MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 08 Oktober 2019 09:17
Pedagang ‘Seruduk’ Kantor Disperindagkop

Penentuan Lapak dan Kios Pasar Presiden Dikeluhkan

DIKELUHKAN: Pasar Presiden di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor dikeluhkan para pedagang. DPRD Bulungan beri deadline sepekan untuk dapat menyelesaikannya

PROKAL.CO,  

TANJUNG SELOR – Dianggap tak transparan dalam menentukan pemilihan dan penempatan pedagang di setiap lapak dan kios di Pasar Presiden Tanjung Selor, dmembuat sejumlah pedagang mengaku geram.

Hingga akhirnya mereka secara langsung datang ke Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Bulungan.

Dari pantauan awak media Radar Kaltara di lapangan. Selain pedagang, turut hadir wakil rakyat. Setidaknya lebih dari 10 pedagang secara langsung datang untuk meminta penjelasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Meski, tak semua pedagang dapat ditampung ke dalam ruang yang memang terbilang cukup sempit. Yakni, secara langsung di ruang Kepala Disperindagkop dan UKM, Ajer Supriyono. Namun, dari pertemuan itu diketahui cukup alot dalam menemukan sebuah solusi.

Pasalnya, cukup banyaknya permasalahan yang dilontarkan dari setiap pedagang. Mulai dari mereka yang tak mendapatkan satu pun lapak dan kios. Padahal, merupakan pedagang lama di pasar yang rencana akan direnovasi. Hingga ada pedagang yang merasa tercurangi dari hasil undian dan lain sebagainya.

H. Rusman salah seorang pedagang yang tak mendapatkan lapak ataupun kios di Pasar Presiden mengungkapkan rasa cukup herannya. Mengingat, sebelumnya di pasar lama setidaknya memiliki sebanyak 7 meja. Dan diklaim semuanya memiliki surat resmi.

“Saya ini orang lama di pasar. Saya punya 7 meja lengkap dengan surat. Yang saya pertanyakan, kenapa orang baru dapat tempat sedangkan saya tidak,” ungkapnya saat diminta menjelaskan permasalahan yang dialaminya dalam pertemuan tersebut.

Sementara, Halimah pedagang lainnya dalam hal ini justru menuntut adanya sebuah hak dan keadilan. Utamanya, soal transparansi dalam sistem pengelolaan di Pasar Presiden. Sehingga ke depannya tidak sampai terjadi permasalahan serupa yang ibarat akan terus berlarut hingga nanti.

“Kami mewakili pedagang lainnya menuntut hak akan keadilan dan transparansi pengelolaan pasar,” ungkapnya.

Alhasil, pasca masing–masing pedagang lainnya melontarkan segala keluh kesahnya, akhirnya pembahasan berlangsung cukup lama. Saat itu pun, nada suara cukup tinggi pun sempat terlontar dari para pedagang. Meski, saat itu dapat diatasi secara bijak oleh OPD terkait. Yakni, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi keluh kesahnya sembari memberikan sebuah solusi.

Meski, dari pantauan awak media kembali, dari pembahasan akan segala keluh kesahnya itu. Yaitu menurut padangan Diseperindagkop dan UKM sejauh ini dalam prosesnya diklaim berjalan cukup baik.

Itu dapat dilihat sudah cukup banyaknya pedagang yang menjajakan barang dagangannya. Ini sebagaimana pasar pada umumnya. Kemudian, transaksi antara penjual dan pembeli pun berjalan.

Ya, meski tak ditampiknya juga bahwa sejauh ini belum secara keseluruhan pedagang dapat terpenuhi segala keinginannya. Namun, Disperindagkop dan UKM akan terus melakukan pembenahan dari segala saran dan masukan yang diterimanya saat ini.

“Saya respons baik dari pedagang yang secara langsung datang ke sini. Tapi, saya meminta pedagang untuk menyadari akan batas jumlah kios dan los di Pasar Presiden itu,” ungkap Kepala Diseperindagkop dan UKM Bulungan, Ajer Supriyono kepada awak media usai menggelar pertemuan dengan para pedagang dan wakil rakyat.

Disinggung terkait adanya permasalahan dalam proses pemilihan dan penempatan pedagang, Ajer sapaan akrabnya menjelaskan bahwa semua itu sudah ada tim yang dibentuk dan mengurusnya.Pihaknya mengaku hanya tinggal menyetujuinya apa yang memang menjadi hasil.

“Tapi, dengan adanya permasalahan ini, nanti akan kami cek kembali di lapangan. Meski, memang soal urusan seperti ini buntutnya ada permasalahan. Saya paham itu, karena memang banyak kepala yang diurus,” katanya.

“Namun, tetap sejauh ini kami prioritaskan orang yang benar-benar sebagai pedagang yang menempatinya. Sehingga alur perekonomian dapat berputar dengan baik di dalam pasar itu,” sambungnya.

Disinggung kembali apakah akan menarik atau membatalkan para pedagang yang saat ini sudah menempati, pihaknya mengaku bahwa itu tidak mungkin terjadi untuk menarik kembali. Sebab, menurutnya itu justru menimbulkan permasalahan yang lebih sulit lagi.

“Paling nanti akan dilihat lebih jauh tentang orang–orang atau pedagang di dalamnya. Yang jelas, kita akan memprioritaskan pedagang yang memang masuk dalam kategori,” ucapnya.

Ditambahkannya juga, munculnya permasalahan ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) olehnya. Namun, yang perlu diketahui bahwa pasar itu itu diperuntukkan bagi pedagang memiliki ekonomi tinggi. “Asas pemerataanlah. Itulah mengapa saat itu dilakukan pendataan ulang. Tujuannya, agar tak ada sistem sewa berlaku di lapak dan kios itu,” jelasnya.

 

Legislatis Beri Deadline Sepekan

Sementaradari pandangan legislatif sendiri mengenai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di lapangan antar pedagang dan Disperindagkop dan UKM Bulungan, perlu dilakukan pembahasan internal OPD terkait.

Menurut Rozana Bin Serang, Anggota DPRD Bulungan bahwa Disperindagkop dan UKM Bulungan harus segera mengadakan rapat internal. Tujuannya, yaitu untuk membahas lebih jauh dari apa yang sudah terlontar dari para pedagang. Apakah memang di lapangan kondisi riil demikian. Ataupun ada terjadi kesalahpahaman dan lainnya.

“Ini PR (pekerjaan rumah) buat mereka (Disperindagkop dan UKM). Mereka harus mampu menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya kepada awak media yang saat itu bersama para pedagang ‘seruduk’ Kantor Disperindagkop dan UKM Bulungan.

Ditanya apakah ada deadline khusus darinya, Rozana sapaan akrabnya menyebutkan bahwa dari hasil pembahasan itu setidaknya dalam waktu sepekan harus selesai. Atau misal bisa lebih dipercepat lagi agar tak berlarut-larut. “Tapi, untuk saat ini setidaknya mereka segera berembuk dahulu. Saya yakin nanti akan membuahkan hasil yang baik,” ujarnya.

Lanjutnya, setidaknya OPD itu dapat turun ke lapangan secara langsung untuk melihat kondisi riil. Sehingga tak hanya menunggu data dari bawah. Namun, sembari melakukan pemeriksaan secara langsung. Atau istilahnya inspeksi mendadak (sidak). Jadi, tahu apakah laporan yang diterimanya benar dan tidaknya.

“Intinya, saya maunya ke depan semuanya dapat berjalan dengan aman, damai dan tertib. Jangan ada ada keributan,” pintanya.

Lebih jauh dikatakan, dari hasil penjelasan yang terlontar dari Disperindagkop dan UKM. Menurutnya kembali bahwa sebagian pedagang ada yang merasa puas. Karena memang saat itu mereka langsung komunikasikan ke tingkat bawah akan segala keluh kesahnya.

“Seperti mereka yang tak memiliki lapak dan kios. Yang mana, mereka diupayakan akan mendapatkannya. Ini menjadi kabar yang baik tentunya,” ucapnya.

Namun, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat pun bisa legowo. Atau menerima dari apa yang menjadi keputusan dalam pembahasannya itu. Mengingat, tidak semua keinginan dapat dipenuhi lantaran keterbatasan lapak dan kios di Pasar Presiden tersebut. “Yang penting dapat tempat. Tidak bisa sesuai keinginan,” jelasnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Rabu, 16 Oktober 2019 11:21

Bangunan Kantor Difasilitasi Pemkab Bulungan

 KANTOR Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulungan beserta Panitia Pengawas…

Rabu, 16 Oktober 2019 11:04

Kacabjari Menunggu Penyerahan dari Pemkab KTT

 TANJUNG SELOR - Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bulungan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:54

INGAT..!! Semua Speedboat Harus Dilengkapi Pintu Darurat

 TANJUNG SELOR – Langkah tegas dilakukan pihak Dinas Perhubungan (Dishub)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:41

Kabupaten/Kota ‘Disuntik’ Dana Rp 29 Miliar

 TANJUNG SELOR – Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor pendukung…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:31

BPPRD Raup Rp 311 Miliar dari Pajak Daerah

 TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:18

Kembalikan Berkas,Sigit Optimistis Didukung Partai

 TANJUNG SELOR - Waktu pengembalian berkas pendaftaran bakal calon (balon)…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:25

NPHD Disepakati, Anggaran KPU Naik Rp 1 M

 TANJUNG SELOR – Setelah melakukan pembahasan yang cukup alot, akhirnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:19

Petani Keluhkan Harga TBS Kelapa Sawit

 TANJUNG SELOR – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:12

Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

 TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:03

Pinjam dan Baca Buku Menggunakan Ujung Jari

 JIKA sebelumnya masyarakat yang ingin membaca buku itu harus datang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*