TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan memastikan bahwa tahun ini tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sekretaris BKPSDM Bulungan, Septi Ding mengatakan, untuk CPNS sejak awal Pemkab Bulungan memang tidak menganggarkan untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini. “Kalau PPPK kita memang mengusulkan formasi, tapi untuk melakukan rekrutmen kita tidak ada anggaran,” kata Septi kepada Radar Kaltara.
Meski begitu, di tahun 2020 mendatang. Pemkab Bulungan akan menganggarkan untuk CPNS dan PPPK. Secara keseluruhan, formasi yang akan diusulkan di tahun 2020 sebanyak 200 formasi. “Secara keseluruhan 200 formasi, tapi untuk komposisinya kita belum tahu. Tapi kalau dari pusat itu komposisinya PPPK 70 persen dan CPNS 20 persen,” bebernya.
Namun, kata Septi, komposisi itu bisa saja berubah. Sebab, komposisi itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Untuk porsi CPNS, kebijakan tetap di pusat. “Kalau di Bulungan saat ini memang tetap tenaga pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas,” sebutnya.
Jika berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) lima tahun ke depan Pemkab Bulungan masih kekurangan 3.000 PNS. Jumlah itu ditambah lagi adanya pejabat yang pensiun.
“Untuk tahun ini saja ada tujuh pejabat eselon II yang pensiun, kemudian di tahun 2020, tujuh pejabat akan kembali pensiun. Artinya, dalam dua tahun ada 14 pejabat eselon II yang pensiun,” sebutnya.
Itu baru pejabat eselon II, belum lagi pejabat lainnya. Jadi 200 formasi itu memang untuk memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Bulungan.
Sementara, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengakui kekurangan ASN. Tapi untuk melakukan rekrutmen Pemkab Bulungan masih kesulitan, karena belum ada anggaran. “Sejak awal saya sudah bilang, kita masih kesulitan untuk melakukan rekrutmen,” ujarnya.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun itu hanya bisa berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu penambahan kebutuhan PNS.
“Pelaksanaan tes CPNS bisa saja di pusat, setelah itu baru ditempatkan di Bulungan. Kalaupun harus kita yang melaksanakan tentu hal itu masih sulit untuk terealisasi, karena anggaran untuk melakukan rekrutmen cukup besar,” singkatnya. (*/jai/eza)
