TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan hingga ke wilayah pedalaman yang terpencil dan sangat terpencil.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara), Usman mengatakan, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah kabupaten/kota, ada 25 wilayah di Kaltara yang ditetapkan tergolong sebagai daerah terpencil dan sangat terpencil.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melengkapi alkes (alat kesehatan) di fasilitas layanan kesehatannya. Termasuk SDM-nya juga harus disiapkan,” ujar Usman kepada Radar Kaltara pada acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (8/10).
Tapi, untuk peningkatan SDM di wilayah terpencil dan sangat terpencil itu dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing daerah. Adapun dari pemerintah provinsi (pemprov) membantu untuk penyediaan sarana dan prasarananya.
“Apakah itu nanti lewat DAK (dana alokasi khusus) atau seperti apa, itu akan kita fasilitasi. Sementara untuk masalah izin dan lain sebagainya, itu diurus dari daerah masing-masing,” sebut Usman.
Dalam hal ini, daerah yang bersangkutan dapat mengusulkan untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanannya, apakah itu berbentuk pembangunan puskesmas atau usulan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi mereka meng-input apa yang diusulkan melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Kemudian nanti kami dari provinsi membantu memfasilitasi,” sebutnya.
Tentunya itu dilakukan dengan menyiapkan data dukung yang dibutuhkan. Artinya, tetap akan diverifikasi terlebihdahulu apakah betul puskesmas yang bersangkutan membutuhkan alkes sesuai dengan yang diusulkan atau tidak.
“Saat ini sudah ada beberapa daerah terpencil dan sangat terpencil yang sudah di-input usulan sarana dan prasarananya. Tapi tidak langsung terpenuhi secara keseluruhan, melainkan secara bertahap,” bebernya.
Pastinya, pemerintah dan pemerintah daerah akan terus mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara maksimal, khususnya di wilayah provinsi termuda Indonesia ini.
“Bahkan melalui layanan jemput pasien tidak mampu, yang utama kita lihat itu kondisi penyakitnya, jika sudah gawat darurat, kita tidak melihat lagi administrasinya, tapi kita tolong dulu,” sebutnya.
Sementara, Direktur RSUD Tarakan, dr. Muhammad Hasby Hasyim menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya mengenai kondisi geografis.
“Di sini tidak semua daerah dapat kami jangkau secara maksimal. Sejauh ini, RSUD Tarakan baru mengakses masyarakat Tarakan yang dapat diakses lewat darat,” sebutnya.
Tapi, untuk layanan darurat, pihaknya tidak tanya biaya dulu, tapi layanan dulu. Hanya saja, ada permasalahan di pihak RSUD terkait dengan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Pastinya kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam hal memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. (iwk/udn)
