TARAKAN - Berada di paling depan pintu perbatasan, Nunukan merupakan wilayah yang sering dilalui Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Baik TKI yang memiliki dokumen lengkap, maupun yang tidak memiliki dokumen lengkap.
Dari data yang dimiliki Dinas Ketenagakerja Kabupaten Nunukun, sebagian besar daerah asal para pekerja di Malaysia, merupakan dari Nusa Tenggar Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Untuk mengantisapasi maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Internasional Organization for Migration (IOM), memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah NTT dan Kalimantan Utara, guna melakukan rapat koordinasi pengcegahan dan penanganan TPPO. Rapat koordinasi tersebut pun berlangsung kemarin (25/9) dan dihadiri langsung oleh perwakilan pemda dari kedua provinsi.
Among Resi selaku perwakilan IOM mengatakan, IOM merupakan salah satu oraganisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diberikan kepercayaan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPO dan persoalan imigrasi tenaga kerja.
Untuk itu, IOM berinisiatif untuk membangun kerja sama antara NTT dan Kaltara dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Usai melakukan pertemuan itu, Provinsi NTT dan Kaltara pun menyepakati lima komitmen bersama terkait upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
“Pertama, disepakati untuk memperkuat sistem koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat provinsi maupun kabupaten. Khusus di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Timur Tengah Utara melalui nota kesepahaman bersama,” kataya.
Kedua, lanjut Among, kedua provinsi juga sepakat untuk bersinerga dan koordinasi dalam penyediaan layanan bagi saksi dan korban TPPO di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan mengembangkan sistem rujukan dan penanganan korban lintas daerah.
Ketiga, kedua provinsi sepakat meningkatkan kerja sama antar daerah dalam penegakkan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan perkara TPPO. Keempat, NTT dan Kaltara juga sepakat menjunjung nilai-nilai HAM dalam upaya penanganan TPPO.
“Kelima meningkatkan kerja sama lintas sektor termasuk pihak swasta, organisasi masyarakat dan keagamaan dalam upaya pencegahan migrasi nonprosedural dan TPPO. Serta upaya perlindungan dan pemberian bantuan bagi saksi dan korban TPPO,” bebernya.
Terakhir, kedua provinsi akan melakukan pertemuan dan komunikasi rutin antar focal point di tingkat porvinsi dan kabupaten guna mengupayakan pencegahan dan pelayanan yang optimimal. “IOM tidak hanya di sini, tapi kita melakukan hal yang sama di Kalimantan Barat. Jadi IOM membantu daerah perbatasan untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO,” imbuhnya.
Dibeberkan Among, pencegahaan terhada TPPO memang sangat penting dilakukan sebelum angka TPPO membludak. Untuk IOM, di tahun ini sudah menangani 6 perkara TPPO dan semuanya itu dari masuk ke Malaysia melalui Nunukan. “Upaya ini adalah pencegahan dan mendekatkan akses dari kedua provinsi,” tuturnya.
Sementara itu, Hartono Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kaltara yang mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pertemuan itu menuturkan, Nunukan merupakan embarkasi bagi warga Indonesia yang ingin ke Malaysia. Dari data yang dimiliki pihaknya, di tahun 2018 TKI yang bermasalah di Sabah Malaysia, sebanyak 2.768 orang. Kemudian di tahun 2019 hingga bulan September ini, terdapat 2.560 TKI yang bermasalah.
“Kalau masalah human trafficking di tahun 2018 terdapat 22 orang dan di tahun 2019 ini ada 6 orang. Dari 2018 sampai 2019 ini, paling besar itu dari NTT,” bebernya.
Ditambahkannya, khusus di Nunukan untuk deportasi TKI yang bermasalah bisa sampai tiga hingga empat kali dalam kurun waktu sebulan.
Kemudian, ditambahkan Muhammad Amin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Nunukan, dari data dan informasi Disnaker Nunukan bahwa pekerja di Malaysia, salah satunya NTT yang paling mendominasi. Namun untuk TPPO, pihaknya belum mendapatkan data valid terhadap TPPO yang dialami oleh warga NTT. Untuk itu, pihaknya akan menjalin koordinasi dan menukar informasi dengan Pemprov NTT guna pencegahan terjadinya TPPO.
