MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 26 September 2019 09:13
TKI di Sabah Didominasi Warga NTT

Pemprov NTT dan Kaltara Sepakat Cegah TPPO

KOMITMEN BERSAMA: Perwakilan Provinsi NTT dan Kaltara bersama IOM yang menyepakati komitmen bersama terhadap pencegahan dan penanganan TPPO.

PROKAL.CO, TARAKAN - Berada di paling depan pintu perbatasan, Nunukan merupakan wilayah yang sering dilalui Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Baik TKI yang memiliki dokumen lengkap, maupun yang tidak memiliki dokumen lengkap.

Dari data yang dimiliki Dinas Ketenagakerja Kabupaten Nunukun, sebagian besar daerah asal para pekerja di Malaysia, merupakan dari Nusa Tenggar Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jawa Timur (Jatim).

Untuk mengantisapasi maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Internasional Organization for Migration (IOM), memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah NTT dan Kalimantan Utara, guna melakukan rapat koordinasi pengcegahan dan penanganan TPPO. Rapat koordinasi tersebut pun berlangsung kemarin (25/9) dan dihadiri langsung oleh perwakilan pemda dari kedua provinsi.

Among Resi selaku perwakilan IOM mengatakan, IOM merupakan salah satu oraganisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diberikan kepercayaan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPO dan persoalan imigrasi tenaga kerja.

Untuk itu, IOM berinisiatif untuk membangun kerja sama antara NTT dan Kaltara dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Usai melakukan pertemuan itu, Provinsi NTT dan Kaltara pun menyepakati lima komitmen bersama terkait upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Pertama, disepakati untuk memperkuat sistem koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat provinsi maupun kabupaten. Khusus di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Timur Tengah Utara melalui nota kesepahaman bersama,” kataya.

Kedua, lanjut Among, kedua provinsi juga sepakat untuk bersinerga dan koordinasi dalam penyediaan layanan bagi saksi dan korban TPPO di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan mengembangkan sistem rujukan dan penanganan korban lintas daerah.

Ketiga, kedua provinsi sepakat meningkatkan kerja sama antar daerah dalam penegakkan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan perkara TPPO. Keempat, NTT dan Kaltara juga sepakat menjunjung nilai-nilai HAM dalam upaya penanganan TPPO.

“Kelima meningkatkan kerja sama lintas sektor termasuk pihak swasta, organisasi masyarakat dan keagamaan dalam upaya pencegahan migrasi nonprosedural dan TPPO. Serta upaya perlindungan dan pemberian bantuan bagi saksi dan korban TPPO,” bebernya.

Terakhir, kedua provinsi akan melakukan pertemuan dan komunikasi rutin antar focal point di tingkat porvinsi dan kabupaten guna mengupayakan pencegahan dan pelayanan yang optimimal. “IOM tidak hanya di sini, tapi kita melakukan hal yang sama di Kalimantan Barat. Jadi IOM membantu daerah perbatasan untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO,” imbuhnya.

Dibeberkan Among, pencegahaan terhada TPPO memang sangat penting dilakukan sebelum angka TPPO membludak. Untuk IOM, di tahun ini sudah menangani 6 perkara TPPO dan semuanya itu dari masuk ke Malaysia melalui Nunukan. “Upaya ini adalah pencegahan dan mendekatkan akses dari kedua provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, Hartono Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kaltara yang mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pertemuan itu menuturkan, Nunukan merupakan embarkasi bagi warga Indonesia yang ingin ke Malaysia. Dari data yang dimiliki pihaknya, di tahun 2018 TKI yang bermasalah di Sabah Malaysia, sebanyak 2.768 orang. Kemudian di tahun 2019 hingga bulan September ini, terdapat 2.560 TKI yang bermasalah.

“Kalau masalah human trafficking di tahun 2018 terdapat 22 orang dan di tahun 2019 ini ada 6 orang. Dari 2018 sampai 2019 ini, paling besar itu dari NTT,” bebernya.

Ditambahkannya, khusus di Nunukan untuk deportasi TKI yang bermasalah bisa sampai tiga hingga empat kali dalam kurun waktu sebulan.

Kemudian, ditambahkan Muhammad Amin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan, dari data dan informasi Disnaker Nunukan bahwa pekerja di Malaysia, salah satunya NTT yang paling mendominasi. Namun untuk TPPO, pihaknya belum mendapatkan data valid terhadap TPPO yang dialami oleh warga NTT. Untuk itu, pihaknya akan menjalin koordinasi dan menukar informasi dengan Pemprov NTT guna pencegahan terjadinya TPPO.

“Dalam TPPO ini unsur-unsur pidananya sangat selektif untuk ditetapkan sebagai TPPO,” ungkapnya.

Diakuinya, untuk warga Nunukan yang menjadi TKI sangat sedikit. Namun untuk warga yang berasal dari luar Nunukan kemudian masuk ke Malaysia untuk menjadi TKI jumlahnya sangat banyak. Sehingga pihaknya juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap TPPO. “Karena Nunukan ini pintu TKI yang prosedural dan nonprosedural. Imbasnya di Nunukan, dampakanya pasti ke Nunukan,” bebernya.

Terpisah, Mutiara Dharmanto selaku staf Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT menambahkan, kebanyakan warga NTT yang menjadi TKI berasal dari Flores, Sumba dan Timor. Dari Pemprov NTT sendiri sudah bertekad akan bekerja sama dengan Pemprov Kaltara dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

“Dari catatan kita, di tahun 2017 untuk warga NTT yang bekerja di NTT terdapat 1.300 dan di tahun baru 300. Itu yang berangkat secara prosedural, tetap persoalan yang sekarang ini kita mau mencegat yang berangkat secara nonprosedural,” sebutnya.

Apalagi, lanjut Mutiara, ada kapal yang dari NTT langsung berangkat ke Nunukan. Dari situ pihaknya menduga banyaknya warga NTT yang berangkat secara non prosedural, kemudian tidak melaporkan diri bahwa akan bekerja di Malaysia. Dengan begitu juga pihaknya tidak dapat melakukan pemantauan terhadap warga NTT yang berangkat ke Malaysia, melalui Nunukan. Ia mencontohkan, banyaknya warga NTT yang berangkat ke Malaysia berawal dari ajakan kerabat, sehingga tidak melalui prosedural dan pihaknya tidak dapat melakukan pemantauan.

“Di tahun 2019 kita berhasil mencegat yang berangkat secara nonprosedural itu 890. Itu yang akan melalui Kalimantan Barat dan Utara. Ini yang kita cegat baru dari daratan Timur, tapi masih ada di daratan Sumba dan Flores,” pungkasnya. (zar/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 06 Juni 2020 10:11

DUH..!! Tenaga Kesehatan di Tarakan Terkonfirmasi Covid-19

KABAR menyedihkan kembali disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tarakan.…

Sabtu, 06 Juni 2020 09:18

Perkantoran Sudah, Menyusul Pelonggaran Toko dan Pasar

TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan akhirnya merilis tahapan pelonggaran…

Jumat, 05 Juni 2020 14:49

Tiga Terdakwa Sabu 2 Kg Divonis 18 Tahun Penjara

  TARAKAN – Tiga terdakwa perkara sabu 2 kg yaitu…

Jumat, 05 Juni 2020 13:35

BREAKING NEWS! Seorang Nakes Positif Covid 19

TARAKAN - Gugus Tugas Covid-19 Tarakan kembali menyampaikan kabar terkait…

Jumat, 05 Juni 2020 13:30

Tenggelam, Ditemukan dengan Cara Dijaring

TARAKAN – Salah seorang warga Pantai Amal, Tarakan Timur pada…

Jumat, 05 Juni 2020 13:26

Tak Diperkenankan Imam/Khotib di Luar Lingkungan

TARAKAN - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tarakan memastikan seluruh…

Jumat, 05 Juni 2020 13:24

Penyesuaian Tarif Menunggu Usulan

 TARAKAN - Belum ada angka pasti penyesuain tarif yang akan…

Jumat, 05 Juni 2020 13:21

Biaya Mahal, Dilema Pengusaha

 SEBAGIAN pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Tarakan menyambut baik…

Jumat, 05 Juni 2020 11:59

Polri Siap Kawal New Normal, Kapolda : Masyarakat Harus Bisa Disiplin

TARAKAN- Kapolda Kaltara Irjen Pol Indrajit kembali menegaskan TNI-Polri siap…

Jumat, 05 Juni 2020 11:57

Transportasi Laut Dibuka 8 Juni, Wali Kota Maunya Kurangi Penumpukan di Pelabuhan

TARAKAN- Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengharapkan, semua masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers