TANJUNG SELOR – Jika tak ada aral, Oktober tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara serentak se-Indonesia.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan rekrutmen abdi negara itu. Bahkan usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sudah terverifikasi dan masuk database.
“Kita tunggu saja, mungkin di kabinet baru nanti. Jadi sekarang kita sabar saja dulu,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor.
Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini, untuk sementara pihaknya hanya tinggal menunggu berapa formasi yang diberikan Kemenpan-RB kepada Pemprov Kaltara. Sementara untuk persiapan sudah tidak ada masalah. “Persiapan kita sudah matang. Jadi, tinggal jalan saja jika sudah dibuka,” sebut irianto.
Disinggung soal kesiapan anggaran, Irianto menyebutkan anggaran itu tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyikapi persoalan kebutuhan anggaran tersebut.
Jika anggaran belum tersedia di batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka dapat dilakukan revisi jika memang anggaran tersebut sangat dibutuhkan. Bahkan, jika revisi tidak cukup, pihaknya bisa membuat surat ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Itu (surat ke DPRD, Red) untuk meminta persetujuan mendahului anggaran. Setelah itu, baru nanti dianggarkan di perubahan atau di anggaran tahun berikutnya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan,” bebernya.
Irianto menegaskan, yang terpenting dan harus diperhatikan, jangan berpikir tidak bisa jalan jika tidak ada anggaran. Artinya, keterbatasan anggaran yang dimiliki itu jangat selalu dikeluhkan, tapi harus berpikir untuk cari solusi.
“Jika begitu, artinya kita tidak kerja dan tidak menggunakan akal dan pikiran kita dengan baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” sebut mantan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara pertama ini.
Pastinya, untuk kebiasaan mengeluh tidak ada anggaran, itu harus ditinggalkan. Sebab, jika itu dijadikan budaya, maka itu bisa menghambat pembangunan di provinsi termuda Indonesia ini untuk menjadi lebih baik.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Waluya mengatakan, untuk menyikapi kebutuhan anggaran tersebut, maka tahun 2020 pihaknya harus mengusulkan anggaran ganda.
“Kita itu setiap tahun pasti mengusulkan anggaran untuk rekrutmen CPNS. Nah, untuk tahun ini kita sudah siapkan anggarannya, tapi dengan kondisi ini, pasti tidak kita gunakan semua, karena pelaksanaannya sampai tahun depan,” ujarnya.
Saat ini, anggaran sudah disiapkan sekitar Rp 700 juta. Anggaran tersebut hanya untuk penyelenggaraan mulai awal hingga akhir, bukan untuk penggajian CPNS setelah diterima. Tapi, anggaran yang ada ini diperkirakan tidak akan digunakan semuanya.
“Kan untuk pelaksanaan itu banyaknya di tahun 2020. Makanya perlu dianggarkan kembali untuk pelaksanaannya tahun depan,” katanya.
Ia memperkirakan, untuk anggaran yang ada saat ini paling hanya termanfaatkan sekitar 30 persen. Karena, meskipun pihaknya harus melakukan konsultasi ke pusat terkait hal itu, tapi untuk pelaksanaan tahun ini hanya pendaftaran.
