TANJUNG SELOR – Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Bulungan sudah mulai melakukan pendaftaran penjaringan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) untuk diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.
Partai Demokrat, misalnya. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Bulungan, Najamuddin mengatakan, untuk di Bulungan, pihaknya sudah mulai membuka pendaftaran penjaringan cabup dan cawabup mulai kemarin, Rabu (25/9).
“Persyaratannya, kami yang umum-umum saja. Pastinya, di sini kami mengutamakan survei elektabilitas dan popularitas calon yang akan diusung. Itu yang kami ingin lihat,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (25/9).
Selain itu, Partai Demokrat juga tetap mengutamakan untuk mengusung kader. Namun demikian, tetap juga akan melihat kondisi nantinya, apakah kader yang akan diusung itu bisa diposisi cabup atau cawabup. Dalam hal ini, tentu kader terbaik Partai Demokrat yang akan diusung untuk maju di Pilbup 2020. Tapi, secara pribadi, jika ditanyakan keinginannya, Najamuddin optimistis harus nomor satu.
“Tapi kembali lagi tetap mengacu pada hasil survei. Artinya, kami tidak akan memaksakan diri jika tidak bisa nomor satu, karena bagaimanapun juga yang memilih itu adalah masyarakat. Makanya survei yang menentukan,” tegasnya.
Pastinya, jika berbicara masalah Pilkada, Demokrat memiliki mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu. Tapi, jika berbicara masalah kesiapan kader, ia selaku Ketua DPC Bulungan menegaskan telah siap. “Tapi, masalah restu, itu di DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Jadi, kami lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Siapapun yang diusung, maka itulah keputusan berdasarkan hasil survei. Pastinya tadi dr. Budi sudah ada jalan-jalan ke sekretariat,” sebutnya.
Disinggung mengenai mahar, pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) ini mengaku belum bisa berbicara jauh masalah itu. Pastinya, untuk mengambil formulir pendaftaran itu ada syaratnya.
“Di sini, kami dari DPC hanya menjalankan apa yang sudah menjadi juknis (petunjuk teknis), yakni membuka pendaftaran penjaringan. Adapun hasilnya nanti akan kami sampaikan ke DPD untuk kemudian diserahkan ke DPP,” sebutnya.
Sedangkan untuk koalisi, akan tetap dilakukan oleh pihaknya karena untuk di Bulungan, Demokrat hanya ada dua kursi. Artinya, untuk mengusung cabup dan cawabup di Pilbup 2020, masih kurang tiga kursi lagi.
Sejauh ini, komunikasi dengan parpol lain sudah dilakukan oleh pihaknya. Jika sesuai rencana, Oktober nanti pihaknya sudah akan menurunkan tim untuk melakukan survei. Sebab, menurut juknis KPU, Maret 2020 itu sudah menyerahkan rekomendasi. “Jadi kita lihat penetapannya di Juni nanti. Apakah PAW (Pengganti Antar Waktu) atau cuti. Itu yang kita tunggu, dan itu sudah ranahnya KPU. Kita tunggu saja,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kaltara, Abdul Djalil Fatah juga mengatakan hal yang sama. Sistem yang digunakan di Golkar itu tidak ada perubahan setiap Pilkada, yakni tetap mengutamakan hasil survei.
“Survei itulah yang akan menentukan nanti, apakah akan mengusung kader sendiri atau seperti apa. Demikian juga dengan pendampingnya, itu tetap akan dibicarakan sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar itu sendiri,” jelasnya.
Pastinya, dalam mengusung calon di Pilkada itu, Golkar mengutamakan kehati-hatian. Di sini, yang akan diusung adalah orang yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat banyak. (iwk/fly)
