TANJUNG SELOR – Dianggap tak transparan dalam menentukan pemilihan dan penempatan pedagang di setiap lapak dan kios di Pasar Presiden Tanjung Selor, dmembuat sejumlah pedagang mengaku geram.
Hingga akhirnya mereka secara langsung datang ke Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Bulungan.
Dari pantauan awak media Radar Kaltara di lapangan. Selain pedagang, turut hadir wakil rakyat. Setidaknya lebih dari 10 pedagang secara langsung datang untuk meminta penjelasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Meski, tak semua pedagang dapat ditampung ke dalam ruang yang memang terbilang cukup sempit. Yakni, secara langsung di ruang Kepala Disperindagkop dan UKM, Ajer Supriyono. Namun, dari pertemuan itu diketahui cukup alot dalam menemukan sebuah solusi.
Pasalnya, cukup banyaknya permasalahan yang dilontarkan dari setiap pedagang. Mulai dari mereka yang tak mendapatkan satu pun lapak dan kios. Padahal, merupakan pedagang lama di pasar yang rencana akan direnovasi. Hingga ada pedagang yang merasa tercurangi dari hasil undian dan lain sebagainya.
H. Rusman salah seorang pedagang yang tak mendapatkan lapak ataupun kios di Pasar Presiden mengungkapkan rasa cukup herannya. Mengingat, sebelumnya di pasar lama setidaknya memiliki sebanyak 7 meja. Dan diklaim semuanya memiliki surat resmi.
“Saya ini orang lama di pasar. Saya punya 7 meja lengkap dengan surat. Yang saya pertanyakan, kenapa orang baru dapat tempat sedangkan saya tidak,” ungkapnya saat diminta menjelaskan permasalahan yang dialaminya dalam pertemuan tersebut.
Sementara, Halimah pedagang lainnya dalam hal ini justru menuntut adanya sebuah hak dan keadilan. Utamanya, soal transparansi dalam sistem pengelolaan di Pasar Presiden. Sehingga ke depannya tidak sampai terjadi permasalahan serupa yang ibarat akan terus berlarut hingga nanti.
“Kami mewakili pedagang lainnya menuntut hak akan keadilan dan transparansi pengelolaan pasar,” ungkapnya.
Alhasil, pasca masing–masing pedagang lainnya melontarkan segala keluh kesahnya, akhirnya pembahasan berlangsung cukup lama. Saat itu pun, nada suara cukup tinggi pun sempat terlontar dari para pedagang. Meski, saat itu dapat diatasi secara bijak oleh OPD terkait. Yakni, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi keluh kesahnya sembari memberikan sebuah solusi.
Meski, dari pantauan awak media kembali, dari pembahasan akan segala keluh kesahnya itu. Yaitu menurut padangan Diseperindagkop dan UKM sejauh ini dalam prosesnya diklaim berjalan cukup baik.
Itu dapat dilihat sudah cukup banyaknya pedagang yang menjajakan barang dagangannya. Ini sebagaimana pasar pada umumnya. Kemudian, transaksi antara penjual dan pembeli pun berjalan.
Ya, meski tak ditampiknya juga bahwa sejauh ini belum secara keseluruhan pedagang dapat terpenuhi segala keinginannya. Namun, Disperindagkop dan UKM akan terus melakukan pembenahan dari segala saran dan masukan yang diterimanya saat ini.
“Saya respons baik dari pedagang yang secara langsung datang ke sini. Tapi, saya meminta pedagang untuk menyadari akan batas jumlah kios dan los di Pasar Presiden itu,” ungkap Kepala Diseperindagkop dan UKM Bulungan, Ajer Supriyono kepada awak media usai menggelar pertemuan dengan para pedagang dan wakil rakyat.
