MANAGED BY:
SELASA
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Senin, 30 September 2019 11:57
Liputan Khusus
Bentuk Kelompok Tani Anti Api

Level Kemarau Meningkat, 2020 Lebih Ekstrem

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditimbulkan oleh aktivitas para petani.

Kepala DPKP Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya aktivitas pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar yakni dengan membentuk kelompok tani anti api.

"Jadi kelompok tani anti api ini yang membantu di tingkat bawah untuk memberikan pemahaman kepada para petani lainnya agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Minggu (29/9).

Selain itu, para penyuluh pertanian yang ada di provinsi termuda Indonesia ini juga harus secara rutin mengingatkan para petani agar tidak melakukan pembakaran. Karena dampak negatif yang timbul dari pembakaran itu sangat banyak, mulai dari terganggunya aktivitas penerbangan akibat kabut asap, hingga timbulnya penyakit seperti ISPA.

"Terlebih saat mendekati musim tanam, mereka (penyuluh pertanian, Red) harus lebih intens lagi dalam memberikan pemahaman kepada para petani agar tidak ada aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan membakar," tegasnya.

Namun, dalam hal ini tentu para penyuluh pertanian ini juga masih perlu diberikan pembekalan khusus terkait dengan antisipasi terjadinya karhutla akibat dari aktivitas pembukaan lahan pertanian. Dalam hal ini, pengetahuan itu setiap saat harus selalu diasah agar bisa menghasilkan yang terbaik.

Pastinya upaya sosialisasi dan penyampaian secara langsung ke masyarakat harus selalu dilakukan setiap saat. Sebab, aktivitas pertanian itu merupakan kegiatan yang berkesinambungan, tidak ada istirahatnya.

Jika bercermin dengan cara pembakaran orang-orang terdahulu, itu baik. Sebab, pembakaran yang dilakukan dengan cara dikumpul terlebih dahulu, bukan langsung membakar hutan begitu saja yang mengakibatkan api merambah hingga ke luar dari areal layan yang dibuka.

"Jika seperti yang terjadi saat ini, maka siapa yang terbukti melakukan pembakaran itu, tentu harus ditindak tegas. Tapi kalau dari sisi pertanian, kami mengimbau dan mengajak para petani untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Maryanto mengatakan, untuk menjaga kondisi hutan, pihaknya menyebarkan 25 polisi hutan (polhut) di lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (PKH) di Kaltara. 

Dalam hal ini, tugas polhut melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Termasuk juga mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, atau perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. “Tugas dan fungsi polhut di sini dapat dilaksanakan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif,” jelasnya.

Artinya, jika ditemukan ada aktivitas seperti pembakaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Karena masyarakat yang merambah hutan identik dengan pembakaran supaya proses pengerjaannya bisa lebih cepat.

"Ini yang harus disikapi oleh polhut. Tapi, keluhan mereka itu mengenai kekurangan sarpras (sarana dan prasarana) di UPT PKH," sebutnya.

Selain menugaskan polhut, pihaknya juga melakukan berbagai upaya lain untuk penjagaan hutan di Kaltara ini, yakni dengan menberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyikapi masalah kebakaran agar upaya ke depan tidak terjadi lagi.

“Tapi, kalau sudah berbicara masalah karhutla yang terjadi, itu sudah tim gabungan yang turun melakukan penanganan. Semoga kejadian karhutla di Kaltara tidak terulang lagi,” jelasnya.

Sementara, Bupati Bulungan, H. Sudjati menegaskan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Bulungan akan menjadi atensi pemerintah. “Dari sisi kesehatan, karhutla ini sangat memberikan dampak ke masyarakat, dan sangat mengganggu aktivitas umum,” ujarnya.

Bahkan beberapa pekan lalu, akibat kabut asap. Seluruh penerbangan dari Balikpapan-Tanjung Selor dibatalkan. Jadi dampak dari karhutla sangat luar bisa. “Saya juga berharap kepada masyarakat untuk dapat mendeteksi secara dini karhutla,” bebernya.

Untuk sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya pembakaran lahan sebenarnya sudah disampaikan. Hanya saja sampai saat ini masih ada saja masyarakat yang melakukan pembukaan dengan cara dibakar. “Saat ini kita juga masih kekurangan armada pemadam kebakaran (damkar),” bebernya.

Bahkan dari 10 kecamatan yang ada di Bulungan hanya tiga kecamatan yang memiliki armada damkar, Tanjung Selor, Tanjung Palas dan Bunyu. “Biasanya kebakaran ini lokasinya jauh, jadi idealnya setiap kecamatan itu memiliki armada damkar,” bebernya.

Namun, lagi-lagi terkait anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tidak bisa berbuat banyak. Tiga tahun terakhir anggaran daerah masih mengalami defisit. “Jadi masih sangat sulit untuk kita bisa melakukan pengadaan damkar. Meski begitu kita akan tetap terus berupaya melalui provinsi maupun pusat,” tuturnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas III Tanjung Harapan, memprediksi level kemarau di tahun 2020 akan lebih tinggi jika dibandingkan tahun ini.

Kepala BMKG Kelas III Tanjung Harapan, Muhammad Sulam Khilmi mengatakan, level kemarau tahun ini juga meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Artinya, dalam kurung waktu tiga tahun, level kekeringan di sebagian wilayah Indonesia terus meningkat.

“Untuk tahun 2020 BMKG juga sudah mengeluarkan prediksi kemarau ekstrem. Jadi levelnya akan lebih tinggi jika dibandingkan tahun ini,” ungkap Sulam kepada Radar Kaltara.

Namun, untuk di Kalimantan Utara (Kaltara). Khususnya di Bulungan masih masuk daerah nonzona. Jika prediksi kemarau 2020 itu secara nasional. “Seperti Kalimantan Tengan (Kalteng), itu kan masuk daerah zona. Jadi ketika level kemarau lebih tinggi, maka kemudahan untuk terbakar lebih tinggi, dan efeknya ke kita juga walaupun kita derah nonzona,” jelasnya.

Perilaku masyarakat yang terbiasa membuka lahan dengan cara dibakar juga masih dilakukan. Tentu hal itu akan menjadi penyumbang produksi asap di Kaltara. “Kalau pemerintah bisa menghentikan itu, maka kita tidak berkontribusi memproduksi asap,” sebutnya.

Sulam menambahkan, dasarian awal bulan September kemarin merupakan puncak musim kemarau. 100 persen wilayah zona musim terpantau sudah mengalami kemarau. “Dasarian ke-2 merupakan waktu titik balik puncak kemarau, setelah kini 1 persen wilayah teridentifikasi sudah masuk awal musim hujan di sebagian wilayah Aceh,” bebernya.

Daerah lainnya juga sudah ada hujan sporadis, masih gas tipis. Sehingga belum bisa dikatakan masuk musim hujan. Sementara sebagian daerah lain, kondisi kurang hujan masih berpotensi terjadi. “Saat ini masih ada 23 daerah se-Indonesia yang masih mengalami kurang hujan,” ujarnya. (iwk/*/jai/eza)


BACA JUGA

Senin, 30 September 2019 11:57
Liputan Khusus

Bentuk Kelompok Tani Anti Api

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pertanian dan…

Senin, 26 Agustus 2019 20:02

Baznas Gandeng Chef Restoran Hotel

MEMERIAHKAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI, Baznas Tarakan bekerja…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.