MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 07 Oktober 2019 09:43
Minta Masyarakat Aktif Awasi Pelayanan Publik
PENGAWASAN: Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Mencegah terjadinya pelanggaran publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan.

Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, dalam proses pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Ombudsman saja. Oleh karena itu diharapkan masyarakat juga turut terlibat melakukan pengawasan.

“Kalau senam sehat Ombudsman hari ini (kemarin, Red) merupakan salah satu bentuk program nasional. Jadi seluruh Indonesia itu punya program partisipasi masyarakat (parmas),” ungkapnya kepada Radar Kaltara, kemarin (5/10).

Parmas ini dalam bentuk diskusi dan Training of Trainer (TOT). Hal itu dilakukan sebagai upaya pendekatan Ombudsman dengan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Kita ini lembaga negara yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Tapi masyarakat juga harus turut aktif melakukan pengawasan terkait pelayanan publik,” kata Ibramsyah.

Sesuai Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2009, pelaksana itu yang menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu jangan alergi ketika ada masyarakat ataupun konsumen yang memberikan masukan. Karena begini, pelayanan itu tidak semuanya bisa berjalan secara prima, semua itu tergantung dari individu yang memberikan pelayanan.

“Jadi ada kewajiban si konsumen atau masyarakat yang berkaitan dengan prosedur, biaya dan SOP wajib diketahui masyarakat,” sebutnya.

Oleh karena itu, pejabat yang bertugas harus mengerti hal itu, bukan hanya bisa menerima berkas saja. “Kita itu berharap Ombudsman itu bisa bersama-sama masyarakat melakukan pengawasan pelayanan publik,” harapnya.

Apalagi sejauh ini, Ombudsman baru dua tahun terbentuk di Kaltara. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi ke masyarakat. “Sekarang ini orang masih asing untuk melapor ke Ombudsman,” bebernya.

Padahal selama ini untuk pelaporan, tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan identitas pelaporan juga bisa ditutupi. Ke depan, kata Ibramsyah, kegiatan parmas bisa saja di kabupaten/kota lainnya di Kaltara

“Kita akan melihat spotnya. Sebenarnya semua itu tergantung dari indikator laporan masyarakat, jadi tahun depan bisa di Malinau. Dan semua itu juga tergantung dari anggaran di pusat,” sebutnya.

Sebab, sumber anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Ombudsman dari APBN, dan dapat dipahami bahwa anggaran di APBN juga sangat terbatas. Tetapi anggaran itu jangan dipukul rata. “Di Kaltara ini geografisnya berbeda dengan di Jawa. Tapi berapapun dana yang kita terima akan tetap kita optimalkan,” bebernya.

Sebagai informasi, tahun ini Ombudsman telah menerima sebanyak 21 laporan. Dari jumlah itu, laporan banyak yang berkaitan dengan penundaan berlarut-larut. Laporan tertinggi sejauh ini ada di BPN.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2018, memang laporan yang diterima mengalami penurunan. Sebenarnya kasus banyak, hanya saja saat ini masih banyak dari masyarakat yang belum berani melapor,” bebernya.

Padahal pelaporan ke Ombudsman itu tidak harus fisik, melalui email ataupun WhatsApp pun tidak menjadi masalah, sepanjang identitas ada dan kronologisnya jelas. “Jadi kita minta masyarakat itu aktif. Sekarang ini pemeriksa kita hanya ada enam orang, kalau semua itu mengakomodasi seluruh Kaltara tentu akan sulit. Selain masyarakat, wartawan juga dituntut untuk aktif mengawasi pelayanan publik,” tambahnya mengakhiri. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:36

Dalami Karhutla, Polda Kerahkan Tim Ahli

 TANJUNG SELOR – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:29

Pertamina Klaim Suplai LPG Tak Terganggu

PT. Pertamina mengklaim insiden kecelakaan tunggal truk pengangkut liquefied petroleum…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

TNI Perbatasan Siap Jaga Kondusifitas

 TANJUNG SELOR – Pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:47

BBP2TP Terapkan Teknologi 4.0

 TANJUNG SELOR – Kementerian Pertanian  (Kementan) melalui Balai Besar Pengkajian…

Rabu, 16 Oktober 2019 11:21

Bangunan Kantor Difasilitasi Pemkab Bulungan

 KANTOR Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulungan beserta Panitia Pengawas…

Rabu, 16 Oktober 2019 11:04

Kacabjari Menunggu Penyerahan dari Pemkab KTT

 TANJUNG SELOR - Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bulungan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:54

INGAT..!! Semua Speedboat Harus Dilengkapi Pintu Darurat

 TANJUNG SELOR – Langkah tegas dilakukan pihak Dinas Perhubungan (Dishub)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:41

Kabupaten/Kota ‘Disuntik’ Dana Rp 29 Miliar

 TANJUNG SELOR – Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor pendukung…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:31

BPPRD Raup Rp 311 Miliar dari Pajak Daerah

 TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:18

Kembalikan Berkas,Sigit Optimistis Didukung Partai

 TANJUNG SELOR - Waktu pengembalian berkas pendaftaran bakal calon (balon)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*