MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 03 Oktober 2019 10:12
NPHD Belum Selesai Dibahas
BELUM ADA KEJELASAN: KPU, Bawaslu dan Pemkab Kabupaten Tana Tidung (KTT). masih belum menemukan titik temu, sehingga NPHD belum dilakukan penandatanganan.

PROKAL.CO, TANA TIDUNG - Hingga saat ini kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu Kabupaten Tana Tidung bersama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum membuahkan hasil. Rabu (2/10), Pemkot, KPU, Bawaslu bersama DPRD masih melakukan pembahasan.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung mengajukan anggaran Rp 20,8 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. KPU masih menunggu keputusan akhir dari Pemkab KTT. Pihaknya berharap agar nominal yang disetujui sesuai dengan yang diajukan KPU.

Ketua KPU KTT, Hendra Wahyudi, mengatakan angka Rp 20,8 miliar sebenarnya hasil dari dua kali negosiasi terhadap permintaan Pemkab KTT, dimana Pemkab selaku pemegang anggaran. Pertama pihaknya mengusulkan Rp 32 miliar. Selanjutnya dilakukan rasionalisasi, hingga akhirnya menurun sebesar Rp 22 miliar. Selanjutnya dilakukan pengurangan. Maka itu pihak KPU mengajukan lagi sebesar Rp 20,8 miliar.

“Hingga hari ini (kemarin, Red.) kami hanya menunggu keputusan finish dari Pemkab. Tentunya kami berharap nominal anggaran Rp 20,8 miliar yang kami ajukan itu dapat segera disetujui. Anggaran ini sudah memang sudah diefisienkan, mengingat sebenarnya harus sudah disetujui pada Selasa 1 Oktober kemarin itu untuk dilakukan penandatanganan NPHD," kata Hendra Wahyudi.

Pihak KPU sendiri meski belum merinci pada setiap kegiatan pengeluaran dengan anggaran yang diajukan ke Pemkab, namun pihaknya dapat mengatakan terkait anggaran untuk honor para tenaga teknis tersebut bisa cukup besar. Dimana nominalnya bisa mencapai Rp 6 miliar.

“Nilai tersebut belum termasuk dalam semua tahapan kegiatan. Jika nanti ada paslon yang maju secara independen tentu akan ada honor untuk tenaga yang bertugas dalam memverifikasi KTP-nya. Belum lagi kegiatan lain yang melibatkan tenaga honor semua belum masuk hitungan,” ujarnya.

Dengan permasalahan belum disetujuinya nominal anggaran yang diajukan KPU serta  batas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus dilakukan pada 1 Oktober 2019 masih belum dilakukan.

“Memang masih belum ada penandatanganan NPHD, karena masih menunggu kepala daerah (Bupati) yang saat ini masih dinas luar. Insya Allah akan dilakukan penandatanganan setelah Bupati sudah berada di tempat," katanya.

Terpisah Ketua DPRD KTT Ibrahim Ali mengatakan, permasalahan NPHD belum dilakukan penandatanganan antara KPU dan Pemkab, karena KPU merasa anggaran yang diberikan ke KPU dari Pemkab melalui TAPD, nominalnya belum mencukupi.

"Itu kenapa penandatanganan NPHD hingga kemarin masih tertunda, kami selaku Banggar dari DPRD dan TAPD akan membahas permasalahan ini. Kira-kira di mana titik temu dan negosiasinya nanti," kata Ibrahim Ali kepada Radar Tarakan, Rabu (2/10).

Pihak DPRD sendiri menginginkan penandatanganan NPHD tersebut segera mungkin, agar pilkada tahun 2020 dapat berjalan. "Kalau kami tetap menginginkan penandatanganan NPHD itu secepat mungkin sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Namun kami bersama pihak KPU dan Bawaslu masih membahas persoalan nominal yang diajukan tadi," katanya.

Pihak DPRD khawatir NPHD jika tidak dilakukan penandatanganan dalam waktu dekat, tentu bisa terjadi pembatalan dan resikonya Pilkada untuk tahun 2020 akan tidak diselenggarakan. "Jika tidak dilaksanakan pilkada tahun 2020 tentu yang akan dirugikan adalah Kabupaten Tana Tidung, karena otomatis akan ada PJ dan akan menunggu 3 tahun akan datang untuk pilkada serentak untuk bupati definitif," jelas Ibrahim.

Menurutnya, tentu banyak hal ketika kabupaten dipimpin bukan pejabat definitif kebijakannya  bisa terbatas berbeda jauh dengan bupati yang definitif yang memegang kekuasaan penuh di Pemkab. "Otomatis  jika itu terjadi KTT akan di jabat oleh PJ Bupati, tentu kewenangan selaku PJ itu sangatlah terbatas. Sebab itu Pemkab dan KPU dan Bawaslu akan segera mungkin akan melakukan penandatanganan agar hal di atas tidak terjadi," harap Ibrahim Ali. (*/rko/zia)


BACA JUGA

Jumat, 11 September 2015 15:28

Lebih Langsing dengan Berenang

<p>Berenang termasuk olahraga yang menyenangkan. Tetapi kebanyakan orang lebih menganggap olahraga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*