Remisi Susulan

TARAKAN - Tidak semua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers