MANAGED BY:
RABU
03 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 02 Oktober 2019 09:32
Belum Ada Kesepakatan, NPHD Belum Ditandatangani
DITUNDA: Rapat pembahasan NPHD untuk Pilkada 2020 kemarin (1/10).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR ­– Lantaran belum adanya kesepakatan hingga kemarin (1/10), penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 belum dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulungan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Dalam NPHD itu, Pemkab Bulungan hanya menyetujui anggaran untuk KPU sebesar Rp 20 miliar dan Bawaslu Bulungan sebesar Rp 6 miliar. Jumlah itu jauh lebih rendah dari nilai yang telah diusulkan oleh KPU maupun Bawaslu. “Usulan awal Rp 38 miliar dan telah kami rasionalisasi menjadi Rp 34 miliar, sekarang yang disetujui hanya Rp 20 miliar. Atas dasar itu kami belum dapat menyatakan sikap,” ungkap Ketua KPU Bulungan Lili Suryani kepada Radar Kaltara, Selasa (1/10).

KPU Bulungan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kaltara dan DPRD terkait kekurangan anggaran yang disediakan Pemkab Bulungan. Dikatakan Lili, poin terpenting ada pada kenaikan honorium badan ad hoc. Adanya kenaikan itulah pangkalnya usulan menjadi Rp 34 miliar. “Tetapi kalau sebelum kenaikan kami berada pada angka Rp 25 miliar. Tetapi di dalam NPHD kami harus ada adendum,” jelasnya.

Apabila kenaikan badan ad hoc maka harus dipenuhi. “Tadikan NPHD belum dibaca. Kalau tidak ada adendumnya nanti siapa yang akan menanggung kekurangan. Jadi harus ada tertulis dan itu amanat dari KPU sesuai surat edaran bahwa itu harus masuk ke dalam nomenklatur,” tuturnya. “Kita tidak mungkin tanda tangan kalau kami sendiri belum membaca, dan harusnya ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penandatanganan,” bebernya lagi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bulungan Ahmad menambahkan, sampai saat ini Bawaslu Kaltara juga belum penandatanganan NPHD. Sehingga kemungkinan yang terbaik, kata Ahmad, adalah sharing (berbagi) anggaran dari Bawaslu Kaltara melalui anggaran Pemprov Kaltara. “Sebab, jika diangka yang sudah ditetapkan Pemkab Bulungan tidak akan bisa mencukupi,” katanya.

“Itulah sebabnya kami belum lakukan penandatanganan. Karena masih menunggu solusi apa yang tepat, sehingga baik anggaran KPU maupun Bawaslu bisa mencukupi dan bisa berjalan bersama, karena percuma pengawasan disetujui sementara KPU sebagai pelaksana tidak ada kegiatan,” bebernya.

Menyoal apakah dengan adanya pembatalan ini akan menghambat tahapan Pilkada, Amad hanya berujar bahwasanya sesuai Perturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tanggal 1 Oktober 2019 menjadi waktu paling lambat dilakukan penandatanganan NPHD.

Dengan penundaan NPHD ini, lanjtu Ahmad, Kemendagri akan memanggil kepala daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD di daerah masing-masing.

Anggaran Rp 7,5 miliar untuk Bawaslu menurut Ahmad sudah sangat mengepres. “Dari nilai ajuan kami sebesar Rp 11,7 miliar itu sudah kami pres, dan nilai itu di bawah nilai kewajaran,” bebernya.

Bahkan honor pengawas dipangkas kurang lebih 20 persen. Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dipangkas, sementara kunci keberhasilan pengawasan itu adanya sosialisasi. “Kalau tidak semua kecamatan bisa melakukan sosialisasi bagaimana pengawasan bisa maksimal,” sebutnya.

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan empat kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020 di Kaltara, ada dua kabupaten yang tidak melakukan penandatanganan NPHD hingga batas waktu yang sudah dijadwalkan itu.

“Dua daerah itu, KTT (Kabupaten Tana Tidung) dan Bulungan. Alasanya, karena alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah belum mencukupi kebutuhan KPU,” ujar Suryanata kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (1/10).

Menurutnya, hal ini harus segera disikapi untuk dicarikan jalan keluarnya. Sebab, jika berlarut-larut, dua daerah ini bakal terancam tidak bisa melakukan tahapan Pilbup. Bahkan, jika penandatanganan NPHD itu tidak juga dilakukan, tidak menutup kemungkinan pilbup dua daerah ini terancam batal dilaksana. “Berbeda dengan Malinau dan Nunukan. Dua daerah ini sudah tidak ada masalah, KPU dan pemerintah daerahnya sudah menandatangani NPHD hari ini (kemarin),” kata Suryanata.

Sebagai tindaklanjut dari persoalan tersebut, pihaknya meminta kepda KPU Bulungan dan KTT melakukan pencermatan kembali guna memastikan anggaran pilbup yang dibutuhkan di daerah mereka.

Setelah itu, baru dikomunikasikan kembali ke pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing agar bisa segera dituntaskan. Karena, jika berlarut-larut seperti ini, maka berpotensi mengganggu tahapan yang ada. “Dalam hal ini, kami meminta pemerintah daerah dan DPRD dua kabupaten ini memberikan perhatian terhadap masakan ini. Artinya, KPU juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pilbup itu,” bebernya.

Menangapi hal itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bulungan, P. Tumanggor mengatakan Pemkab Bulungan menawarkan kepada Pemprov Kaltara soal NPHD ini. “Kalau mengupayakan kami bisa, tapi kalau menjamin kekurangan itu kewenangan orang. Kami tidak bisa menjamin,” ujarnya. “Kemampuan daerah terbatas, jadi tidak bisa kami paksakan. Kalau saja uangnya ada tidak masalah,” sebutnya.

Dalam waktu dekat ini Pemkab Bulungan akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara agar diberikan waktu hearing untuk menyampaikan semuanya kepada pihak pemprov. (*/jai/iwk/ash)


BACA JUGA

Rabu, 03 Juni 2020 09:30

Bandara Beroperasi Sesuai Permen

TANJUNG SELOR – Setelah tidak adanya aktivitas maskapai beroperasi mengangkut…

Selasa, 02 Juni 2020 14:37

H. Udin: Hanura dan Demokrat, Lebih dari Cukup

TANJUNG SELOR – Jika sesuai rencana,  tahapan pelaksanaan pemilihan kepala…

Sabtu, 30 Mei 2020 11:50

Ke Jakarta Wajib Tes Swab, Rapid Test Berharga Rp 1 Juta Dihentikan

TANJUNG SELOR – Penerapan tarif biaya keterangan sehat disertai hasil…

Jumat, 29 Mei 2020 10:38

Masa Pandemi, Nihil PAD di Sektor Objek Wisata

TANJUNG SELOR – Jika selama ini sektor objek wisata diandalkan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:32

15 Jabatan Akan Dilelang

TANJUNG SELOR - Beberapa kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama…

Jumat, 29 Mei 2020 10:28

MANTAP..!! Ruas Jalan Krayan-Malinau Selesai Sebelum 2024

TANJUNG SELOR – Berdasarkan paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Jumat, 29 Mei 2020 10:14

New Normal, Pengunjung Wajib Pakai Masker

TANJUNG SELOR – Di masa pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), Kementarian…

Kamis, 28 Mei 2020 14:35

Ombudsman Anggap Penting Siagakan APD di Posko

TANJUNG SELOR - OmbudsmanRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai…

Kamis, 28 Mei 2020 14:33

Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

TANJUNG SELOR – Fenomena matahari berada tepat di atas Kakbah…

Kamis, 28 Mei 2020 14:30

Puluhan Desa Mulai Salurkan BLT-DD

TANJUNG SELOR – DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers