TARAKAN – Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Tarakan yang dilakukan Selasa (24/9) pekan lalu, dengan menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar dialog kebangsaan, sekaligus doa bersama, yang dilakukan di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kamis (3/10).
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan dialog kebangsaan dan doa bersama ini sebagai bentuk merelaksasi keadaan nasional. Dengan tujuan tetap menjaga persatuan kesatuan Indonesia, termasuk di Kaltara.
“Sekaligus menyamakan persepsi, tentang upaya kita bersama mencari solusi perbedaan-perbedaan yang ada. Paling penting tanggung jawab kita bersama, untuk tetap menjaga, membela dan membangun Indonesia,” terangnya usai dialog, Kamis (3/10).
Dengan upaya ini, secara tidak langsung warga Kaltara berkontribusi dalam meredamkan suasana yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Warga Kaltara bersama pemerintah daerah bisa berkontribusi yang berkualitas, upaya menjaga kondusif kehidupan politik, ekonomi maupun sosial bangsa kita,” lanjutnya.
Bagaimana pula dengan tanggapan Gubernur Kaltara, dengan upaya demonstrasi yang dilakukan mahsiswa beberapa pekan lalu? Diakuinya, demonstrasi ini dilakukan secara beruntun dan hampir bersamaan dengan beberapa daerah lainnya.
Dia melanjutkan, sebenarnya aksi yang dilakukan mahasiswa ini dalam hal wajar, selama aksi berlangsung secara damai, menghargai perbedaan pendapat, dengan penyampaian aspirasi yang jelas dan mengikuti peraturan. Dalam hal ini ditekannya, tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu, yang dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum, kekerasan bahkan menimbulkan korban jiwa.
“Demonstrasi itu penyampaian aspirasi, ada mekanisme yang berlaku dan harus diikuti. Tapi kalau dilakukan karena adanya kepentingan sepihak, menimbulkan kekerasan, kerusakan bahkan korban jiwa, maka kita harus cegah dan lawan itu. Kita tidak mau itu terjadi. Kita harus biasakan hidup dalam demokrasi secara bermartabat,” pesannya.
Sementara itu, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si mengatakan melalui dialog ini dilakukan secara keterbukaan. Baik dari penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat, tetap di dalam koridor pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. “Sebelumnya kita juga banyak mengimbau mahasiswa tidak perlu demonstrasi atau turun ke jalan. Tapi karena mereka beranggapan bahwa ini hak mereka sebagai warga negara, akhirnya tetap turun ke jalan,” katanya.
Melihat kondisi Bangsa Indonesia saat ini, tuntutan mahasiswa sebenarnya menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Penyampaian aspirasi ini pun dilakukan bersamaan hampir seluruh universitas di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan munculnya oknum, yang memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan lainnya. “Jangan sampai aksi yang awalnya dilakukan dengan tujuan baik, untuk memajukan kepentingan bersama, mengingatkan lembaga negara, tapi ditunggangi kepentingan yang lain,” katanya.
Dengan situasi yang dihadapi Bangsa Indonesia, sudut pandang masyarakat pun berbeda-beda. Sehingga perbedaan ini yang harus dijaga, agar tidak mudah terprovokasi.
“Sudut pandang itu berbeda-beda. Ada yang bilang bentuk penguatan, ada yang bilang melemahkan. Jadi kedua ini perlu dikaji, makanya kita harus memahami,” jelasnya.
Permasalahan-permasalahan baru justru muncul. Adanya provokator yang mencoba mengujar kebencian terhadap aparat keamanan. Dia menegaskan, pihak keamanan bukanlah musuh masyarakat. Tetapi fasilitas dalam memberikan keamanan dan ketertiban.
“Kita mengapresiasi mahasiswa, kepada TNI Polri juga yang selama ini menjaga keamanan dan ketertiban Kota Tarakan. Polisi itu bukan musuh, tapi menjaga legislatif, eksekutif, pendemo, masyarakat. Melihat kondisi Indonesia sekarang, kalau tidak ada pihak keamanan, maka apa jadinya negara ini?,” lanjutnya.
Sebagai bentuk cinta damai dan menjaga kesatuan, akhir dialog ini dilakukan deklarasi kebangsaan, yang dibacakan langsung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBT dan diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi ini berkomitmen menolak berbagai macam bentuk kebencian. Tetapi mengutamakan keutuhan, kesatuan Bangsa Indonesia. “Selalu mengutamakan penyampaian aspirasi secara ideologis, dan tetap dalam koridor konstitusional. Ini hal yang positif, dan perlu diikuti pemerintah, provinsi maupun universitas lainnya,” harapnya. (*/one/lim)
