TANJUNG SELOR – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Kepolisian Resor (Polres) Bulungan tak menampik bahwa hal itu menjadi ladang subur dari munculnya berita bohong atau hoaks.
Kasatbinmas Polres Bulungan, Iptu Hadi Sucipto mengungkapkan, saat ini berita bohong atau hoaks diakuinya menjadi salah satu atensi secara khusus di jajaran kepolisian. Bahkan, tindakan secara hukum pun tak segan akan diberlakukan bagi setiap pelaku penyebar berita bohong atau hoaks. Sehingga mereka nantinya dapat terjerat ke dalam dinginnya jeruji besi.
“Mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks ini memang menjadi ladang subur tatkala pilkada. Nah, hal seperti inilah yang patut menjadi perhatian kami di kepolisian juga,” ungkapnya di hadapan awak media.
Apalagi, lanjutnya, seiring perkembangan zaman saat ini, segala informasi sangat mudah didapat dan diketahui. Hanya, bila tak dilakukan proses penyaringan setiap informasi yang masuk, maka terkadang menjadi ‘makanan empuk’ bagi pelaku penyebar hoaks.
“Penyebaran berita bohong atau hoaks ini memiliki banyak tujuan. Tapi, pada intinya ini dapat berdampak pada persatuan dan kesatuan yang pecah. Untuk itu, saya imbau agar dapat memfilter setiap informasi yang masuk atau diterima oleh kita semua,” pintanya.
Lebih lanjut, di Bulungan sendiri bahwa sejauh ini yang ibaratkan masih dikatakan cukup aman dari hoaks. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa ke depannya hoaks dapat masuk dengan mudah dan cepatnya. Oleh karenanya, penting proteksi diri sejak dini, sebelum hoaks itu benar-benar masuk.
“Jaga keamanan dan kondusivitas daerah ini. Hoaks ini ibarat pesan berantai yang memberikan suatu kesan yang bombastis. Padahal, nilai kebenarannya belum dapat dipertanggung jawabkan,” tuturnya.
Ditegaskannya juga, mengenai pelaku hoaks ini ancaman hukumannya pun tak main-main. Berdasalkan Pasal 28 Ayat I Undang-Undang ITE. Maka, dapat dijerat hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. “Artinya, di sini sudah jelas akan ancamannya. Jadi, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat berhati-hati menyebarkan informasi yang ada. Cermati dulu, apakah itu benar dan tak berdampak serta lain sebagainya,” ucapnya.
Lebih lanjut, khusus pada pilkada mendatang. Kepada penyelenggara juga patut dalam pro aktif memberikan informasi yang valid di lapangan. Baik, disampaikan secara langsung ataupun melalui akun resmi penyelenggara pemilu. Sehingga masyarakat memiliki rujukan manakala membutuhkan informasi yang benar.
”Lewat akun resmi atau akun yang bisa diajak kerja sama agar hoaks itu tak semakin subur nantinya. Dan bagus lagi jika ada kerjasama dengan google manakala ada yang informasi yang tak laik atau hoaks agar dapat dihapuskan,” jelasnya.
Termasuk, tambahnya, terhadap para media massa yang ada di Bumi Tenguyun ini. Menurutnya bahwa mereka harus dapat menetralisir dari segala sumber berita yang tak jelas. “Kita harus dukung pemerintah dan KPU agar ke depannya aman. Perangi hoaks demi menjaga keamanan dan persatuan,” pesannya.
Terakhir, pihakya pun mengaku sudah melakukan deteksi dini. Baik secara vertikal ataupun horizontal. Sehingga hoaks dapat benar-benar dicegah. Dan kami dikepolisian sembari melakukan pemetaan guna pencegahannya kelak. “Hoaks ini merupakan sebuah masalah besar manakala terus terjadi. Itulah, wajib bersama untuk menangkalnya,” jelasnya.
Sementara, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani mengatakan, upayanya dalam menangkal hoaks baru–baru ini telah meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Produk Hukum (Sipokum). Diharapkan melalui aplikasi itu permasalahan hoaks dapat dicegah. Atau setidaknya meminimalisirnya agar tak semakin bombastis.
“Kita baru-baru ada mengeluarkan Aplikasi Sipokum. Nah, itu menjadi salah satu upaya kami sembari terus memberikan informasi yang update setiap waktunya,” ungkapnya.
Dan sebelumnya, mengenai Aplikasi Sifokum itu juga pihaknya memastikan sebelumnya ditangani oleh orang–orang yang memang ahli dibidangnya. Sehingga segala antisipasi bila terjadi sistem eror atau lain sebagainya sudah diantisipasi sejak jauh–jauh hari.
