TARAKAN – Pembangunan pos lintas batas negara menjadi salah satu keseriusan kerja sama antarkawasan perbatasan Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia. Selain memudahkan lalu lintas barang dan manusia, pos lintas batas juga mencegah penyelundupan barang terlarang, seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya.
Kepastian kerja sama lintas darat diungkap Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie akan mulai dkerjakan pada 2020. Melalui anggaran negara jalan darat yang dibangun di Labakan, Lumbis Ogong, Serawak yang saat ini dibangun bersamaan dengan Sebatik. Selain itu juga Long Midang dan Lawas juga Long Mawang dan Serawak.
Tak hanya itu, ke depan pihaknya mengharapkan adanya hubungan budaya seperti pertukaran pelajar maupun mahasiswa, kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Dengan ditetapkannya ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pembukaan pos lintas batas darat menurut Irianto akan berjalan baik untuk mendukung hubungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia.
“Saya tadi usulkan adanya transportasi dari Tawau ke wilayah Bulungan atau Tarakan, sehingga mobilitas penduduk di kedua negara itu akan mudah. Kita juga bisa menghidupkan pariwisata kedua pihak, nanti masyarakat Sabah juga bisa menikmati 5 tahun ke depan setelah selesai ibu kota negara dibangun. Warga Sabah sudah bisa langsung ke Ibukota Indonesia di Kaltim, jaraknya cukup jauh karena mencapai lebih dari 1.000 km, lebih panjang dari Pulau Jawa. Tapi saat ini dari Tanjung Selor sudah bisa ditempuh mobil sekitar 16 jam,” jelasnya.
Tidak hanya keselamatan, legalitas perdagangan antar negara diharapkan Irianto dapat meningkatkan penerimaan pendapatan sebab dapat menetapkan pajak, mengontrol dan perdagangan barang serta mobilitas manusia lebih terjamin. Sekaligus mencegah adanya kegiatan yang bersifat ilegal.
“Adanya fasilitas pos lintas batas antarnegara, akan menyediakan fasilitas layanan publiknya yang lebih banyak, secara integrasi ada pelayanan di Bea Cukai, Imigrasi, dan pusat perdagangan di sekitar pos lintas batas sehingga penduduk kedua wilayah dapat saling berbelanja,” katanya.
Irianto mengakui tentang masyarakat Kaltara yang mendominasi berbelanja ke Sabah untuk membeli produk sembako seperti susu, bahan makanan dan bahan pakaian yang lebih banyak dijual di Tawau. Bahkan sebagian penduduk Nunukan memiliki tempat tinggal di Tawau.
Kerja sama ini juga akan melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian Keuangan serta kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Jadi seperti PLBN itu langsung saya bicarakan kepada Presiden Joko Widodo ketika beliau berkunjung pada tahun 2014 ke Pulau Sebatik,” ujarnya.
Pembangunan pos lintas batas, telah memasuki administrasi untuk lelang, sebab pos tersebut bersifat tahun jamak. Sementara itu, PLBN yang sudah telah teranggarkan adalah Sebatik dan Long Midang, sementara yang akan menyusul ialah Sei Menggaris, Lumbis Ogong dan Long Ngawan, Serawak.
Disinggung terkait produk Indonesia yang saat ini digemari masyarakat Malaysia dikatakan Irianto yakni produk dari alam seperti kepiting, udang, ikan bandeng, sawi dan sebagainya. Sementara produk Malaysia yang paling digemari di Indonesia seperti Milo.
“Dengan pos lintas batas ini dapat mengurangi adanya kegiatan ilegal dari Malaysia dan Indonesia, baik perdagangan barang, maupun lalu lintas orang,” ucapnya.
Melalui hal tersebut, Irianto mengharapkan adanya kerja sama antarpelaku usaha di Sabah dengan Kaltara terutama pada skala UMKM. Nantinya produk yang dapat disalurkan saling menguntungkan.
“Ini penting, apalagi Kaltara memiliki sumber daya alam yang besar, masuk juga pelaburan investasi energi listrik, karena 5 tahun ke depan Kaltara akan memiliki pembangkit listrik yang besar. Kawasan industrinya bisa dibangun, termasuk properti yang dibangun dengan APBN yang besar,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Mohammad Shafie bin Haji Apdal mengatakan bahwa kunjungan ke Kaltara dua hari terakhir berjalan dengan baik. Melalui kunjungan ke Kaltara, pihaknya mendapatkan banyak hal seperti pengelolaan perbatasan, sebab itu pihaknya yakin dalam waktu dekat pihaknya dapat merealisasikan pembangunan pos lintas batas. “Tujuannya cukup baik, bukan hanya menghebatkan perdagangan di antara kedua wilayah. Kita tidak mau hasil diperoleh oleh yang ditengah (orang ketiga),” ucapnya.
