TANJUNG SELOR – Jelang pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun 2020, sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai membuka pendaftaran penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hingga penutupan, ada 11 figur yang mengembalikan formulir ke tim penjaringan. Namun, belum dapat diketahui berapa yang akan dipanggil untuk mengikuti fit and proper test nantinya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, untuk rekomendasi ke figur yang akan diusung, itu merupakan hak prerogratif Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Jadi, tidak menutup kemungkinan ada calon dari luar Kaltara. Karena Ibu (Megawati) punya hak untuk menetapkan, dan tidak boleh diganggu gugat,” ujar Norhayati kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (26/9).
Dalam proses penjaringan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Kaltara, DPD hanya memiliki kewenangan untuk menerima yang datang mendaftar. Sedangkan yang memutuskan itu di DPP.
“Kalau kita di DPD, siapapun yang akan dapat rekomendasi dari Ibu Megawati nanti, itulah yang akan kami dukung sepenuhnya,” kata wanita yang saat ini menjabat ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini.
Artinya, tetap masih menunggu dari pusat. Sebab, ketua umum juga memiliki hak untuk menempatkan di mana saja dan siapa saja kadernya ketika dibutuhkan. Apakah nanti dia dari internal ataupun dari eksternal provinsi termuda Indonesia ini.
“Misalnya PDIP perlu menurunkan kader dari pusat ke Papua. Tentu itu akan dilakukan. Demikian juga dengan daerah lainnya termasuk dari pusat. Itu boleh-boleh saja. Pastinya selaku kader harus siap menerima tugas dari partai,” kata Norhayati.
Norhayati mengaku, sebelumnya memang sempat ada angin-angin dari rekannya yang juga merupakan kader PDIP, yakni H. Maming. “Itu waktu beliau ke Tarakan, hingga saat ini kita masih melakukan sedikit komunikasi,” sebutnya.
Tapi H. Maming hanya bertanya dan tidak mendaftar di PDIP Kaltara. Dalam hal ini, ia hanya mendukung dan memberi support kepada PDIP Kaltara untuk terus semangat dalam mengikuti pilkada tersebut.
“Di komunikasi kami, dia (H. Maming) bilang kalau bisa usahakan dari kader. Jika tidak bisa baru dari luar kader. Tapi untuk sampai saat ini belum ada sinyal dari pusat bahwa ketua umum akan mengirim orang dari luar Kaltara. Sampai saat ini yah,” tegasnya.
Pastinya, untuk melihat dan menetapkan semua itu harus benar-benar sesuai berdasarkan hasil survei, baik yang dilakukan daerah maupun pusat. Harapannya, mereka bisa jadi pelopor dalam menjaga branda terdepan NKRI.
Sementara Ketua Harian DPD Golkar Kaltara, Abdul Djalil Fatah mengatakan, untuk pendaftaran penjaringan cagub dan cawagub itu hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari DPP.
Dengan memperoleh empat kursi di DPRD Kaltara, ia mengaku peluang untuk mengusung kader tentu ada. Tapi tetap tergantung dengan figur yang akan terpilih sebagai cagub nantinya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan survei.
“Tapi, dengan empat kursi itu, tentu kita harus berkoalisi dengan partai lain. Pastinya, jika ada partai yang lain ingin berkoalisi dengan kita, tentu kita akan sangat terbuka. Karena yang kita pikirkan di sini adalah kepentingan masyarakat,” sebutnya.
