PROKAL.CO, TARAKAN - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, kemarin (24/9). Dalam aksi damai itu, para mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Udang (UU) Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) yang telah disahkan oleh anggota DPR RI pada 17 September lalu.

Dikatakan Muhammad Thalib, selaku perwakilan koordinator lapangan (korlap), mahasiswa menuntut 4 poin terkait adanya revisi UU KPK yang sudah disahkan. Pertama, menolak revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI. Kedua, sejumlah mahasiswa mendukung segala bentuk judicial review (pengujian yudisial) terhadap revisi UU KPK yang sudah disahkan.

“Kami juga menuntut agar DPRD Kota Tarakan agar bersatu bersama masyarakat Kota Tarakan untuk menolak revisi UU KPK yang telah disahkan secara tertulis,” ujarnya.

Terakhir, para mahasiswa juga menolak segala bentuk upaya yang telah melemahkan lembaga KPK.

Terhadap tindaklanjut dari aksi tersebut, pihaknya sudah membuat surat sebagai bentuk aspirasi tertulis dan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama-sama dengan DPRD Tarakan. Bahkan surat yang akan ditindaklanjuti tersebut, sudah ditandatangani oleh ketua sementara DPRD Tarakan yaitu Yulius Dinandus. Kemudian sejumlah organisasi mahasiswa yang turun dalam aksi tersebut juga ikut menandatangi surat tersebut.

“Deadline-nya (batas waktu) paling tidak besok akan kami tunggu. Karena dari Dewan (DPRD) sekarang masih ketua sementara, katanya hari ini gubernur sudah datang dan bisa datang,” ungkapnya.

Apabila 2-3 hari aspirasi dari mahasiswa tidak ditindaklanjuti oleh para anggota DPRD, pihaknya memastikan mendatangi para anggota DPRD Tarakan lagi. Apalagi pihaknya menilai bahwa revisi UU KPK tersebut sudah disahkan, sehingga aspirasi para mahasiswa harus segera ditindaklanjuti.

Terhadap alotnya aksi tersebut saat ingin bertemu dengan anggota DPRD Tarakan, tambah Thalib, pihaknya sempat kecewa dengan pihak pengamanan. Lantaran para massa yang berunjuk rasa ingin masuk ke halaman DPRD, namun tidak diizinkan. Ia menilai, selama aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya tanpa tindakan anarkis.

“Mahasiswa menganggap kami adalah satu suara, sehingga yang masuk adalah semuanya. Kami tidak menginginkan dalam diskusi dengan anggota Dewan, hanya perwakilan sama. Biar semua teman-teman yang datang bisa menyaksikan semua,” beber Thalib yang juga menjadi korlap bagi HMI Cabang Tarakan dalam aksi tersebut.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga sempat kecewa dengan anggota Dewan yang sudah diberikan waktu sejam untuk melakukan rapat fraksi. Namun selang sejam, mereka tak kunjung menemui para pengunjuk rasa. Sehingga para pengunjuk rasa sempat melakukan aksi saling dorong-mendorong dengan pihak kepolisian, agar bisa masuk ke halaman kantor DPRD.

“Apa yang sudah dijanjikan ke kami itu tadi tidak sesuai,” sebutnya.

Dalam aksi tersebut, turut beberapa dosen dari UBT juga ikut berorasi. Menanggapi hal tersebut, pihaknya memberikan apresiasi kepada dosen yang sudah memberikan dukungan terhadap aksi yang digalakkan oleh para mahasiswa. “Artinya gerakan kami ini dari civitas akedemik saja, untuk pengkajinya saja sepakat dengan apa yang kami suarakan,” imbuhnya.

Koordinator mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) Alif Putra Pratama mengungkapkan, jika blokade jalan yang sempat mewarnai jalannya aksi buntut dari sikap para anggota DPRD Tarakan.

"Kami ingin menemui mereka, tapi mereka enggan menerima awalnya," tuturnya.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kristianto Triwibowo menerangkan, jika pembentukan undang-undang (UU) dalam waktu singkat merupakan hal mustahil. Menurutnya, seharusnya revisi atau pembentukan undang-undang baru memerlukan proses panjang dan bertahap. Sehingga dengan singkatnya pengajuan ini menurutnya sesuatu yang patut dicurigai.

"Pertama kami melihat dari proses pembuatan undang-undangnya dulu. Dari proses pembuatan undang-undangnya, ini sudah sangat keliru. Kalau kami mau berpacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembuatan itu tidak bisa dilakukan dadakan. Tapi secara bertahap dan kalau pun dadakan itu ada fokus khususnya, seperti hal yang emergency (darurat) seperti bencana alam dan lain-lain,” jelasnya.

“Sementara yang lain, banyak RUU yang lebih 5 tahun, banyak yang belum terselesaikan. Tapi, RUU yang hanya hitungan bulan ini, kok segera disahkan. Dari situ saja ada yang mencurigakan," tuturnya.

Ia menilai hal tersebut bagian dari pelemahan KPK. Ini merupakan angin segar para koruptor. "Dampaknya ini dengan revisi ini akan melemahkan KPK sendiri. Yang di mana, beberapa aktivitas KPK dibatasi dan di ingin diberlakukannya SP3 yang berdalih untuk melindungi hak terduga pelaku korupsi dari jeratan hukum," jelasnya.

Ketua Sementara DPRD Tarakan Yulius Dinandus saat menemui para pengunjuk rasa mengungkapkan, semua tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa, akan diteruskan ke tingkat pusat. Bahkan pihaknya menawarkan kepada mahasiswa agar mengirimkan perwakilan dan nantinya bersama-sama dengan anggota DPRD, terlibat dalam menyampaikan surat tersebut ke Kemendagri dan DPR RI.

“Kita sama-sama bersurat ke sana dan semua melihat secara transparan hasil upaya kami. Itu tupoksi dan fungsi yang kami jalankan, bahwa kami wajib menerima apapun aspirasi teman-teman dan wajib meneruskan ke tempat tujuan sebenarnya untuk mengambil kebjikan,” bebernya.

Ditambahkan Yulius, pihaknya akan tetap menampung dan meneruskan semua aspirasi para mahasiswa. Namun untuk ekekusi langsung tuntutan para mahasiswa tersebut, bukanlah pada pihaknya, melainkan langsung pada DPR RI yang mengesahkan UU KPK. Hanya, tuntutan memperkuat lembaga korupsi pihaknya sangat mendukung hal itu.

“Bukan saja KPK, namun di kepolisian dan kejaksaan diperkuat juga. Kedua, kami sangat sepakat untuk mempersilakan aktivitas mana pun, yang mengajukan judicial review untuk rancangan UU KPK yang sudah disahkan,” ungkapnya.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menyatakan DPRD tingkat I dan II di bawah kemendagri. Dari undang-undang itu, pihaknya akan bersurat ke Kemendagri terhadap tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Apalagi surat yang disampaikan oleh mahasiswa sudah diterima oleh anggota DPRD Tarakan.

“Kalau kita berusaha memperbaiki sama-sama dengan jalur yang benar, kita sepakat sama-sama. Kalau mereka (mahasiswa) dilibatkan dalam perwakilan, kami memperbolehkan,” ujar Yulius.

Terpisah, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan menambahkan, dalam aksi unjuk rasa tersebut pihaknya menurunkan 120 personel yang terdiri dari Satuan Sabhara Polres Tarakan dan Satbrimobda Polda Kaltara. Dalam pengamanan tersebut pihaknya tidak mengizinkan personel untuk membawa senjata api (senpi).

“Jadi semua yang kami bawa itu gas air mata, apar (alat pemadam api ringan), water cannon dan beberapa alat dalmas,” bebernya.

Dalam pengamanan, pihaknya sempat mengamankan bensin yang diduga akan digunakan untuk membakar ban. Pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut, mengingat sudah pernah anggota kepolisian tewas dalam kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa, lantaran luka bakar.

Selain itu, Kapolres mengakui antara petugas keamanan dan para pengunjuk rasa sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Dirinya sangat menegaskan bahwa pengunjuk rasa dilarang masuk ke halaman kantor DPRD, lantaran merupakan salah objek vital dan pihaknya tidak menginginkan ada hal-hal yang tak diinginkan.

“Itu karena ketika masih dilakukan diskusi, tapi massa yang dibelakang tidak mengetahui apa yang terjadi di depan. Namun perwakilan kami minta dan memberikan opsi,” imbuhnya.

Sementara Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit melalui Kabid Humas Polda Kaltara AKBP Berliando mengapresiasi jalannya aksi tanpa tindakan anarkis. “Aksi berjalan tertib, dan tak ada kerusakan fasilitas. Bahwa pengamanan yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana para mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan aman,” ujar Berliando. (zar/*/zac/lim)