MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
17 OKTOBER
PROKAL.CO, DARI 5.000 peserta yang dikeluarkan dari segmen penerima bantuan iuran (PBI), tercatat hanya 1.767 jiwa yang didata oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk dipindahkan ke PBI dengan pendanaan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tarakan. Angka tersebut diprediksi bertambah dengan adanya aturan terbaru.
Kepada Radar Tarakan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan Dra. Mariyam, mengatakan, bahwa pihaknya telah melaksanakan pertemuan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan instansi terkait untuk melakukan pembahasan penerima PBI. “Kalau di Tarakan masih capai angka 10 ribuan orang gitu,” ungkapnya, Selasa (24/9). Mariyam menjelaskan tentang adanya penerima PBI JK yang menggunakan APBN yang mencapai 5.000 peserta yang masuk kategori di-nonaktifkan. Hal tersebut dilakukan lantaran permasalahan nomor induk kependudukan (NIK), kependudukan ganda, tidak memiliki e-KTP, domisili luar Kaltara dan sebagainya. “Memang ada yang sudah kami data, alhamdulillah hampir 30 persen yang kami data, jumlahnya 1.677 jiwa yang saat ini kami masukkan dari 5 ribu yang di-nonaktifkan tersebut,” jelasnya. Diungkapkan Mariyam, setiap hari pihaknya menemukan adanya masyarakat yang tiba-tiba sakit karena menderita gizi buruk, jantung, cuci darah dan sebagainya yang dalam kondisi memperihatinkan dan layak untuk dibantu, yang berjumlah 385 jiwa. “Seluruhnya kami buatkan SK dan itu sudah bergulir di hukum. Itu masuk ke PBI, jadi ada 1.706 yang dimasukkan ke PBI dan masih ada persyaratan yang masuk dalam daftar terpadu, kemudian memiliki e-KTP, dan masih layak diberikan bantuan,” ujarnya.Dengan adanya Peraturan Kementerian Sosial Nomor 82 Tahun 2018, siapa pun masyarakat yang ingin berada di BPJS kelas 3 dapat mendaftar tanpa masuk dalam kategori miskin. “Yang penting mau kelas 3, maka boleh mendaftar. Itu OHC yang terbaru. Jadi pasti bertambah, terutama ada 8 OPD yang tenaga kontrak sekitar 1.229 yang juga dimasukkan ke dalam PBI Tarakan. Ini mungkin dianggarkan di masing-masing SKPD-nya, seperti DPUTR, DLH, dan sebagainya yang banyak tenaga honornya,” imbuhnya. (shy/lim)
