PROKAL.CO, Nama                : Ihin Surang

Ttl                      : Long Nawang, 26 Juli 1962

Pendidikan        : - SDN 001 Long Nawang

                            - SMPN 1 Tanjung Selor

                            - SMAN 1 Tanjung Selor

                            - S-1 (Ekonomi Manajemen, Tarakan)

                            -  S-2 (Ilmu Administrasi Negara, Unmul Smarinda)

Karir                  : -  ASN 33 tahun

                            -  Anggota DPRD Kaltara Periode 2019-2024

 

 Sebagian dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2019-2024 merupakan putra daerah yang berasal dari wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 ini. Salah satunya, Ihin Surang.

IWAN KURNIAWAN

LAHIR dan besar di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara, membuat Ihin Surang bertekad dan meluruskan niat untuk terjun ke dunia politik dan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilihan umum (pemilu) 2019.

Salah satu tujuannya untuk maju ‘bertarung’ di pemilu itu adalah karena ingin berbuat yang lebih banyak lagi untuk mendukung pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyebutkan, sebelum maju dan terpilih sebagai anggota DPRD Kaltara, ia sempat mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 33 tahun. Mulai dari sebagai pegawai di kecamatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau hingga di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Di situ saya sudah cukup bekerja keras dan berupaya untuk membantu menyejahterakan masyarakat dari berbagai sisi sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya,” ujar Ihin kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Sabtu (27/9).

Meskipun sudah bisa berbuat dengan menduduki jabatan eselon III di pemerintah daerah, namun ia belum puas dan masih ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Kaltara. Khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman.

“Di ASN, saya pensiun dini. Ini karena jika dilihat secara teori, saya rasa saya akan bisa berbuat lebih banyak dan lebih besar lagi untuk masyarakat ketika saya menjadi seorang wakil rakyat di pemerintahan ini,” tuturnya.

Melalui jalur politik ini, ia mengaku akan memperjuangkan terciptanya pembangunan yang merata mulai dari wilayah perkotaan hingga ke perbatasan dan pedalaman. Adapun yang menjadi penekanan di sini, Nawacita ketiga Presiden Jokowi harus direalisasikan.

Sebab, daerah pinggiraan ini merupakan wajah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mata dunia. Oleh karena itu, sangat penting wilayah perbatasan dan pedalaman ini dibangun dan lebih dipercantik lagi.

“Sebagai masyarakat asli dari perbatasan, saya menginginkan anak-anak perbatasan bisa mendapatkan fasilitas yang sama seperti yang didapatkan anak-anak yang tinggal di perkotaan,” serunya.

Sebab, hingga saat ini masyarakat di perbatasan dan pedalaman masih terbilang sangat jauh tertinggal dengan anak-anak di perkotaan. Itu dirasakan karena hak masyarakat perbatasan untuk menikmati pembangunan yang merata belum maksimal.

Ia mengakui bahwa sejauh ini pemerintah dan pemerintah daerah memang sudah melakukan pembangunan yang menyentuh wilayah perbatasan dan pedalaman. Tapi, semua yang sudah dilakukan itu masih jauh berbeda dengan yang ada di perkotaan.

“Kalau kita, tentu menginginkan pemerataan pembangunan dan terciptanya pendekatan pelayanan pemerintah ke masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya Kaltara berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2012,” sebutnya.

Ia juga mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar kebijakan itu berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, dengan begitu tentu secara otomatis kebijakan keuangan akan mengikuti.

“Saya berharap ke depan ini ada hal besar yang dapat saya buat dan perjuangkan untuk masyarakat perbatasan. Meskipun di sini (DPRD) kita bukan eksekutor, setidaknya kita bisa memperjuangkan dengan menyuarakan aspirasi itu,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa anak perbatasan juga harus bisa mengenyam pendidikan yang layak. Termasuk juga masalah kesehatan, serta sarana dan prasaranan yang disediakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, ia mengaku optimistis bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyamaratakan pembaugnnan hingga ke wilayah perbatasan Kaltara. Oleh karena itu, ia tidak akan berhenti sebelum kebijakan berpihak kepada masyarakat perbatasan.

“Pastinya, pemerintah harus memiliki komitmen untuk membangun daerah perbatasan dan pedalaman ini. Jika itu tidak ada, maka saya akan lawan. Itu komitmen saya dan saya berharap itu dapat terealisasi maksimal,” tegasnya. (***/eza)