Mahasiswa Kecam Tindakan Represif Aparat

- Selasa, 1 Oktober 2019 | 08:41 WIB

TARAKAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) kembali turun aksi, kemarin (30/9). Aksi damai tersebut dilakukan di dua tempat, di Jalan Sudirman, depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dan di Jalan Yos Sudarso depan Mapolres Tarakan.

Para mahasiswa meminta agar tuntutan yang sudah disampaikan dalam aksi sebelumnya, untuk segera ditindaklanjuti oleh para anggota DPRD. Perwakilan dari mahasiswa pun langsung diterima oleh sejumah pimpinan DPRD Tarakan.

Empat poin tunturan, terkait revisi UU KPK. Pertama, menolak revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI. Kedua, mendukung segala bentuk judicial review (pengujian yudisial) terhadap revisi UU KPK. Menuntut DPRD Tarakan agar bersatu bersama masyarakat Kota Tarakan menolak revisi UU KPK yang telah disahkan secara tertulis. Terakhir para mahasiswa menolak segala bentuk upaya yang telah melemahkan lembaga KPK.

Wakil Ketua II DPRD Tarakan Yulius Dinandus saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya sudah sepakat untuk meneruskan semua jenis tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. “Itu kami teruskan sesuai dengan koridor dan kapasitas tugas dan fungsi kami sebagai DPRD,” ungkapnya, Senin (30/9).

Diakui Yulius, pihaknya hanya bisa meneruskan tuntutan para mahasiswa secara tertulis dan akan diteruskan ke Kemendagri dan DPR RI. Bahkan, semua isi surat tersebut sudah disepakati oleh para perwakilan mahasiswa. Tidak hanya itu, dua perwakilan mahasiswa yang sudah ditunjuk, nantinya mengawal surat tersebut.

“Ada tambahan tuntutan hari ini. Namun sikap kami di DPRD Tarakan, apapun tuntutan mahasiswa itu dan secara nasional, maka tugas kami hanya meneruskan,” bebernya.

Pihaknya berharap tuntutan para mahasiswa akan menjadi pertimbangan bagi DPR RI. Apalagi tuntutan tersebut di dalamnya DPRD Tarakan juga ikut terlibat. “Sekali lagi ini hanya surat pengantar dari DPRD untuk diteruskan ke Kemendagri dan ditembuskan ke DPR RI,” pungkasnya.

Usai dari DPRD Tarakan, para mahasiswa pun menuju Mapolres Tarakan untuk melanjutkan aksi. Dalam aksi yang berlangsung di Mapolres Tarakan, para mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan terkait meninggalnya mahasiswa yang melakukan aksi di Kendari pada Kamis (26/9) lalu. Selain menyampaikan aspirasi, para mahasiswa bersama anggota Polri dan TNI juga melakukan salat gaib. 

Chairul Okta, selaku koordinator lapangan (korlap) aksi menuturkan, 5 tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. “Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI lantaran dianggap tidak bisa mengamankan negara. Pihaknya juga mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan dengan adanya aksi di sejumlah daerah. Ketiga kami menuntut Kapolres dan Kapolda Kaltara untuk menyampaikan tuntutan kami, agar sampai ke pusat. Keempat mengusut tuntas pembunuhan dan penculikan aktivis mahasiswa. Terakhir menuntut agar mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Kaltara,” sebutnya.

Pihaknya berharap dari tuntutan tersebut, nantinya tindakan represif dari aparat tidak akan terulang lagi. Bahkan pihaknya memastikan tuntutan tersebut akan terus dikawal. “Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa Tarakan bisa sampai dan didengarkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan menyebutkan, aksi yang dilakukan para mahasiswa berlangsung dengan aman dan tuntutan para mahasiswa sudah diterima. Dirinya sangat mengapresiasi aksi para mahasiswa dan diakhiri dengan melaksanakan salat gaib. Dalam melakukan pengamanan, dirinya menurunkan sekitar 300 personel gabungan dari TNI-Polri.

“Untuk tuntutan akan menjadi bahan laporan kami ke pimpinan. Pasti akan sampai ke pimpinan, itu sudah otomatis,” bebernya.

Dirinya juga memastikan laporan akan dikirim secara berjenjang, mulai dari Polda Kaltara ke Mabes Polri. “Kami berharap tidak ada aksi lagi, karena semua aspirasi sudah disampaikan. Kami menerima dan mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa,” harapnya.

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit,  melalui Kabid Humas Polda Kaltara AKBP Berliando mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi semua aksi yang berlangsung di Kaltara berlangsung dengan damai dan tidak adanya kericuhan.

“Nanti semua tuntutan akan disampaikan ke Mabes Polri. Jadi untuk Kaltara sampai saat ini aman dan pihak kepolisian sudah mengamankan. Kami menganggap mahasiswa ini bukan musuh, namun adalah masyarakat, yang perlu kita ayomi dan lindungi,” singkatnya.

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X