MANAGED BY:
MINGGU
26 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 08 Oktober 2019 09:25
Tangkal Isu SARA di Pilkada 2020, Ini yang Dilakukan
Irianto Lambrie

PROKAL.CO,  TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menangkal isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, untuk menyikapi hal itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menajdi salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Kaltara.

“Karena agama itu sering digunakan menajdi isu untuk tujuan politik. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara lainnya,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebutkan, perbuatan itu tidak baik. Sebab, berpotensi menjadi konflik yang berbahaya dan bisa menimbulkan perselisihan seperti yang terjadi di Suriah, Afghanistan, dan Irak.

“Ini harus kita cegah. FKUB di sini dibentuk dengan tujuan berperan menjalankan tiga prinsip kerukunan, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar ekstra umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah,” sebutnya.

Namun untuk di Kaltara, sudah diakui menjadi daerah yang rukun dan aman. Salah satunya ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Kaltara ditetapkan sebagai provinsi terbaik, aman dan damai.

Oleh karena itu, Irianto berharap hasil yang sudah didapatkan pada pileg dan pilpres 2019 itu dapat dijadikan pelajaran dan dipertahankan. Serta jika perlu lebih ditingkatkan lagi pada pelaksanaan pilkada 2020 mendatang.

“Termasuk jangan sampai ada pihak-pihak, termasuk para calon dan tim sukses yang memanfaatkan isu agama untuk dimasukkan ke persoalan politik. Jika itu terjadi, maka saya selaku Gubernur pasti akan bersikap,” imbuhnya.

Jika dinilai melanggar hukum, maka persoalan itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Dalam hal ini, pihaknya tidak ingin mengambil risiko yang dinilai sangat membahayakan kehidupan bernegara.

“Intinya kita berupaya supaya pembangunan yang sudah kita lakukan dan capai selama ini akan tetap terjaga, serta kondisi wilayah kita tetap aman dan kondusif,” tegasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers